Kisruh Indonesia-China Soal Natuna, Bagaimana Menurut UNCLOS?

0
786
Logo UNCLOS (United Nations Converention on the Law of the Sea) / Gambar: The World and Vietnam report

Oleh: Muhammad Rifqi

Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu memiliki banyak sekali pulau dan lautan yang terhampar luas. Terhitung sejak tahun 2017 jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 16.154 pulau.

Angka tersebut tentu bukanlah angka yang sedikit, kita harus mempertahankan jumlah tersebut jika tidak ingin kepulauan dan laut kita di serobot asing.

Dengan jumlah pulau yang mencapai belasan ribu, hal inilah yang membuat negara tetangga iri akan kekayaan pulau dan laut yang dimiliki Indonesia.

Belakangan ini kita digegerkan dengan peristiwa masuknya kapal nelayan China yang memasuki wilayah laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Tidak hanya masuk, mereka juga dinilai melanggar ZEE seperti melakukan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di wilayah yang masih masuk dalam teritori Indonesia.

Peristiwa tersebut ramai diperbincangkan di berbagai media, mulai dari media cetak, media online, dan media visual. 

Pemerintah Indonesia menanggapi bahwa tindakan kapal nelayan China adalah tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, pemerintah China menimpali bahwa apa yang dilakukanya adalah tidak melanggar hukum.

Mereka mengklaim bahwa perairan Natuna adalah lokasi penangkapan ikan tradisional yang telah berlangsung sejak lama, dan sudah sering dilakukan.  

Sebenarnya peristiwa masuknya kapal nelayan China di perairan Natuna bukanlah yang pertama kalinya. Pada 19 Maret 2016 terjadi peristiwa serupa, di mana kapal nelayan China mencuri ikan di perairan Natuna.

Peristiwa tersebut berakhir dengan ditangkapnya 8 kapal nelayan China oleh petugas Kapal Pengawas Hiu 11 Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Tanggapan yang dilontarkan pemerintah China pun serupa, bahwa tindakan yang mereka lakukan bukanlah tindakan yang salah. Mereka mengangap bahwa area tersebut merupakan bagian dari kawasan Laut China Selatan dengan mengacu pada nine dash line yang dideklarasikan pada tahun 1947.

Pelanggaran kedaulautan NKRI di perairan Natuna oleh kapal nelayan China perlu mendapat perhatian yang serius. Apalagi dalam hal tersebut terdapat intervensi kapal penjaga pantai (coast guard) China yang melindungi kapal-kapal nelayan mereka.

Baca juga:  Haji, Antara Refleksi dan Eksistensi

Upaya intervensi yang dilakukan kapal penjaga laut terhadap kapal patroli Indonesia yang hendak menangkap kapal nelayan China, merupakan hal yang tidak dibenarkan menurut Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB pada 1982.  

Berdasarkan UNCLOS yang disahkan PBB pada tanggal 10 Desember 1982, yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985, menyatakan bahwa perairan di kepulauan Natuna termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pemerintah Indonesia kemudian melayangkan nota protes kepada Kedutaan Besar China di Jakarta. Tindakan tersebut merupakan langkah yang tegas dalam upaya penegakan kedaulatan negara.

ZEE merupakan zona yang terluar setelah zona-zona yang lain. Zona yang pertama adalah laut teritorial. Lebar laut teritorial adalah 12 mil laut, diukur dari garis pangkal.

Garis pangkal adalah garis yang merupakan pertemuan antara air laut dengan daratan ketika air laut surut. Air yang berada di dalam garis pangkal disebut perairan pedalaman, misalnya air yang ada di teluk.

Pada laut teritorial ini, Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atau yang disebut sovereighty. Kedaulatan tersebut mencakup udara yang ada di atasnya, air laut, dan dasar laut yang ada di bawahnya. 

Kemudian di luar laut teritorial adalah zona tambahan, yang meliputi air laut saja. Lebar zona tambahan adalah 24 mil laut diukur dari garis pangkal.

