Mengalami Hambatan Saat Pendampingan, Tim Advokasi Melayangkan Tuntutan

0
213
Tim Advokasi tertahan di depan gerbang Polrestabes Semarang, Rabu (7/10) / Kredit foto: Arif-LBH Semarang

Semarang, Justisia.com – Aksi demo tolak Omnibus Law dan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di Semarang pada 07 Oktober 2020 berujung dengan tindakan represif dan penagkapan peserta aksi oleh aparat kepolisian Polrestabes Semarang.

Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah tredapat sekitar 240-an peserta aksi yang diamankan di Polrestabes Semarang dan belum didapatkan kejelasan kondisinya.

Berdasarkan sumber yang sama, dinyatakan bahwa Tim advokasi yang terdiri dari PBHI Jawa Tengah, Lrc KJHAM, dan YLBHI-LBH Semarang itu sampai saat ini mengalami kendala dan hambatan dari aparat kepolisian untuk melaksanakan pendampingan terhadap korban salah tangkap.

“Sampai dengan pukul 20:45 WIB Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah tidak diperbolehkan masuk ke Polrestabes Semarang untuk mendampingi korban salah tangkap”.

Dijelaskan juga bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan tim advokasi sudah mendapatkan surat kuasa dari keluarga para korban untuk mencaritahu keberadaan anak-anak mereka.

“Tindakan ini jelas bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan saksi dan tersangka berhak didampingi oleh kuasa hukum dalam proses pemeriksaan. Tindakan ini juga Juga melanggar UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM”.

Baca juga:  UIN Walisongo Sumbang Hewan Kurban ke Papua Hingga NTT

Sangat disayangkan lagi, dalam proses penangkapan masa aksi tersebut polisi tidak melakukan tes SWAB sebelum melakukan penahanan. Mengingat kasus penyebaran Covid-19 saat ini belum mereda. Sehingga dikhawatirkan penahanan ini akan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran covid-19.

Dalam press release yang dikeluarkan pada Rabu malam itu, Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah juga melayangkan beberapa tuntutan yang berupa:

  1. Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolrestabes Semarang agar membuka akses pendampingan terhadap para korban salah tangkap.
  2. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI agar mendesak Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang memberikan akses pendampingan bagi para korban salah tangkap.

Reporter: Fajri
Penulis : Fajri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here