Imam Taufiq: Fikih Prasmanan Adalah Respon Kritis Persoalan Milenial

0
240

Semarang, justisia.com Rektor UIN Walisongo, Imam Taufiq mengukuhkan Musahadi sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dalam Sidang Senat Terbuka UIN Walisongo, Rabu (08/01/2020).

Dalam sambutannya, Imam Taufiq memberi ucapan selamat serta turut mengapresiasi atas pencapaian pria yang akrab disapa Pak Musa.

“Atas nama keluarga besar UIN Walisongo saya mengucapkan selamat atas capaian yang luar biasa Prof. Dr. Musahadi sebagai Guru Besar. Pak Musa akademisi sekaligus kiai yang lahir sebagai generasi X namun juga akademisi yang memiliki jiwa generasi milenial; Y dan Z yang mana lahir pada tahun 1981 sampai 2010,” tutur Imam Taufiq.

Imam Taufiq juga menanggapi positif atas pidato yang disampaikan Musahadi dengan judul Fikih Prasmanan: Mencermati Disrupsi di Bidang Hukum Islam.

“Fikih Prasmanan adalah sebuah respon kritis menyikapi persoalan milenial. Gagasan Fikih Prasmanan ini bagi saya sangat relevan dengan keadaan sekarang, karena beberapa hal; yang pertama, kita hidup dalam tiga ruang; realitas, digital, dan juga realitas-digital atau yang sering disebut virtual reality,” ungkapnya.

Baca juga:  Aliansi Mahasiswa UIN Walisongo Melawan Kembali Gelar Aksi

Persoalan disrupsi atau keadaan serba ketidaktentuan yang diangkat sebagai tema pidato Musahadi, digambarkan oleh Imam Taufiq dengan pergeseran kebiasaan berinteraksi.

“Orang dulu dengan sekarang berbeda. Dulu, orang yang ingin bertanya kepada ulama, ngaji kepada kiai harus pergi ke mushala. Sekarang, ngaji bisa secara online, Youtube, vlog, Instagram, dan lain-lain,” jelas pria yang juga Pengasuh Pesantren Mahasiswa Besongo.

Sehingga, menurutnya, dalam kondisi yang demikian, semua orang dihadapkan kepada dua situasi penting; antara otoritas dengan kualitas.

“Ustad, yang jumlah followernya banyak jadi otoritatif di dunia digital. Tapi secara keilmuan tidak memiliki otoritas sama sekali, karena tidak berlatarbelakang jelas dari sarjana keislaman dan pesantren ataupun lembaga otoritatif yang lainnya. Tapi, kiai yang memiliki kualitas keagamaan yang memadai tidak memiliki otoritas sama sekali di dalam dunia digital, karena tidak punya follower atau pengikut,” tambahnya.

Fikih Prasmanan, bagi Imam Taufiq  adalah sekaligus sebagai peringatan; antara perkara penting dengan perkara pantas, serta antara perkara dengan perkara yang relevan.

Baca juga:  Diesnat dan Reunas PPMI XXVII, Semarang Menjadi Tuan Rumah

“Karena penting bagi kita membedakan mana yang benar dan yang relevan. Kebenaran harus sejalan dengan situasi dan kondisi. Tidak semua yang benar itu relevan untuk diterapkan. Prof. Musa mengingatkan kepada kita melalui Fikih Prasmanan ini bahwa ada fatwa transnasional atau trans-national fatwa. Fatwa di negara lain diadopsi negara kita atau di negara tertentu yang belum tentu sama konteks dan situasi sosial politik yang ada. Sehingga benar bagi yang lain belum tentu relevan dengan yang lain,” ujarnya.

Selain itu, yang juga tersurat dalam isi pidato Musahadi, Fikih Prasmanan menurut Imam Taufiq memberi sinyal kemunculan pasar baru dalam berinteraksi.

“Yang ketiga, Fikih Prasmanan ini menegaskan kepada kita sebuah pasar baru. Adanya penggunaan internet pada 2019 dari 150 juta pengguna internet 130 juta aktif bermedia sosial. Jumlah ini sangat signifikan memungkinkan milenial mengaktualisasikan diri di ruang-ruang virtual, sehingga sudah saatnya untuk memberi suguhan yang sesuai, yang memiliki kejelasan sanad, sumber, dan sebagainya,” tukas pria berkacamata.

Baca juga:  Mengimpor Rektor?

Reporter: Afif
Penulis: Afif
Editor: Harly

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here