Diskon UKT 10%; Awalnya Harapan, Berakhir Bualan

0
829
Website | + posts

Semarang, Justisia.com – Wacana pemotongan SPP yang telah dihembusakan oleh Kementerian Agama pada awal April 2020 batal dilakukan. Pembatalan tersebut berpijak pada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020.

Dalam surat tersebut tertulis, bahwa Dirjen Pendis menginstruksikan kepada pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk tetap menerapkan kebijakan dan ketentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana telah diatur KMA yang berlaku.

Pembatalan tersebut mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2020 dari Rp. 54.970.180.057.000 menjadi Rp. 52.731.560.388.000,-.

Dimana Satker/Program Pendidikan Islam (Pusat dan Daerah/PTKIN) Kementerian Agama dikurangi sebesar Rp 2.020.000.000.000 (dua triliun dua puluh miliar rupiah). Dari pengurangan anggaran tersebutlah yang menjadi alasan utama dibatalkannya pemotongan UKT minimal 10%.

“Pengurangan anggaran tersebut akan menyebabkan terbatasnya anggaran operasional dan penyelenggaraan PTKIN,” penggalan pernyataan dalam surat yang dikeluarkan pada 20/04/20. Surat yang bertanggal 20 April 2020 tersebut sekaligus mencabut Surat Edaran dari Dirjen Pendis mengenai “Pengurangan UKT/SPP PTKIN Akibat Pandemi Covid-19”.

Awal bulan April, melalui surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang bernomor B-752/ DJ.I/HM.00/04/2020 memerintahkan Rektor/Ketua PTKIN untuk mengambil langkah strategis berkenaan dengan penurunan ekonomi mahasiswa/wali mahasiswa akibat penyebaran pandemi Covid-19.

Dalam surat bertanggal 6 April 2020 tersebut memerintahkan Rektor/Ketua PTKIN untuk mengurangi UKT Mahasiswa Diploma dan S1 serta SPP Mahasiswa S2 dan S3 pada Semester Ganjil Tahun 2020/2021 dengan pengurangan minimal 10% dari UKT/SPP.

Sebagaimana yang dimuat dalam koran Harian Jawapos beberapa waktu lalu, bahwa Plt Dirjen Pendis, Kamaruddin Amin mengatakan, “(Program pemotongan UKT/SPP, red) gak jadi,”.

Pasca mengeluarkan surat edaran yang mencabut pemotongan UKT/SPP, sebagaimana yang dirilis oleh akun Instagram lpminstitut, Dirjen Pendis yang dihubungi melalui Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Arskal Salim mengungkapkan bahwa, untuk kebijakan selanjutnya pihaknya masih menunggu informasi dari Kemenkeu.

“Kita masih menunggu selesainya proses revisi anggaran sehubungan dengan terbitnya kebijakan penghematan oleh Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam surat itu. Termasuk kita juga masih menunggu informasi selanjutnya dari Kemenkeu bagaimana tindak lanjut dari pasca kebijakan penghematan tersebut,” balasnya kepada LPM Institut melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp (26/04/2020).

Bertentangan Dengan KMA

Apa yang dilakukan oleh Dirjen Pendis dengan memerintahkan Rektor/Ketua PTKIN untuk mengurangi atau mendiskon sebesar 10% UKT/SPP mahasiswa dinilai tidak bisa dieksekusi begitu saja. Sebab SE tersebut tidak dapat mengganti peraturan yang mengatur tentang UKT yakni KMA (Keputusan Menteri Agama).

Hal ini sesuai isi dari hasil notulensi rapat Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berbunyi, “Secara hirarki hukum, UKT ditetapkan oleh KMA tidak bisa dianulir sebagian atau seluruhnya oleh pejabat di bawahnya.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo Semarang, Abdul Kholiq, yang menyatakan bahwa, kami di satker sifatnya hanya menunggu kebijakan yg dikeluarkan oleh menteri.

“Karena menyangkut keuangan memang agak pelik, harus ada dasar hukumnya, yakni KMA. Kalau SE Dirjen belum bisa dijadikan dasar. Sebab kita satker BLU, maka sistem penentuan & penggunaannya diatur negara. Karena statusnya sebagai pendapatan negara,” jawab Kholiq melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp (29/04).

Pernyataan Kholiq juga dikuatkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, M. Mukhsin Jamil, “Dasarnya (UKT, red) KMA. Keputusan Menteri Agama tidak bisa dibatalkan dengan Surat Dirjend. Jadi surat itu tidak bisa dieksekusi,” responnya melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp (23/04/2020).

