Kebijakan Pengurangan UKT Dibatalkan, SEMA PTKIN Nasional Keluarkan Surat Pernyataan Sikap

0
514
Website | + posts

Semarang, justisia.com – Menindaklanjuti keputusan Dirjen Nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 tentang pengurangan UKT PTKIN akibat Pandemi Covid-19 yang dibatalkan dengan hasil rapat Online Pengelola Inti Forum Pimpinan PTKIN pada Sabtu (11/04), Senat Mahasiswa PTKIN Nasional mengeluarkan surat pernyataan sikap tentang pembatalan kebijakan pengurangan UKT tersebut.

Surat pernyataan sikap SEMA PTKIN tersebut berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada setiap mahasiswa di lingkungan PTKIN untuk ikut serta terlibat dalam memperjuangkan kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021 baik yang memperoleh UKT golongan tertinggi maupun terendah;
2. Menghimbau dan mendesak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk ikut serta terlibat dalam memperjuangkan kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021 bagi mahasiswa di lingkungan PTKIN;
3. Menghimbau dan mendesak Forum Pimpinan PTKIN untuk ikut serta terlibat dalam memperjuangkan kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021 bagi mahasiswa di lingkungan PTKIN;
4. Menuntut Menteri Agama Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021 bagi mahasiswa di lingkungan PTKIN dan dimuat dalam keputusan Menteri Agama.

Sementara itu anggota SEMA PTKIN, Aghisna Bidrikal Hasan mengungkapkan bahwa surat pernyataan sikap tersebut dibuat karena ada desakan dan kajian bersama di forum SEMA PTKIN Nasional.

Ia berharap, berdasarkan surat tersebut akan ada kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021.

“Harapannya, ada kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021 dan dimuat dalam keputusan Menteri Agama,” ujarnya.

Pasalnya, surat yang dikeluarkan oleh Dirjen tentang pemotongan UKT tertanggal 6 April 2020 tersebut berisi tentang perintah Dirjen kepada Rektor/Ketua PTKIN untuk melakukan pemotongan UKT mahasiswa S1, S2 maupun S3 sebesar 10%.

Namun, pada tanggal 11 April 2020, dikeluarkan hasil keputusan rapat online bahwa  pengurangan UKT tersebut sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Dapat merusak postur anggaran dan administrasi keuangan yang sudah berjalan
2. Menyebabkan instabilitas pembayaran UKT di semester berikutnya
3. Memancing tuntutan berlebihan dari massa mahasiswa
4. Berapapun potongan yang diberikan tidak akan memuaskan
5. Agar tidak menjadi preseden buruk bagi masa-masa mendatang bahwa UKT exsisting bisa diubah-ubah oleh desakan massa
6. Pada satker yang mayoritas Dosen Tetap Bukan PNS dan Dosen LB, akan mengganggu anggaran haji dari sumber PNBP.

Selain itu Kholiq, Wakil Rektor II UIN Walisongo mengungkapkan bahwa permasalahan pemotongan UKT ini harus menunggu Putusan dari Menteri Agama Terlebih dahulu.

“Kalo keuangan harus ada payung hukum, kalo tidak ada akan menjadi masalah oleh BPK/Irjen,” ujarnya saat diwawancarai lewat aplikasi berbalas pesan WhatsApp pada 13 April 2020.

Penulis: Popo
Editor: Hikmah

Baca juga:  Bentengi Diri, DEMA-FDK Gelar Seminar Pencegahan Radikalisme