Dan yang terakhir adalah Zona Ekonomi Ekslusif yang meliputi air laut dan dasar laut. ZEE di dalam UNCLOS, diatur dalam bab V, terdiri atas 21 pasal, dari pasal 55 sampai pasal 75.

Berdasarkan pasal 55 UNCLOS 1982, area ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab V ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain.. 

Baca juga:  Ku Titipkan Embrio dalam Sel Telurmu

Kemudian pada pasal 57 menyebutkan bahwa lebar maksimal dari ZEE adalah 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Artinya hak suatu negara atas air laut hanya sampai 200 mil laut, dan di luar itu, air laut merupakan milik semua negara alias laut bebas atau disebut the area.

Selain dari ketiga zona tersebut, ada satu lagi zona yang tak kalah menarik, yaitu landas kontinen. Zona ini adalah zona yang muncul lebih awal dibanding zona-zona lainnya.

Artinya, ZEE yang menjadi acuan tentang batas laut Indonesia baru muncul setelah tahun 1982, sedangkan landas kontinen sudah ada sebelum ZEE ditetapkan.

ZEE yang baru muncul sejak 1982 merupakan produk dan gagasan revolusioner yang dihasilkan konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS.

Landas Kontinen adalah dasar laut yang berada di luar laut teritorial yang mengarah ke laut lepas. Batasan lebar landas kontinen tidak diatur secara spesifik.

Tetapi UNCLOS menetapkan minimal lebar landas kontinen adalah sama dengan lebar ZEE yaitu 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Mengenai batasan spesifiknya, maka suatu negara perlu melakukan pemetaan dasar laut, karena lebar landas kontinen tidak ditentukan berdasarkan ukuran, tetapi ditentukan dengan berbagai pertimbangan, meliputi bentuk dasar laut, ketebalan sedimen atau endapan dasar laut, dan lain-lain. 

Jika suatu negara telah melakukan pemetaan bawah laut, dan ternyata lebar landas kontinen terbukti mencapai lebih dari 200 mil laut, maka akan ditemukan situasi, di mana dasar laut di luar 200 mil laut merupakan hak sebuah negara, tetapi air di atasnya tidak menjadi haknya, maka air laut itu disebut laut bebas. Situasi seperti ini mungkin bisa saja terjadi. 

Baca juga:  Puasa Sebagai Etika Pembebasan

Landas kontinen merupakan zona terluar, jika memang terbukti mencapai lebih dari 200 mil laut. Di dalam landas kontinen ini berlaku sovereign right atau hak berdaulat.

Jika di dalam laut teritorial suatu negara mempunyai kedaulatan penuh, maka di dalam zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen, suatu negara hanya mempunyai kewenangan hak berdaulat saja.

Artinya suatu negara tidak mempunyai kewenangan penuh atas zona tersebut. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan kapal asing bebas berkeliaran menangkap ikan di wilayah tersebut. 

Kemudian dalam pasal 62 huruf (a) UNCLOS juga dijelaskan mengenai ketentuan warga negara lain yang hendak menangkap ikan di ZEE suatu negara.

Pada pasal tersebut disebutkan salah satunya suatu negara harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari negara terkait, sebelum melakukan penangkapan ikan.

Pemberian ijin tersebut juga mencakup pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan.

Sedangkan dalam kasus nelayan China yang menangkap ikan di perairan Natuna, sama sekali tidak memperoleh ijin dari pemerintah Indonesia. Mereka tetap bersikukuh pada klaimnya yang mengacu pada nine dash line atau sembilan garis putus-putus, bahwa area tersebut merupakan kawasan pemancingan tradisional yang sudah berlangsung sejak lama dan sering dilakukan.

Pada intinya ZEE Indonesia ditetapkan dengan mengacu pada Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, sedangkan klaim yang dilontarkan China hanya mengacu pada sejarah, tanpa berlandaskan hukum apapun.   

Hingga sekarang negara yang tergabung dalam konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) telah mencapai 158 negara, termasuk didalamnya adalah Uni Eropa dan China. Oleh karena itu, pemerintah China seharusnya menghormati hasil konferensi dari Hukum Laut Internasional tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here