Semarang, justisia.com-Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) Semarang menggelar dialog terbuka dengan tema “Multi Stakeholders Dialogue, Melihat Perspektif Pemangku Kepentingan Atas Upaya Pengarusutamaan HAM dalam Industri Pariwisata di Indonesia: Studi Kasus Kawasan Pariwisata Borobudur”
di Hotel Santika, Selasa (26/11/2019) dengan menghadirkan beberapa LSM dan pihak berwenang terkait.

Dialog terbuka tersebut membawa pada suatu paradigma yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan mewujudkan sektor pariwisata unggul yang ramah terhadap HAM.

Salah satu hal krusial pembahasan adalah fasilitas umum yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor wisata.

Hal in disampaikan oleh Silvy Mutiary, mewakili Persatuan Waria Semarang (PEWARIS) bahwa fasilitas umum (fasum) Pariwisata Indonesia masih rentan diskriminasi terhadap kelompok disabilitas, perempuan, anak kecil, dan waria.

“Jangan sampai ada diskriminasi pada waria terkait fasum ini. Sampai sekarang kami masih sangat kesulitan dalam menikmati fasum yang ada di tempat-tempat wisata. Contoh toilet, kami mau masuk toilet laki-laki merasa tidak nyaman, tapi ketika kami mau masuk toilet perempuan malah ditolak,” ujar Silvy.

Masukan, kritik, dan saran dari kelompok minoritas seperti Silvy tersebut disampaikan langsung pada para pihak berwenang. Seperti Badan Otorita Borobudur (BOB), Dinas Pariwisata Jawa Tengah, dan Dinas Pariwisata Magelang yang sangat diharapkan oleh masyarakat rentan sebagai jalan mendapatkan hak-haknya dalam menikmati fasum di tempat-tempat wisata.

Reporter: Fia
Penulis: Fia
Editor: Harly

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here