Kabar Kalibanteng Belok Kiri

0
649
Balai Keluraha di area lokalisasi Sunan Kuning. foto: Danil

Semarang, Justisia.com – “Cita-cita kok jadi lonte. Mana mungkin?” ungkap SA (21) di sela-sela pertemuan mingguan di Aula Pertemuan Argorejo (5/11/2019). Wanita asal Demak telah bekerja sebagai Wanita Pekerja Seksual (WPS) di Resosialisasi Argorejo, Kalibanteng Semarang selama satu setengah tahun.

Demi menghidupi lima orang; tiga anak dan kedua orang tua. Ia tidak pernah menghiraukan pekerjaan yang dianggap melanggar dosa dan amoral oleh kebanyakan masyarakat.

“Orang tua tahunya saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Demi orang tua dan anak saya rela bekerja seperti ini. Kalau sudah dapat uang banyak bisa langsung pulang ngasih uang ke mereka,” tutur wanita tamatan salah satu SMP di Kabupaten Demak.

Masyarakat yang terlanjur melihat lokalisasi (red: resosialisasi) sebagai penyakit memang tidak bisa dipungkiri adanya. Sempitnya sudut pandang masyarakat, memberikan ruang kepada WPS untuk melakukan aktivitas sosial.

“Di sini cari nafkah buat keluarga. Kalau sudah cukup tidak mungkin kerja di sini. Orang-orang di luar cuma lihatnya sekilas aja. Pandangan orang relatif, kita sama seperti orang-orang normal kok. Kita hidup di sini pun punya jam kerja dan harus kerja secara profesional. Kita manusia yang sama,” tutur Lina Widiani (27) bukan nama sebenarnya yang menjadi pemandu karoke (PK).

Petaka Ekonomi dan Pendidikan

“Lihat saja, baju mereka mini-mini. Sama seperti seragam sekolah dasar. Berbeda dengan seorang pegawai negeri sipil (PNS),” tutur Ketua LSM Lentera Asa, Arif Listiadi (43) ketika ditemui di kantornya (2/11/2019).

Baca juga:  Seminar Tahun Falak Expo, HMJ Ilmu Falak UINSA Jadi Peserta

Pakaian yang selalu dikenakan oleh para WPS dan Pemandu Karaoke (PK) merupakan permintaan pasar. Dalam posisi itu, terjadi simbiosis mutualisme antara pelanggan dan pelayan.  

WPS sebagai pelayan harus memberikan pelayanan secara total dan professional. Keringat mereka sendiri yang akan mencetak pundi-pundi rupiah. “Berbeda dengan PNS yang menerima gaji bulanan tapi tetap saja sering mbolos, apalagi anggota dewan yang kerjanya tidur,” ujar pria asal Semarang.  

Penyakit masyarakat (Pekat) mengidentifikasikan WPS sehingga menjadi bulan-bulanan masyarakat. Mulai dari kalangan  anggota dewan hingga masyarakat awam. Kebanyakan dari mereka sepakat, segala komponen yang ada di resosialisasi bersifat amoral.

Berdasarkan data Lentera Asa tahun 2016, WPS dan PK di komplek yang familiar dengan sebutan “Sunan Kuning” mencapai 516 orang dengan 78 pengasuh.

“Padahal masyarakat diuntungkan dengan adanya resosialisasi. Lihat saja peristiwa Kramat Tunggak, Jakarta yang berhasil ditutup tapi banyak masyarakat terkena dampaknya. WPS pun malah tidak terkontrol,” tambah pendiri Griya Asa dan Lentera Asa.

Arif Istiadi yang sudah tinggal selama 15 tahun di daerah itu, saat ditanyai terkait faktor yang mempengaruhi untuk terjun ke dunia WPS, ekonomi dan Pendidikan.  

“Mereka (WPS) adalah produk kegagalan negara.  Ketika di tanya adalah faktor yang paling mempengaruhi? Jawabannya, faktor ekonomi dan pendidikan. Keduanya kan adalah produk negara,” tegasnya.

“Pendidikan yang semakin mahal, tidak mungkin mereka meraih itu karena terbentur keadaan ekonomi yang sedemikian pelik. Pemerintah berani gak menjamin lapangan kerja bagi lulusan SD ? Gak kan,” jelasnya.

