Komparasi Keringanan UKT di Berbagai PTKIN

0
417

Semarang, Justisia.com– Penentuan mekanisme pelaksanaan keringanan UKT PTKIN diatur langsung oleh masing-masing Rektor/Ketua PTKIN. Hal ini didasarkan pada KMA Nomor 515 Tahun 2020 yang diputuskan pada Jumat, 12 Juni 2020.


Rektor/Ketua perguruan tinggi keagamaan negeri menetapkan mekanisme pelaksanaan keringanan UKT pada perguruan tinggi keagamaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kutipan dalam KMA yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Fachrul Razi.

Hal tersebut berimplikasi pada keberagaman putusan tentang pengurangan UKT yang ditentukan oleh Rektor atau Ketua perguruan tinggi masing-masing PTKIN. Hal ini ditunjukkan dengan SK Rektor di beberapa PTKIN yang mengatur besaran pengurangan UKT. Sebagaimana yang terjadi di beberapa PTKIN berikut.

Di UIN Sunan Ampel Surabaya Keringanan pembayaran UKT diputuskan melalui SK Rektor Nomor 583 Tahun 2020. Di dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa, keringanan UKT dapat berupa penurunan UKT sebesar 15%, 75%, dan perpanjangan masa pembayaran UKT.

Tak jauh berbeda dengan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui Pengumuman Nomor: B-832/Un.17/B.II.2/KU.03.2/06/2020 memberitahukan bahwa keringanan yang akan diberikan kepada mahasiswanya dapat berupa Penurunan UKT sebesar 15%, perpanjangan waktu pembayaran UKT, dan pembayaran UKT dengan mengangsur 3 kali.

Baca juga:  Berawal dari Ide Kreatif, Sampah Disulap Menjadi Karya

Selanjutnya, UIN Walisongo melalui Pengumuman Rektor Nomor 2460 Tahun 2020 menetapkan bahwa mahasiswa dapat menerima keringanan berupa Pembebasan UKT bagi mahasiswa yang orangtuanya meninggal dunia karena Covid-19, Penurunan UKT sebesar 15%, Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT, Pembayaran UKT dengan Mengangsur 2 (dua) kali, Penurunan UKT sebesar 15% dan Perpanjangan Waktu Pembayaran, Penurunan UKT sebesar 15% dan Pembayaran dengan Mengangsur 2 (dua) kali.

Sedikit berbeda dengan PTKIN lainnya, UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui SK Rektor Nomor: 450/Un.05/II.3/KU.01.1/6/2020 memberikan keringanan kepada para mahasiswanya berupa Penurunan UKT 10% yang dialokasikan untuk paket internet dan perpanjangan masa pembayaran UKT bagi seluruh mahasiswa tanpa syarat, penurunan UKT sebesar 100%, 10%, dan pembayaran UKT dengan mengangsur sebanyak dua kali.

UIN Syarif Hidyatullah Jakarta memberikan keringanan berupa Pembebasan SPP bagi Mahasiswa yang lulus ujian akhir namun belum mendapatkan SK Yudisium, Mahasiswa yang sedang menulis skripsi hanya membayar SPP sebesar 25%, dan untuk selain mahasiswa dari ketentuan sebelumnya maka diberi keringanan pembayaran UKT dengan penurunan satu grade UKT. Hal ini diputuskan oleh Rektor UIN Syarif Hidyatullah melalui Keputusan Rektor Nomor 399 tahun 2020.

Baca juga:  Peringatan Pertempuran Lima Menjadi Sumber Rezeki Bagi Para Pedagang

Hal yang sama juga dilakukan oleh IAIN Madura, namun dari SK Rektor IAIN Madura Nomor: B-821/In.38/R/PP.00.9/06/2020 opsi keringanan yang diberikan hanya satu, yakni penurunan UKT sebesar 20%.

Sayangnya, keringanan-keringanan di atas tidak dapat didapatkan oleh seluruh mahasiswa. Setiap mahasiswa yang ingin mendapatkan keringanan tersebut harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing PTKIN dan juga harus memenuhi kriteria khusus seperti orang tua mahasiswa yang bersangkutan mengalami penurunan pendapatan, meninggal, di PHK, pailit, dsb. Sebagaimana yang tercantum dalam SK Rektor masing-masing PTKIN.

Penulis: Fajri
Editor: Sidik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here