Dekan Fakultas Syari’ah Tanggapi Pemotongan UKT UIN Walisongo

0
1058
Website | + posts

Semarang, Justisia.com – Fakultas Syari’ah dan Hukum gelar Halal Bi Halal Kemahasiswaan bersama Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum secara online via aplikasi Zoom.

Memilih topik “Indahnya Saling Memaafkan, Untuk Memperkuat Care dan Respect“, acara ini turut mengundang dosen, kajur dan para mahasiswa dari HMJ, DEMA, SEMA,
dan UKM.

Selain beramah tamah, acara ini juga diisi dengan sesi tanya jawab seputar akademik dan teknisnya. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum turut menanggapi perihal pemotongan UKT di salah satu pertanyaan.

“Jadi saya sampaikan untuk UKT itu kewenangannya ada di level universitas dan khusus UIN Walisongo, jika ada kendala menyelesaikan UKT ditahap awal, dari kami hanya menyarankan untuk segera mengajukan surat pemohonan kepada rektor,” tukasnya.

“Kemungkinan akan mendapat keringanan berupa toleransi waktu bukan pengurangan UKT karena akuratnya UKT ini merujuk pada peraturan keuangan Kementrian Agama yang semuanya merujuk pada Kementrian Keuangan,” tambah Arja yang menjabat dekan sejak Agustus tahun lalu.

Arja mengatakan bahwa posisi keuangan UIN Walisongo jika diperhitungkan tidak memungkinkan dilakukan pemotongan UKT. Hal ini dikarenakan anggaran yang bersumber dari BOPTN dan Kementrian Agama semua sudah ditarik guna penanganan Covid-19.

Arja juga menambahkan, anggaran Kemenag dipotong hingga 2,3 sekian triliun dan mempengaruhi anggaran UIN Walisongo khususnya Fakultas Syari’ah karena berada dibawah naungan Kemenag. Semula 6 sekian miliar berkurang sekitar 3, sekian miliar. Pengurangan kurang lebih mencapai 50% dari anggaran awal.

“Di akhir puasa kemarin, anggaran di seluruh UIN untuk biaya perjalanan dinas, semuanya sudah diambil oleh Jakarta, artinya sampai bulan Desember, kita semuanya memang tidak akan pernah pergi kemana mana, kita akan selalu dikantor karena memang tidak ada anggaran untuk perjalanan dinas,”tegas Arja.

“Kalau ada persoalan dikemudian, apa fasilitas yang kemudian didapatkan? Jadi begini, kita di FSH dan diseluruh UIN punya dosen-dosen tetap yang non PNS yang pada asalnya gaji mereka dari BOPTN yang sumbernya dari Kemenag, tetapi semua uang dari BOPTN itu sudah diambil Kemenag, kemudian agar dosen-dosen tetap yang non PNS juga terus dapat mengajar, gajinya diambil dari posisi keuangan yang sumbernya dari BLU (Badan Layanan Umum) yang salah satu sumber utamanya nya adalah dari SPP atau UKT yang dibayarkan para mahasiswa,” jelasnya kepada peserta Halal Bi Halal.

Arja juga menjelaskan bahwa struktur pembiayaan seperti yang sumbernya dari BLU menjadi pemasukan utama. Dikarenakan anggaran BOPTN sudah diambil pusat. Kegiatan kemahasiswaan dan program program yang direncanakan setelah new normal akan diambil dari dana BLU sebagai ganti anggaran.

Arja menambahkan, “Hal ini sudah melalui forum Rektor UIN dan PTKIN yang ada dibawah Kemenag. Sudah menghitung bersama Dirjen Pendis (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam-Kemenag RI), bahwa tidak memungkinkan melakukan pemotongan UKT.”

“Jadi, inti penjelasan dari Pak Rektor yang disampaikan oleh Wakil Rektor 2 itu,” tegas ulang Arja perihal UKT.

Penulis: Selma
Editor: Sonia

Baca juga:  Wajib Kondom Demi Hindari HIV-Aids

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here