Membangun Oposisi Akar Rumput

0
303
Website | + posts

Oleh: Muhamad Sidik Pramono

Dalam periode kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo pemerintah dibuat sebagai arena untuk membangun sebuah sistem pemerintahan tanpa adanya oposisi, jelas ini merupakan sistem yang tidak sehat di sebuah negara yang berpaham demokrasi.

Presiden sampai saat ini telah menguasai kekuatan oposisi yang menjadi rival dalam pemilihan presiden 2019 kemarin. Mengutip dari Tirto.id sampai saat ini kepemimpinan Jokowi-Makruf Amin telah menguasai sebanyak 427 kursi dari total 575 kursi di parlemen.

Jumlah itu setelah bertambahnya kekuataan dari Gerindra, di mana Ketua umum partai berlambang kepala burung garuda itu digaet menjadi Menteri Pertahanan dan wakil ketua umumnya, Edhy Prabowo, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam pemerintahan saat ini hanya satu partai yang gamblang menyatakan sebagai oposisi yakni PKS, sedangkan PAN dan Demokrat tidak begitu jelas memihak kepada pemerintahan ataupun menjadi oposisi dari pemerintah.

Di penghujung tahun 2019 Indonesia diramaikan dengan peluncuran buku “Menjerat Gus Dur”. Buku yang ditulis oleh Virdika Rizky Utama ini menggegerkan publik karena memuat dokumen rahasia yang merencanakan tentang penggulingan Gus Dur dari tampuk kekuasaan sebagai Presiden keempat Indonesia.

Apa yang diucapkan Gus Dur dalam acara Kick Andy “semua akan terbukti oleh bangsa ini” memang terbukti saat ini dengan terbitnya buku Virdika. Selain digemparkan dengan buku Menjerat Gus Dur, ormas Islam terbesar di Republik ini Nahdlatul Ulama pada akhir tahun 2019 melalui Ketua umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj mengkritik pemerintahan Jokowi di-back up oleh kekuatan oligarki.

Hal yang sama juga disampaikan oleh KH. Imam Jazuli dalam tulisannya Medan Baru Perlawanan NU pada Oligarki dan Intoleransi Ekonomi, bahwa musuh yang dihadapi oleh bangsa ini adalah segelintir kaum yang menguasai banyak aset negara.

Perlawanan yang dilakukan NU ini dilatarbelakangi oleh tertindasnya “wong cilik” oleh sistem negara yang didalangi kaum pemodal.

Latar belakang ini sesuai dengan tulisan KH. Imam Jazuli juga dalam artikel berjudul “Sri Mulyani, Simbol Negara Oligarkis” yang dimuat di bangkitmedia.com

Bak gayung bersambut, kekosongan oposisi dalam pemerintahan yang saat ini terjadi dapat diciptakan sebuah oposisi baru, yakni oposisi akar rumput.

Oposisi ini bukanlah sebuah oposisi yang baru terjadi, hanya saja penulis menggunakan nama oposisi akar rumput karena oposisi yang diciptakan bukanlah harus terdiri dari para politisi yang memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan.

Akan tetapi oposisi ini dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali dan lebih berfokus pada idealisme yang berpihak pada kaum yang tertindas.

Oposisi ini tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh Gus Dur semasa orde baru masih menancapkan kuku kediktaktorannya di ibu pertiwi, yakni dengan mendesain kekuatan yang berseberangan dengan orde baru dengan nama “Forum Demokrasi”.

Walau tujuan dibuatnya forum demokrasi oleh Gus Dur dkk ini adalah untuk menjaga pluralisme dan demokrasi namun, secara tersirat forum ini didirikan untuk menangkal dan menjadi oposisi dari kekuatan orde baru yang telah menggurita di semua aspek kehidupan.

Momen Pembuatan Oposisi

Yang terjadi sekarang ini merupakan sebuah momen emas untuk membuat sebuah oposisi seperti yang dilakukan Gus Dur untuk mempertahankan idealismenya dan juga menjadi lawan pemerintah dari orde baru.

Oposisi Gus Dur tidak berfokus dalam para elite politik yang memiliki pangkat dalam pemerintahan akan tetapi, Gus Dur dengan teman sejawat yang notabene adalah aktivis sosial seperti, Marsilam Simanjuntak dan Bondan Gunawan.

