Revitalisai Reforma Agraria Berdasar Politik Hukum Agraria Nasional

0
683

Oleh: Salwa Nida

Indonesia merupakan negara agraris yang membutuhkan payung hukum dalam melaksanakan keadilan agraria. Adapun dalam tatanan hukum, Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah Negara. Dengan begitu idealnya sebuah hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan Pancasila serta tidak berseberangan dengan konstitusi.

Stufenbau Theory menyebut bahwa sistem hukum tersusun secara hierarkis, di mana suatu hukum tertentu akan mengikuti hukum yang lebih tinggi. Sedangkan ketentuan hukum lebih rendak akan lebih spesifik dan konkrit. Sedangkan menurut Hans Kelsen aturan tertinggi disebut grundnorm yang voraugestz (diandaikan).

Tujuan dari munculnya hukum di Indonesia harus bertalian dengan tujuan Negara yang tertuang dalam kostitusi. Cantuman tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945 merupakan instrument politik pembangunan serta instrument politik hukum dalam merumuskan politik agraria yang merealisasikan reforma agraria.

Mengutip dari pendapat Mahfud MD yang dikutip pula A. Rofiq, ia menuturkan politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembuatan dan pembangunan hukum harus terkait dengan konteks yang sedang dibutuhkan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dengan demikian dalam melahirkan hukum agraria pun harus mengacu politik hukum agraria yang berpegangan pada paradigma pancasila. Pembaharuan hukum berdasarkan paradigm pancasila bermaksud adanya nilai-nilai pancasila yang ditanamkan dalam pemubuatan hukum ataupun hukum yang telah ada.

Di sini Indonesia sebagai Negara agraris tentu memiliki problem tanah sebagai problem fundamental. Selanjutnya, Indonesia rentan sekali terjadi konflik agrarian antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Konflik Agraria

Sebagai problem fundamental yang menjangkit di Indonesia beberapa dekade, konflik agraria hadir dengan ragam problemnya. Berdasarkan kamus latin Indonesia karangan Prenk, dkk. Agraria secara etimologi berasal dari bahasa ‘ager’ yang berarti lapangan, pedusunan, lapangan, dan wilayah; tanah Negara.

Lain dari itu ada juga istilah kembarnya yaitu “agger” yaitu tanggul penahan/pelindung, pematang, tanggul, sungai, reruntuhan bukit. Dengan ini agrarian bukan sekedar tanah dan pertanian saja, namun ada pengertian yang lebih luas seperti bukit dan wilayah yang mencakup isi di dalamnya.

Tanah selain menjadi sumber daya alam juga menjadi barang komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, nilai sosial politik serta nilai kebijakan pembangunan. Keberadaan tanah sebagai sub terpenting dari alam menjadi masalah yang kompleks ketika kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat akibat hasrat kebutuhan penggunaan tanah bertambah.

Sedangkan persediaan tanah bagi kebutuhan tidak bertambah. Oleh karena itu harus ada keseimbangan dalam pembuatan kebijakan pembangunan pertanahan dengan kebijakan pembangunan nasional. Karena konflik agraria bisa terjadi menyangkut berbagai pihak serta disebabkan permasalahn tanah secara murni ataupun terkait dengan pertumbuhan pembangunan.

Baca juga:  Perilaku Seks dan Stigma bagi Pramuria

Konflik agraria sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, ini disebabkan karena adanya penguasaan tanah baik perkebunan maupun tanah patikelir oleh tuan-tuan tanah. Bentuk monopoli seperti ini dimulai dengan kewajiban rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada para tuan tanah.

Berbeda dengan masa sebelum kemerdekaan, konflik agraria saat ini lebih disebabkan: ketimpangan dalam kepemilkan dan penguasaan tanah, penyalahgunaan tanah pertanian dan tanah non pertanian, keberpihakan yang minim terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, kurang pengakuan hak ulayat bagi masyarakat adat, lemahnya peran masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Dilansir dari laman Tirto.id pada 22 Oktober 2018 ada 2.368 konflik agraria dan baru 480 kasus yang selesai, menurut data kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional pada 2018. Adapun pada tahun tersebut Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakannya berupa lahirnya Perpres No. 86/2018 tentang reforma agraria.

Dalam pemberitaannya tersebut, Tirto juga menyampaikan adanya poin progresif yang tercantum dalam perpres tersebut. Dimana redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria semakin diperjelas. Reistribusi tanah pun tidak sekedar untuk kepentingan pertanian, melainkan juga pembangunan dan lainnya.

Berdasarkan catatan dari KPA, sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agrarian dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia. Dengan begitu selama kepemimpinan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agrarian.

Pada tahun 2018, perkebunan masih menjadi peringkat pertama sebagai sekto penyumbang konflik agrarian dengan 144 (35%) letusan konflik, sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelauta dengan 12 (3%).

Konflik tersebut terjadi karena diimbangi dengan penguasaan lahan yang timpang, sebagaimana penelitian oleh Bachriadi (2017) Indonesia memiliki luas daratan 190 juta hektar, negara mengklaim 67,5% atau sekitar 120 juta hektar adalah kawasan hutan. Menurut citra satelit kawasan hutan di Indonesia hanya seluas 52% dan 12% dari kawasan hutan tersebut sudah dilegalkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.

Adapun 60% dari luas daratan Indonesia telah digunakan untuk kegiatan korporasi seperti bisnis, perumahan, dan industri ekstraktif.

Hak Atas Tanah dan Pembaruan Hukum Agraria

Ketimpangan-ketimpangan yang lahir terhadap penguasaan lahan sudah sepantasnya diselesaikan melalui jalur hukum. Indonesia telah memiliki payung hukum berhubungan dengan hukum tanah nasional.