“Jika tidak ada pemangkasan saja tidak bisa dieksekusi. Apalagi ada pemangkasan anggaran,” tambahnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Presiden DEMA UIN Walisongo, Rubait Burhan Hudaya, bahwa UKT ditetapkan melalui KMA dan sebenarnya tidak bisa dirubah hanya dengan Surat Edaran Dirjen Pendis. “Apa yang dilakukan oleh Dirjen Pendis, menurut saya ada kejanggalan,” tambahnya.

Kembali mengutip jawaban Abdul Kholiq, sebenarnya SE Dirjen Pendis tidak berpengaruh pada pemotongan UKT/SPP selama belum ada PMA yang mengatur pemberian diskon UKT di Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021.

Kholiq mengimbuhkan, apabila SE Dirjen Pendis dilaksanakan makan akan dipermasalahkan oleh BPK. “Sebab status UKT adalah pendapatan negara yang harus diaudit setiap penggunaannya,” tandasnya.

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Justisia, saat ini KMA yang berlaku adalah KMA Nomor 1195 Tahun 2019 yang disahkan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi pada 27 Desember 2019.

Respon Mahasiswa

Apa yang dilakukan oleh Dirjen Pendis menuai banyak respon yang beragam dari mahasiswa mulai dari cuitan di media sosial hingga melayangkan surat tuntutan kepada Kemenag.

Mahasiswa merasa ter-PHP atas ketidakkonsistenan. Ini dibuktikan dengan berbagai unggahan di media sosial seperti video yang diunggah oleh demauinjkt_official, atau video yang diproduksi oleh demafst_uinsmg.

Selain itu, respon terhadap pembatalan diskon UKT/SPP juga dilakukan oleh DEMA PTKIN se-Indonesia dengan melayangkan Surat Tuntutan yang bernomor 03/DEMA-PTKIN/IV/2020 yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Forum Pimpinan PTKIN.

Dalam Surat Tuntutan tersebut, DEMA PTKIN se-Indonesia memiliki 3 tuntutan besar yakni: merespon aspirasi mahasiswa soal pemotongan UKT, membela hak-hak mahasiswa, serta segera membuat dialog terbuka bersama DEMA PTKIN se-Indonesia perihal sistem kuliah online free access dan penurunan UKT semester ganjil 2020/2021.

Di samping melayangkan surat tuntutan, DEMA PTKIN Se-Indonesia juga menginstruksikan kepada seluruh Mahasiswa untuk melakukan aksi virtual via Instagram, Twitter serta WhatsApp dengan mengirimkan tuntutan kepada Ketua Forum Rektor PTKIN se-Indonesia, Babun Suharto.

Menurut pernyataan Ketua DEMA PTKIN Se-Indonesia, Onky Fachrur Rozie, aksi virtual yang diserukan adalah wujud kekecewaan mahasiswa atas ketidakkonsistenan Kemenag melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

“Di samping itu, ini (aksi virtual, red) sebagai upaya agar pihak-pihak yang kami beri surat tuntutan menjawab tuntutan kami,” ungkapnya Kamis (30/04/2020) melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp.

Selain DEMA PTKIN se-Indonesia, SEMA PTKIN se-Indonesia juga merespon kebijakan yang ada dengan mengirimkan surat maklumat, pernyataan sikap, serta seruan aksi daring.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ketua SEMA PTKIN se-Indonesia, Aghisna Bidikrikal Hasan, pihaknya mengirimkan surat maklumat kepada pimpinan SEMA PTKIN untuk mengawal di kampus masing-masing.

“Kami juga mengeluarkan pernyataan sikap selaku SEMA PTKIN Nasional, dan menyerukan untuk aksi di Twitter. Dan ini kami lakukan sebagai bentuk ketidakpuasan atas pembatalan diskon UKT/SPP,” ungkapnya.

Berpihak Pada Siapa?

Mengutip tulisan Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan dan Satgas Covid-19 Diktis Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Ruchman Basori di timesindonesia.co.id “Keberpihakan kepada yang lemah (mustadh’afin) baik kepada korban maupun yang terdampak covid menjadi sebuah keharusan.”

Masih pada sumber yang sama, Ruchman menilai meski PTKI telah melakukan berbagai giat sosial, akan tetapi masih dirasa belum optimal. “Karena entitas penting yang menjadi aktor perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, belum mendapat sentuhan yang semestinya,” tulisnya.

