Dialog Bersama Stafsus Milenial Presiden RI, DEMA PTKIN Bersuara Terkait Omnibus Law

0
126
Dialog bersama Forun Ketua Dema PTKIN dengan Staf Khusus Milenial Presiden RI Aminuddin Ma'ruf di Gedung Wisma Negara di Jakarta, Jumat (6/11/2020) / Kredit foto: Rubaith Burhan
Haryana Hadiyanti
+ posts

Semarang, Justisia.com – Beberapa waktu lalu, beredar gambar surat perintah dari Staf Khusus Presiden RI yang ditujukan untuk perwakilan Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) di PTKIN se-Indonesia. Mengutip akun Twitter Veronica Koman, surat perintah tersebut berisikan dialog penyerahan sikap atas omnibus law yang diadakan di Gedung Wisma Negara di Jakarta, pada Jumat (6/11). Salah satu pihak yang diundang adalah Presiden DEMA UIN Walisongo Semarang, Rubaith Burhan Hudaya.

“Setelah proses yang panjang dalam mengawal kebijakan pemerintah terhadap omnibuslaw, kami (DEMA PTKIN) dikonfirmasi untuk melakukan berdialog bersama Staf Khusus Presiden RI yang sudah diutus Presiden secara langsung. Jadi, kami ke Jakarta bukan karena undangan,” jelas Rubaith.

Rubaith menjelaskan bahwa, pertemuan tersebut membutuhkan proses yag panjang semenjak bulan Oktober lalu. Beliau juga mengatakan bahwa mereka telah melalukan deklarasi dan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden untuk ‘menantang’ berdialog kepada DEMA PTKIN di depan kampus UIN Maliki Malang pada 28 Oktober lalu.

“Berdasarkan kajian-kajian akademis yang telah dilakukan DEMA PTKIN, maka kita berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah secara nasional, mulai dari produk-produk gerakan sebagai bentuk partisipasi kita sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab untuk mengawal kebijakan tersebut,” paparnya.

Setidaknya, terdapat dua hal yang dipermasalahkan oleh perwakilan DEMA PTKIN se-Indonesia terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 yang telah disahkan, yaitu dari segi administrasi pemerintah dan penyederhanaan perizinan.

“Dimana pasal-pasal tekait klaster tersebut memang bermasalah. Dalam UU Nomor 11 tahun 2020 ini, sudah terlihat jelas bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dan materiil karena tidak memenuhi unsur-unsur pembentukan undang-undang, baik dalam melibatkan publik dan unsur keterbukaan,” ujar Rubaith.

Masih menurut Rubaith, klaster yang dipermasalahkan terdapat pada pasal 10 Bab 3, yang berisikan wewenang pemerintah daerah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang diterapkan oleh pemerintahan pusat yang mengakibatkan adanya sentralisasi perizinan. Beliau membandingkan dengan UU Nomor 23/2014 yang menjelaskan otonomi daerah adalah hak dan wewenang pemerintah daerah dalam mengatur daerah otonom tersebut.

“Dengan adanya sentralisasi perizinan, kami tidak sepakat karena tidak sesuai dengan undang-undang sebelumnya,” imbuhnya.

Di sisi lain, perwakilan DEMA PTKIN yang datang tidak menyetujui adanya penyederhanaan perizinan tanah yang dicantumkan di dalam UU Cipta Kerja, karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas individu yang menggugat keputusan PTUN yang seharusnya dilindungi.

“Apabila terjadi penyederhanaan perizinan, maka dimungkinkan akan terjadinya kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat dalam menentukan pengambilalihan tanah. Maka, kami berkomitmen akan melakukan pengawalan kebijakan dari produk gerakan hingga produk akademis, sehingga kebijakan tersebut pro kepada rakyat. Kami juga menuntut keterlibatan setiap elemen yang bersangkutan pada pengambilan keputusan,” kata Rubaith.

Selama melakukan dialog, DEMA PTKIN belum diberikan keputusan yang pasti oleh Staf Khusus Presiden RI. Akan tetapi, perwakilan DEMA PTKIN telah berhasil menyampaikan terkait tuntutan-tuntutan yang merupakan bentuk aspirasi masyarakat secara langsung dengan harapan Staf Khusus dapat menyampaikan kepada Presiden agar dapat dipertimbagkan dan melakukan uji materi.

Reporter: Haryana
Penulis : Haryana
Editor : Sidik

Baca juga:  Audiensi yang Berjalan Alot Hasilkan Penambahan Kuota di Bulan Juni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here