Undang-undang yang mengatur dikenal dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di dalam undang-undang tersebut diatur hak atas tanah.

Baca juga:  UKT (Uang Kuliah Trending)?: Kritik dari Nurani Bukan Asal Emosi

Mengutip pendapat Boedi Harsono dalam artikel yang ditulis Urip, Boedi menyatakan bahwa hak atas tanah merupakan serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemilik hak untuk berbuat sesuatu mengenai tanahnya, sehingga ada tolak ukur untuk membedakan hak penguasaan tanah dengan hukum tanah.

Hak penguasaan atas tanah ini terbagi menjadi dua. Pertama, hak penguasaan atas tanah oleh publik yakni hak menguasai Negara atas tanah. Kedua, hak penguasaan tanah yang bersifat privat yaitu hak atas tanah.

Pertama, hak menguasai Negara atas tanah diatur dalam UUPA pasal 2 ayat 2 yang berisi wewenang hak menguasai Negara yang berbunyi:

  1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
  3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kemudian dalam pasal 2 ayat 4 dijelaskan penguasaan tanah yang dapat dikuasakan oleh pihak lain seperti daerah swatantra dan masyarakat hukum adat selagi tidak menyimpang dari kepentingan lainnya atau kepentingan nasional
Kedua, hak atas tanah. Hak ini bersumber dari hak Negara menguasai tanah. Hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Selanjutnya, hak atas tanah akan dijabarkan dalam pasal 16 ayat 1 UUPA dan pasal 53 ayat 1 UUPA. Melalui kedua hak tersebut tidak boleh dilupakan bahwa dalam hierarki yang lebih tinggi yaitu konstitusa telah menyatakan dengan tegas tentang penggunaan sumber daya alam. Ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berpijakan terhadap dua hak yang tercantum dalam undang-undang dan pancaran dari konstitusi, maka Indonesia membutuhkan penataan baru terkait struktur penguasaan tanah. Istilah yang digunakan ialah landreform/reforma agraria yang berarti perubahan mendasar dan menyeluruh (total) dalam sendi-sendi praktek dan ekonomi-politik hukum agrarian dalam suatu masyarakat.

Baca juga:  Kisruh Indonesia-China Soal Natuna, Bagaimana Menurut UNCLOS?

Mengutip pendapat R. King sebagaimana dalam bukunya Gunawan Wiradi menyatakan, Reforma Agraria. Secara traditional berasal dari bahasa Inggris, “landreform” mengacu kepada penataan kembali susunan penguasaan tanah, demi kepentingan petani kecil, penyakap (tenants), dan “buruh tani tidak bertanah”.

Agar program Reforma Agraria mempunyai peluang untuk berhasil, maka diperlukan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Empat prasyarat yang terpenting adalah:

  1. Kemauan politik (dalam artinya yang sungguh-sungguh) dari elit penguasa, harus ada.
  2. Elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis (ini sulit menciptakannya).
  3. Partisipasi aktif dari semua kelompok sosial harus ada. Organisasi Rakyat/Tani yang pro-reform harus ada.
  4. Data-dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti harus ada.

Sementara itu, untuk mencetuskan kembali semangat dalam pembentukan undang-undang agrarian dapat mengacu pendapat Boedi Harsono yang menyatakan ada 5 sasaran yang hendak dicapai oleh reforma agrarian: Unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional, Penghapusan hak asing dan konsesi nasional, Penghapusan semangat feodal, Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah dalam mewujudakan pemerataan kemakmuran dan keadilan, Perencanaan ke depan untuk pemanfaatan tanah dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

UUPA masuk dalam hierarki undang-undang dibawah pancasila dan konstitusi, namun posisi UUPA sendiri sebagai induk reforma agrarian berperan penting dalam mengentaskan konflik agrarian. Meskipun seluruh persoalan belum tertuntaskan melalui UUPA, namun dapat diakui bahwa UUPA ini disebut bagian dari reformasi hukum agrarian yang nasionalis.

Pancasila sebagai gundnorm harus dicermati pemaknaannya dalam pembentukan undang-undang, apalagi dalam undang-undang yang mengatur agrarian. Jelas bahwasannya dalam menyusun undang-undang harus mengingat dan melandasakan lima sila yang ada di Pancasila. Sehingga Pancasila ini mampu menjadi cita-cita hukum serta menjadi pemandu dalam praktek maupun penerapan hukum yang tercetuskan.

Sumber tulisan:

Yanis Maladi, 2013, Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agrarian Nasional, Mimbar Hukum Vol. 25 No. 1, hlm. 30, 37.

Ahmad rofiq, 2015, Politik Hukum Islam di Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), hlm. 28.

Felix Sitorus, Dkk, 2002, Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi, (Bandung: Yayasan Akatiga), hlm. 27-28, 215, 216-2017.

https://tirto.id/4-tahun-jokowi-reforma-agraria-masih-bergantung-iktikad-politik-c8h7 diunduh pada 18 april 2019 pukul 18.00 WIB.

http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4ae36-catahu-2018-kpa-edisi-peluncuran_.pdf diunduh pada 18 april 2019 pukul 18.00 WIB.

Hilma Safitri dkk, 2018, Buku Pelatihan CASI 2018 Transisi Agraria Masa Kini: Menyoal Jawaban-Jawaban yang Tersedia, Bandung, hlm. 20, 65.

Urip Santoso, Juni 2012, Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24 No. 2 , hlm. 276.

bb3f4-undang-undang-no-5-tahun-1960.pdf diunduh pada 18 April 2019 pukul 21.30 WIB.

Gunawan Wiradi, 2009, Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Sajogya Institute), hlm. 45, 155.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here