Baca juga:  Tampil Meyakinkan, Presma FSH Persembahkan Emas

Kebutuhan akan pemenuhan perut tidak bisa dilepaskan dengan uang yang dihasilkan dari keringat sendiri. Urusan yang paling daruratdemi kelangsungan hidup. Kebutuhan para  WPS juga menghidupi orang lain dari penghasilanya.

“Ini urusan perut, lho. Biarkan mereka bekerja sesuai kemampuanya. Kalau mau di alih profesikan. Jangan paksa dia, tetap damping untuk untuk membangun kesadaran. Prinsip mereka lebih mati dibunuh daripada melihat mereka (saudara-saudaranya) hidup sengsara,” tegas pria berambut gondrong.

Guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan, WPS dan PK di area Argorejo mendapatkan pendidikan setiap Senin-Kamis. Program yang diinisiasi oleh Lentera Asa itu, menyampaikan  materi tentang skill.

“Harapannya ketika mereka keluar dari resosialisasi bisa mandiri. Tidak mungkin mereka hingga uzur di sini terus,” tutur pria beranak empat.

Melawan Hukum Tuhan

Arif menegaskan kembali. “Hukum tuhan saja dilawan apalagi hukum buatan manusia [peraturan, red] akan sangat mudah mereka melanggar hal itu. Ingat ini permasalahan perut dan banyak nyawa. Sejahterakan dulu, baru kita bicara duduk persoalanya,” tukasnya.

“Menurut ibu jangan karena mereka tidak melakukan kekerasan. Mba-mba yang di sini kan dapat uang dari cara itu, tapi kalau undang-undang seperti itu, kami akan berontak. Kan kita dapat uang dari sini,” tutur SE ketika ditemui di Aula Argorejo.

Tempat kerja yang sudah memenuhi kebutuhan hidup SE (34) selama 12 bulan jelas kurang sedap. Siang malam mencari rejeki di tempat tersebut. Kebutuhan keluarga dirumah pun bisa terpenuhi dari hasil jerih payah disini. “Kalau dipidana, mau tanggung jawab?” melempar pertanyaan yang berharap dijawab oleh pemerintah.

Baca juga:  Kuota Turun, Pengelola PBSB UIN Walisongo Nilai Pola PBSB 2019 Kebijakan Tengah Jalan

Senada dengan SE, Arif Istiadi juga menekankan permasalahan ini pada tanggungjawab negara.. “Pertanggungjawaban ini sebenarnya ada pada negara. Jangan hanya bergantung pada Lembaga Swadaya Masyarakat. Ingat ini adalah permasalahan sosial, harus diselesaikan bersama-sama,” jelasnya

“Harusnya kepada WPS yang tidak di wilayah resosialisasi. Karena yang ada di resosialisasi sudah masuk ke dalam rehabilitasi dengan program, kesehatan, pengamanan, dan pengentasan,” tambah Direktur Lentera Asa.  

Dalam kesempatan yang sama reporter Justisia.com bertemu dengan pengasuh salah satu wisma di Gang 4 area resosialisasi, PR menjelaskan bahwa peraturan yang di buat tidak akan membuat WPS dan PK jera.

“Ketika penerapan peraturan tersebut melihat aspek sosial dan budaya. Tidak serta merta melakukan sanksi secara tegas. Selama kita tidak menjual anak,” ujar pria Asal Medan, (4/5/2019).

Mulai tanggal 18 Oktober 2019 Kompleks Resosialisasi Argorejo akan diubah menjadi kampung tematik religi.

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi menyebutkan bahwa kampung tematik religi sesuai dengan sejarah penyebar Islam di Jawa bernama Soen An Ing yang lebih akrab ditelinga masyarkat Sunan Kuning

“Diharapkan kampung tematik dapat dimaksimalkan tahun 2020-2021. Dukungan dari masyarakat yang tadinya untuk prostitusi akan jadi wisata,” tuturnya.

Akankah babak baru Kalibanteng Belok Kiri (KBRI) dimulai? (M2SP6/Rs)

Reporter: Fadli Rais

Editor: Sidik Pramono

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here