Penggunaan frasa UU Pencegahan Kekerasan Seksual ini mengandung arti korban yang tidak dibatasi tentang bagaimana ekspresi gendernya.

Perlu dibedakan antara kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis seksual.

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang didasarkan pada peran gender seseorang, yaitu pada ekspresi sosial dan budaya akan peran yang seharusnya dimainkan orang tersebut di rumah dan masyarakat. Kekerasan ini terjadi akibat relasi kuasa terhadap orang yang memainkan peran lebih rendah di masyarakat.

Sedangkan kekerasan berbasis seksual adalah kekerasan yang menargetkan seseorang berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. Artinya kekerasan ini hanya menyasar seksualitas seseorang dan dilakukan dengan cara seksual, misal pemerkosaan.

Pada kenyataannya banyak pula kekerasan seksual yang bebasis gender, karena berdasarkan laporan Komnas Perempuan bahwa dari 2 dari 3 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual yang menjadi bagian dari jenis kekerasan seksual. Ini meenunjukkan bahwa kita masih hidup dalam dunia patriarki yang memposisikan perempuan sebagai inferior atau kelas kedua setelah laki-laki.

Sedangkan penjelasan kekerasan seksual dalam RUU PKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghinda, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

RUU PKS telah mangkrak di Komisi VIII DPR RI semenjak tahun 2015. Tidak adanya pembahasan secara substansial untuk RUU ini mencerminkan sikap rendahnya kepedulian terhadap korban kekerasan seksual. Bahkan FGD yang dilaksanakan hanya bersifat lobby dan tidak bermakna substansi.

Celakanya mereka yang diberikan tanggung jawab untuk serius membahas RUU ini malah menggunakan uang negara untuk piknik ke Kanada dan Prancis tanpa hasil apapun dengan dalih studi banding.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here