Justisia.com – Pemukiman warga yang ada di Tambakrejo resmi digusur, Kamis (9/5/2019). Penggusuran dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Kota Semarang.

Hal ini tentunya melanggar kesepakatan yang telah dilakukan dalam Perjanjian Mediasi antara warga Tambakrejo dengan Pemkot Semarang dan BBWS Pemali-Juana, yang disaksikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) warga Tambakrejo tidak akan dipindahkan sebelum lahan tempat tinggal sementara selesai dibangun.

Terkait kesiapan tempat relokasi warga terdampak penggusuran sampai berita ini dimuat Justisia.com belum bisa mengonfirmasi pihak terkait dalam hal ini pemerintah Kota Semarang selaku penyedia tempat relokasi. Mengingat kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan.

Namun, data terakhir yang didapat Justisia.com dari press release LBH Semarang pada Jumat (3/5/2019) menyebutkan bahwa prosentase kesiapan tempat relokasi warga terdampak penggusuran yang rencananya ditempatkan di Kali Banger baru mencapai 40 persen dari 100 persen.

Sebelumnya penggusuran dijadwalkan pada hari Senin (6/5/2019) tiga hari lalu. Namun pemerintah melakukan pengunduran penggusuran karena diduga menghindari banyaknya massa yang akan datang.

Salah seorang warga yang terkena gusur Yuli mengatakan kepada Justisia.com bahwa warga merasa dibohongi atas pengunduran tersebut.

“Warga yang pada hari Senin telah bersiap menghadapi pembongkaran petugas merasa dibohongi,” ungkap Yuli yang ditemani tetangga saat ditemui.

Adalah ratusan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Kota Semarang yang melakukan eksekusi.

Penggusuran dilakukan sebagai tindak lanjut rencana penggusuran yang sempat akan dilakukan pada Jumat (3/5/2019). Namun gagal karena proses dialog yang dihadiri warga Tambakrejo dengan Pemkot Semarang dan BBWS Pemali-Juana yang juga disaksikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghendaki untuk tidak dilakukan penggusuran sebelum tempat relokasi jadi 100 persen.

Menurut Yuli, warga hanya diberi waktu 3 hari mulai Senin (6/5/2019) untuk berkemas dan mempersiapkan diri sebelum pembongkaran.

“Kami hanya diberi waktu 3 hari untuk berkemas dan mempersiapkan diri sebelum pembongkaran,” ujarnya.

Menurut ibu yang sudah tinggal 12 tahun di Tambakrejo ini, pada Rabu malam (8/5/2019) pemerintah baru memberi pemberitahuan kepada warga Tambakrejo bahwa hari ini, Kamis (9/5/2019) akan dilaksanakan penggusuran.

“Tadi malam Pak RT (Rohmadi), beliau ditemui tamu yang tidak dikenal lalu memberitahu bahwa besok (Kamis (9/5/2019)) ada penggusuran,” terang perempuan yang juga sebagai Ibu rumah tangga tersebut yang hanya bisa terdiam saat menyaksikan pembongkaran rumahnya.

Hal serupa juga dibenarkan oleh warga yang melihat pembongkaran, Ciput.

“Iya benar itu mas,” jawabnya singkat.

Dengan waktu 3 hari warga belum siap untuk digusur karena terlalu singkat dan warga belum sempat menyelamatkan barang-barang ataupun bahan bangunan yang sekiranya bisa dimanfaatkan.

Hal ini dinyatakan sendiri oleh Indah dan Aris yang ditemui di kolong jalan Arteri Pelabuhan Tanjung Mas bersama keluarga.

Menurut warga lainnya, Rumanto, penggusuran yang dilakukan hari ini, Kamis (9/5/2019) tidak dihadiri oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. Saat ditanya perihal kehadiran para pejabat terkait, Satpol PP tidak memberi tanggapan sama sekali dan memilih untuk diam.

Dan kabar terakhir pada hari ini, Kamis (9/5/2019) pukul 11.50 siang hanya tersisa dua rumah yang masih berdiri dan belum dilakukan penggusuran. (Rep:PMS,Yusuf/Red:Am)

1 KOMENTAR

  1. Sangat disayangkan aparat (secara khusus yang melakukan penggusuran) mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi tetapi melakukan hal yang tidak manusiawi seperti orang yang tidak mempunyai HATI NURANI, melakukan segala sesuatu tampa berfikir panjang dan memikirkan nasif orang lain. Dan seharusnya Pemerintah secara khusus walikota maupun Pemimpin Satpol pp kota Semarang harus bertanggungjawab atas kejadian yang terjadi di Tambakrejo, karena penggusuran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dan hal ini tidak bisa diabaikan oleh pemerintah maupun aparat yang bertanggungjawab karena negara ini adalah negara hukum sehingga apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan dan harapan saya secara Pribadi kiranya kejadian yang terjadi bagi saudara/i kita di tambakrejo tidak terjadi didaerah lain lagi, karena jika terjadi ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak sanggup dan tidak mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat idonesia.

    *Kiranya selalu diberikan ketabahan bagi saudara/ yang mengalami musibah tersebut.
    *Kiranya para pemimpin negara melakukan tugas dan tanggungjawab nya dengan rasa takut kepada Allah, bukan rasa takut kepada manusia dan bertindak seadil-adilnya didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya didalam bangsa dan negara ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here