DEMA PTKIN se-Indonesia Layangkan Surat Terbuka

1
1003

Justisia.com – Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) melayangkan surat terbuka pada Selasa 21 April 2020. Surat terbuka tersebut ditujukan kepada Menteri Agama RI, Dirjen Pendis, dan Forum Rektor PTKIN se-Indonesia.

Merunut pernyataan Ketua DEMA PTKIN se-Indonesia, Onky Fachrur Rozie, “Surat yang kami berikan ini, memiliki maksud agar mahasiswa PTKIN se-Indonesia mendapatkan subsidi di saat perkuliahan daring saat ini,” jawabnya saat dihubungi melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp pada Kamis, (23/4/2020).

Onky menambah, surat terbuka tersebut juga ditujukan untuk menuntut Dirjen pendis Forum Rektor se-Indonesia, dan Menteri Agama agar membuat KMA (Keputusan Menteri Agama) tentang Pembebasan UKT/SPP pada semester ganjil yang akan datang.

Terhitung 23 April 2020, surat terbuka yang dilayangkan DEMA PTKIN se-Indonesia tersebut belum mendapat respon langsung dari Menteri Agama, Ketua Forum Rektor se-Indonesia, dan Dirjen Pendis.

“Sampai saat ini belum ada respon langsung dari pihak yang kami kirimi. Tapi surat kami sudah sampai dan dibaca oleh pihak-pihak yang kami tuju. Seperti Ketua Forum Rektor langsung disampaikan oleh ketua DEMA IAIN Jember,” tutur Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut.

Baca juga:  Warisan Kolonial Jadi Bibit Konflik

Dalam surat terbuka tersebut terdapat 5 tuntutan:
a. Menuntut dan mendorong Dirjen Pendis dan Kemenag untuk merumuskan panduan sistem akademik dan non-akademik di lingkungan PTKIN dan menerapkannya menjadi peraturan Menteri Agama,
b. Menuntut Dirjen Pendis dan Kementerian Agama untuk melibatkan pimpinan PTKIN dalam segala bentuk penetapan peraturan dan kebijakan sehingga peraturan dan kebijakan yang dihasilkan memiliki sinkronisasi dari masing-masing kampus PTKIN,
c. Menuntut Dirjen Pendis dan Kementerian Agama untuk Mengevaluasi dan mendorong Kampus di lingkungan PTKIN untuk segara merealisasikan pemberian kuota atupun layanan free acces agar perkuliahan dapat berjalan dan didukung oleh sarana prasarana yang memadahi,
d. Menuntut Forum Rektor PTKIN, Dirjen Pendis dan Kementerian Agama untuk mengevaluasi dan mendorong kampus di lingkungan PTKIN agar segara merealisasikan dan membuat gugus tugas penanggulanganan COVID-19 serta melibatkan relawan Mahasiswa dalam pelaksanaannya,
e. Menuntut Forum Rektor PTKIN, Dirjen Pendis dan Menteri Agama RI untuk segera membahas dan membuat Keputusan Menteri Agama (KMA) yang berkaitan dengan pembebasan dan pemotongan UKT semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 serta melakukan pembaharuan aturan mengenai ketetapan UKT/SPP dari yang semula minimal 10% menjadi minimal 50%, karena sudah 3 bulan mahasiswa tidak menikmati fasilitas perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020. (M2SP6/Sdd)

Baca juga:  Dua Kampus Asal Yogyakarta Berjaya di UIN Walisongo

Reporter: Sidik
Penulis: Sidik
Editor: Sadad

1 KOMENTAR

  1. Forum dema mengajukan, tapi Surat Pemotongan UKT minimal 10% dari Kemenag RI dirjen pendis udah resmi ditarik tadi siang juga, dan semester depan tidak ada pemotongan UKT.

    Al-Fatikhah untuk Kemenag RI Dirjen Pendis…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here