Hok-gie dan Disorientasi Organisasi Ekstra Kampus

0
606
M. Lutfi Nanang Setiawan
Kru Magang 2020 | + posts

Justisia.com – Pada zaman orde lama, demokrasi yang harus diyakini di Indonesia adalah apa yang oleh presiden Soekarno selaku Pemimpin Besar Revolusi sebut dengan istilah Demokrasi Terpimpin. Terutama sejak memasuki dekade sembilan belas enam puluhan, Sukarno makin merajalela menerapkan demokrasi terpimpin. Semua yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah digariskannya dikategorikan sebagai antirevolusi dan melanggar demokrasi terpimpin.

Dalam rentang waktu inilah Soe Hok-gie tumbuh meninggalkan masa remajanya, menjadi intelektual muda yang selalu gelisah mempertanyakan berbagai kesewenangan dan ketidakadilan. Melalui referensi buku-buku yang menjadi bahan bacaannya, Hok-gie mencari jawaban atas pertanyaannya. Juga diskusi-diskusi yang dilakukan, semua bertujuan untuk mengatasi kegelisahannya.

Di salah satu catatan hariannya tertulis bahwa Hok-gie yang menjadi mahasiswa di FS-UI pada Oktober 1961, pada 10 Desember 1961 sudah menyebut-nyebut GMSos (Gerakan Mahasiswa Sosialis). Pada awal kehidupan kemahasiswaannya, Hok-gie memang aktif di GMSos, dan sudah pula berkenalan dengan aktivis-aktivis dari LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa). Kedua kegiatan itu dilakukannya di luar kampus.

Di dalam kampus, Hok-gie menolak kehadiran organisasi ekstra kemahasiswaan yang merupakan onderbow partai-partai. Penolakan itu bukan tanpa sebab. Organisasi-organisasi ekstra ini selalu memperebutkan posisi di Senat Mahasiswa (SM) yang adalah organisasi intra universiter. Apalagi, pada masa itu PKI tengah berkuasa di negeri ini, sehingga Hok-gie melihat bagaimana sikap CGMI dan GMNI yang berpihak kepada PKI. Mereka merupakan kepanjangan tangan PKI di kampus dan sering bersikap memaksakan kehendak dan cara berpikir.

Sikap mereka ini menyebabkan suasana di fakultas sama sekali tidak menyenangkan. Hal yang sama dirasakan Hendro Budhidarmono yang masuk FS-UI tahun 1961 bersama Hok-gie. Hendro merasa betapa para anggota CGMI dan GMNI mencoba mengendalikan dan “menyetir” mahasiswa. Hendro termasuk kelompok yang menolak intervensi organisasi ekstra yang mau ikut mengatur kehidupan kemahasiswaan di kampus sesuai dengan ide-ide mereka. Kondisi itulah yang tampaknya merupakan asal muasal munculnya gerakan mahasiswa gerakan independen di kampus. Bagi Hendro itu adalah reaksi atas aksi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ekstra.

Pendirian Hok-gie beserta kawannya menentang organisasi ekstra merupakan bentuk representasi akibat penyalahgunaan organisasi ekstra yang pada awal berdirinya ditujukan sebagai pembinaan ideologi, wadah untuk bersinergi, dan simbol demokrasi-toleransi. Hal itu senada dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan kampus, yang membawa sejuta harapan dengan masuknya organisasi ekstra bisa membawa angin segar dalam lingkungan kampus, alih-alih sebagai penangkal radikalisme dan intoleransi.

Dewasa ini organisasi ekstra mengalami sedikit transformasi dan beralih fungsi. Dengan tujuan awal sebagai pembinaan ideologi kini berubah menjadi ajang advertensi. Pendayagunaan organisasi ekstra sebagai wadah untuk bersinergi dan simbol demokrasi-toleransi tampaknya sudah mengalamai disorientasi. Harapan dan simpati publik kepada organisasi ekstra yang dicita-citakan membawa perubahan terpaksa berubah menjadi organisasi militan dan sektarian. Tentunya demonstrasi diatas tidak jauh dari perilaku dan karakter mahasiswa yang tergabung di dalam circle lingkungan tersebut.