Berdasarkan riset yang dikumpulkan oleh Justisia, 10 dari 10 mahasiswa yang diwawancarai secara acak menjelaskan orang tua mereka terdampak secara ekonomi akibat Covid-19. Terbukti dengan menurunnya penghasilan orang tua mereka.

Bila mengacu pendapat Ruchman dan jawaban responden yang berhasil dikumpulkan oleh Justisia, harusnya Kemenag atau Menteri Agama membuat kebijakan yang berpihak pada mahasiswa mengingat penurunan ekonomi wali mahasiswa di tengah Covid-19.

Namun, bila melihat pada notulensi rapat nomor 18/Forum-PTKIN/IV/2020 yang merupakan hasil rapat Online Forum Pimpinan PTKIN pada Sabtu, 11 April 2020 sebelum dikeluarkannya SE Dirjen Pendis yang membatalkan pemotongan UKT/SPP kecil kemungkinan akan dibuat kebijakan yang berpihak pada mahasiswa.

Dalam notulensi tersebut tertulis, Besaran UKT exsisting sebaiknya tidak ditambah dan atau dikurangi. Sebagai gantinya, maka ditawarkan beberapa pilihan salah satunya memberikan perpanjangan waktu pembayaran SPP selama 4 bulan.

Apabila kebijakan yang ditetapkan adalah perpanjangan waktu selama 4 bulan, 10 dari 10 responden menyatakan kebertan.

Kembali merunut tulisan Ruchman (27/04/2020), “Kita perlu memahami bahwa alokasi anggaran di PTKI bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PHLN, dan SBSN. Sementara PNBP merupakan pendapatan pendidikan seperti UKT dan pendapatan lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

“Yang dilakukan penghematan adalah hanya dari Rupiah Murni diutamakan dari belanja non operasional, dan tidak melakukan penghematan pada belanja PNBP, PHLN ataupun SBSN. Dengan demikian, dengan melakukan pengurangan UKT tidak akan menjadikan PTKI bangkrut, karena ini soal kemanusiaan,” tulisnya.

Pada akhir tulisannya, Ruchman berharap, Sebuah dilema ini harus segera dicarikan solusinya, agar mahasiswa merasa nyaman walau di tengah pandemi. Dan Negara harus hadir akan nasib anak bangsanya yang sedang membutuhkan pertolongan.

“Melihat statement Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Dirjen Pendis Kemenag, pengurangan UKT tidak akan merugikan PTKI/PTKIN, maka kami mengharapkan kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021, diatur langsung melalui KMA ataupun PMA. Serta Nominal pengurangan mengedepankan asas keterbukaan informasi publik dan mengakomodir kepentingan mahasiswa PTKIN,” harap Aghisna (29/04/2020).

Salah satu mahasiswa Ilmu Politik, Allifia mengharapkan, kebijakan pemotongan UKT benar-benar dilaksanakan mengingat ketidakstabilan ekonomi wali mahasiswa di tengah pandemi Covid-19.

Mengutip berita yang dilansir oleh detik.com, Menteri Agama, Fachrul Razi melalui video conference bersama wartawan, pada Rabu (29/04/20), “Saya mohon maaf, atas pembatalan pemotongan UKT. Tapi percayalah kami timbang-timbang lagi bagaiamana mencari dana yang bisa kami sisipkan untuk menutupi masalah ide tadi, ide baik yang dihadapkan dengan pengambilan Rp 2,6 triliun.”

Menurut salah seorang mahasiswa Ilmu Hukum, Nita Nurul Inayah, menuturkan, jika melihat keadaan saat ini memang tidak ada upaya dri kemenag sendiri untuk memikirkan bagaimana nasib para mahasiswa/wali mahasiswa yang harus tetap membayar UKT dengan kondisi seperti ini, yang sebagian besar pasti tidak bekerja.

“Menurut saya sendiri memang sudah jelas bahwa tidak adanya keberpihakan dari Kemenag RI maupun Dirjen Pendis terhadap mahasiswa,” tegasnya (01/05/2020).

Tagar #kemenagjagophp bukan kampanye medsos kosong belaka. Akan tetapi, disebabkan karena adanya perbuatan Menag yang tak sesuai peraturannya.

Reporter: Sidik
Penulis: Sidik
Editor: Afif

Baca juga:  Ketua MGMP PAI Kota Semarang : Menyemai Kepengurusan Rohis Rahmatan Lil 'Alamin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here