Yang dilakukan oleh Gus Dur melalui forum demokrasi ini dapat merepotkan pemerintahan orde baru yang baru saja membentuk ICMI (Ikatan Cendikiawan Islam Indonesia) yang diketuai oleh B.J Habibie guna meraup suara pada pemilu dan juga menjadikan ICMI sebagai penangkal kekuatan militerisme yang terlampau kuat.

Keadaan rezim sekarang ini tidak jauh berbeda dengan keadaan pada rezim Soeharto, dimana pemerintahan dikuasai oleh kekuatan otoriter dari satu golongan.

Melihat keadaan pemerintah sekarang, dengan penguasaan atas hampir 75% kursi di parlemen ini menjadi bukti bahwa rezim saat ini tidak memiliki perbedaan yang kontras dengan masa orde baru.

Dengan jumlah kursi di parlemen, oposisi tidak memiliki kekuatan untuk menyamai koalisi. Ditambah lagi dengan partai yang secara jelas mendeklarasikan diri sebagai oposisi hanyalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Yang menjadi opsi adalah mengadopsi ide yang pernah dilakukan oleh Gus Dur dengan rekan-rekannya, dengan membuat sebuah oposisi yang memiliki ideologi untuk melawan rezim yang ada.

Yang dilakukan NU dengan mengambil sikap untuk melawan oligarki merupakan langkah yang sangat positif dan tepat untuk memulai membentuk oposisi akar rumput.

NU perlu menjadi pengontrol sekaligus lawan (jika diperlukan) terhadap pemerintahan dalam hal kebijakan yang digulirkan oleh pemerintahan yang berkuasa.

Selain itu, perlu kiranya NU menggandeng, pemuda-pemuda, organisasi massa, ataupun rakyat yang memiliki idealisme sama yakni melawan oligark-oligark yang telah bercokol di Nusantara ini.

Karena sesuai dengan pendapat Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principe bahwa, “tujuan yang berasal dari rakyat itu lebih jujur dan murni daripada tujuan para bangsawan”.

Pendapat KH. Imam Jazuli dalam “Medan Baru Perlawanan NU pada Oligarki dan Intoleransi Ekonomi” bahwa para pemuda Nahdliyyin telah lebih dahulu bergerak memang benar adanya.

Seperti yang dilakukan oleh FNKSDA (Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) yang memiliki fokus pada menjaga kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA).

Yang disampaikan Kyai Jazuli ini merupakan sebuah sinyal positif, bahwa NU akan perlahan-lahan menggaet FNKSDA atau organisasi yang memiliki tujuan melawan sistem oligarki yang mulai subur di tanah sumpah palapa Gajah Mada ini.

Tidak cukup dengan wacana saja, baik NU serta sayap pemuda progresif seperti FNKSDA atau organisasi masyarakat lainya perlu melakukan eksekusi dan realisasi untuk menciptakan oposisi akar rumput yang kuat dengan cara, jumlah masa yang dimiliki NU saat ini dimobilisasi agar secara seksama mengontrol pemerintahan yang ada.

Seperti sebuah artikel dalam Tirto.id bahwa tindakan Gus Dur yang mengadakan Rapat Akbar dengan satu juta jamaah NU memaksa Soeharto untuk melakukan penghadangan masa yang akan datang ke Istora Senayan dan mengeluarkan izin sehari sebelum acara digelar pada 1 Maret 1992.

Langkah yang dilakukan Soeharto merupakan representasi dari ketakutan yang dialaminya saat itu. Di samping itu organisasi seperti FNKSDA terus menerus menyuburkan paham untuk menolak ketertindasan dan penguasaan SDA (oleh oligark) kepada masyarakat.

Yang jelas peran kolaborasi antara NU, FNKSDA dan ormas yang kuat sangat diperlukan untuk membuat oposisi akar rumput guna membatasi kebijakan rezim yang seringkali menjadikan rakyat sebagai tumbal untuk meraup keuntungan terhadap kelompok dan segelintir orang di pemerintahan.

Penulis berharap, apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU dan juga KH. Imam Jazuli, bukan hanya sebatas wacana saja namun, juga direalisasikan dengan aksi nyata bersama rakyat yang tertindas (mustadz’afin) dan juga pemuda yang memiliki kemewahan yaitu, idealisme. Seperti kata Tan Malaka, “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda”.

Baca juga:  Hilangkan Stigma Buruk Migran, UIN Walisongo Helat GMFF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here