Juklak KKN Mandiri Terbit, 26 Kelompok Nyatakan Keberatan

0
350
Website | + posts

Semarang, justisia.com-Di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, pelaksanaan KKN Mandiri Inisiatif Terprogram (MIT) ke XI tahun 2021 yang akan datang tetap dilaksanakan meskipun secara mandiri.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat 26 kelompok yang merasa keberatan dengan petunjuk pelaksaan (juklak) yang dikeluarkan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang.

Para calon peserta KKN 2021 melalui calon koordinator desa (kordes) menyampaikan beberapa tuntutan melalui surat pernyataannya yang berisi sebagai berikut:

  1. Tugas Mandiri yang terlalu memberatkan karena peserKta kelompok tidak satu posko dan kemampuan peserta KKN yang berkemampuan beda-beda.
  2. Mahasiswa menginginkan pengabdian secara langsung dan benar-benar nyata, tidak hanya gimmick di media massa.
  3. Meminta dihapuskan tugas individu menjadi tugas kolektif kelompok.
  4. Meminta Transparansi anggaran dana KKN MIT ke-11 tahun 2021.
  5. Meminta dana kegiatan KKN MIT ke 11 setara dengan KKN offline.
  6. Meminta LP2M memberikan fasilitas surat pengantar kepada desa yang menjadi tempat peserta KKN MIT ke-11 tahun 2021.
  7. Mengharapkan suara mahasiswa dapat di dengar dan direspon baik oleh pihak kampus (LP2M).

Menanggapi hal tersebut, pihak LP2M UIN mengadakan audiensi bersama perwakilan calon peserta KKN Mandiri tahun 2021 yang bertempat di gedung LP2M Lantai 3, Kampus 1 UIN Walisongo pada jumat (27/11). Dari 20 kuota yang diberikan pihak LP2M, terdapat 10 perwakilan yang hadir dalam audiensi tersebut.

Salah satu perwakilan Kordes, Hassin Adabi memaparkan bahwa poin-poin yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut hanyalah sebagian saja.

Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum tersebut menjelaskan bahwa masih ada kendala-kendala lain yang dirasakan seperti masalah pendirian posko. Karena masih di era pandemi sekarang, pihak LP2M tidak mengizinkan pendirian posko KKN.

Adabi menjelaskan akibat dari larangan pendirian posko tersebut kemungkinan ada ketidakstabilan antara tugas individu dan progam kerja kelompok.

“Menilik wacana tahun 2021, kementerian pendidikan sudah mengeluarkan himbauan untuk kuliah tatap muka, dan yang menjadi pertimbangan lain ada kampus PTKIN di Jawa tengah yang diperbolehkan mendirikan posko,” jelasnya.

“Kemudian terkait dengan tuntutan berikutnya, mereka mengharapkan bahwa kegiatan merupakan aksi nyata. Calon peserta tidak ingin kegiatan KKN nanti hanyalah gimmick semata yang dilakukan di media massa,” tambahnya.

Masalah lain yang dirasakan adalah perihal pemberian tugas. Pemberian tugas tidak hanya dilaksanakan secara individu melainkan juga berkelompok. Beberapa alasan tadi menjadi pemicu diadakannya audiensi.

Mahasiswa angkatan 2017 tersebut juga menjelaskan terkait poin-poin yang diajukan dalam surat pernyataan, hanya ada satu poin yang bisa disepakati bersama dengan LP2M.

Poin disepakati yaitu mengenai pengurangan upload berita atau artikel yang sebelumnya satu peserta upload dua artikel kemudian dijadikan satu platform kelompok. 

“Yang awalnya bisa mencapai 30 berita dari peserta dan 5 kali upload dari kelompok KKN, dikurangi menjadi 15 berita saja. Mengenai tugas 15 berita atau artikel opini akan dibuat secara kolektif tiap kelompok,” ujar Dabi.

Mengenai transparansi dana KKN, Adabi juga menjelaskan bahwa pihak kampus sama sekali tidak memberikan informasi mengenai transparansi dana tersebut. Mereka berdalih bahwa informasi dana KKN merupakan rahasia lembaga.

Perwakilan Kordes Desa Sumberahayu Limbangan tersebut mengaku bingung, lantaran sebelumnya rektor telah membuat website untuk memonitoring dana-dana yg digunakan dalam kegiatan kampus.

“Saya juga bingung, padahal dari rektor saja membuat website yang itu tujuannya untuk memonitoring dana-dana yg digunakan kegiatan universitas,” pungkas Adabi.

Ia juga mengatakan mengenai tuntutan supaya dana KKN disamaratakan dengan KKN sebelumnya yang dilakukan secara offline, pihak kampus ternyata juga tidak bisa mengabulkan tersebut.

“Karena hanya  beberapa kesepakatan yang disetujui saja, akhirnya tuntutan-tuntutan lain yang tidak diberikan harus diterima oleh calon peserta. Namun, pihak LP2M memberikan waktu satu minggu untuk membahas lebih lanjut  mengenai perubahan juklak yang ada,” pungkasnya.

Reporter: Musyaffa, Safira
Penulis: Musyaffa, Safira
Editor: Harly

Baca juga:  Wujudkan Rumah Layak Huni untuk Tiga Anak Piatu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here