Angkatan 2020 atau yang sering diberi label dengan angkatan corona adalah mahasiswa baru tahun ini. Tidak heran jika generasi yang lagi maniak dengan kehidupan kampus beserta seluruh hal yang meliputinya selalu bersemangat, penuh gairah, himmah, dan sejumlah motivasi dan ambisi yang sudah direkam jauh-jauh hari sebagai bekal menjadi calon sarjana nanti. Di lain sisi justru hal tersebut menjadi pintu gerbang kesempatan dan peluang para penggiat atau aktivis organisasi ekstra untuk menggaet dan mengampanyekan kebesaran organisasinya kepada mahasiswa-mahasiswa baru.

Selaras dengan cerita teman-teman saya di beberapa kampusnya, tidak sedikit dari kakak tingkat yang memafaatkan momen-momen ospek, osjur, pbak dan kegiatan lain yang serangkai dengan agenda pengenalan kampus sebagai media untuk promosi dan unjuk eksistensi. Terlebih juga muncul doktrin-doktrin dogmatis yang mengarah untuk ikut serta gabung dalam salah satu organisasi, maka tidak heran kalau muncul sentimen dan geliat benci, lantaran karena masing-masing orang pasti punya ideologi dan pandangan tersendiri.

Uraian-uraian diataslah yang menjadikan bahan pertimbangan Hok-gie dan kawan-kawannya yang terasosiasi dalam kelompok independen menolak keras dan menyangsikan adanya organisasi ekstra. Bukan tanpa sebab ataupun anti terhadap organisasi ekstra tetapi benar adanya mengenai penyelewangan dan penyalahgunaan di dalam sikap berorganisasi yang baik dan bijak. Usaha untuk menggalang massa dengan berbagai manuver dan strategi memang dibutuhkan bahkan itulah ciri khas organisasi, disamping organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK) mempunyai punya tujuan yang baik, yaitu mengasah kesadaran intelektual mahasiswa, serta memberikan pengalaman berorganisasi dan memimpin agar dapat mencapai masyarakat adil dan makmur.

Berbagai macam OMEK yang ada seperti PMII, HMI, GMNI, IMM, dll merupakan bentuk adanya keberagaman ideologi dan bisa berpotensi menjadi simbol demokrasi. Pun peran OMEK sebagai proses pendewasaan politik mahasiswa, karena kampus adalah miniatur peradaban, miniatur sebuah negara yang lengkap dengan pembelajaran politiknya. Maka tidak salah jika beberapa catatan menyebutkan sebagian besar OMEK khususnya Kelompok Cipayung, terbentuk awalnya sebagai underbow partai politik. Misalnya, HMI dengan Masyumi, PMKRI dengan Partai Katholik, dan PMII dengan Partai NU. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan dinamika politik nasional, partai-partai tersebut telah tiada, sedangkan organisasi mahasiswanya masih ada. Akibat hal tersebut, semua OMEK yang aktif hingga saat ini sudah bersifat independen, tidak terikat pada partai politik manapun, dan tidak mengarahkan organisasinya untuk mendukung aliran, partai, atau tokoh politik tertentu.

Tulisan ini dibuat bukan sebagai antitesis terhadap OMEK yang kerap diberi stempel sebagai organisasi kepentingan golongan atau pribadi. Penulis sendiri juga termasuk salah satu pengabdi organisasi (ekstra kampus yang telah disebutkan diatas) tetapi secara pribadi sangat menyayangkan fenomena yang menggelikan ini, seolah harkat dan martabat OMEK mulai luntur walaupun secara gradual. Terlebih sangat tidak etis menjadikan OMEK sebagai wadah kesempatan dan batu loncatan untuk menarik banyak partisipan.

Merangkul semua golongan untuk dapat duduk bersama bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi jika itu didasari pada keinginan untuk tidak melibatkan OMEK sedikit pun dalam kemajuan kampus dan fakultas. Pengkotak-kotakan pun terus berlanjut entah sampai kapan hal tersebut berakhir jika pemahaman bahwa ‘yang harus melanjutkan estafet kepemimpinan adalah orang-orang dari dalam kami sendiri’ masih terus diwariskan kepada setiap generasi. Bukankan seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran?

***
Penulis adalah Mahasiswa angkatan 2020 Jurusan Ilmu Falak, UIN Walisongo Semarang

Baca juga:  Musik Indonesia Bukan Kaleng-Kaleng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here