Prof Barda Nawawi Arif : KUHP Tidak Sesuai dengan Kultur Masyarakat Indonesia

0
263
Sebelah kanan, Prof Nyoman, Prof Barda Nawawi Arif dan Prof Muladi saat mengisi dialog RUU KUHP di FH Undip

Semarang, Justisia.com – Dialog RKUHP yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menghadirkan pakar hukum pidana sekaligus Ketua Tim Perumus Buku 1 dan 2 RKUHP, yakni Prof. Barda Nawawi Arif dan Prof. Muladi.

Sang Begawan hukum pidana itu berusaha memperjuangkan RKUHP agar segera disahkan dan menjadi hukum asli produk Indonesia.

Namun gelombang protes yang muncul di berbagai daerah membuat hukum RKUHP ditunda pengesahanya.

“KUHP Indonesia merupakan peninggalan Kolonial yang telah lama menjajah cara berpikir hukum masyarakat Indonesia,” kata Barda Nawawi Arif.

Ia mengusahakan agar sekiranya hukum peninggalan penjajah tergantikan dengan hukum hasil produk Indonesia. Karena menurut Barda, KUHP dinilai tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia sekarang.

Dalam paparanya ia mengimbau kepada peserta dan pengkritik RKUHP dalam memahami hukum harus mendasari pada nilai dan filosofis bangsa Indonesia.

“Jangan semata-mata dilihat sebagai hukum positif, ilmu penerapan hukum, dan dilihat secara in book, tetapi hukum terdiri dari nilai, ide dasar, intelektual, dan nilai filosofis. Dan ini yang membedakan RKUHP kita dengan KUHP peninggalan Belanda,” jelasnya, pada Rabu (2/10/2019).

Baca juga:  Sisi Lain dari Desa Candi Garon

Barda Nawawi Arif mengibaratkan RKUHP sebuah rumah yang hendak dibangun. Dalam pembangunanya tidak langsung sempurna, perlahan-lahan harus diperbaiki apa yang menjadi kekuranganya.

“Yang penting ubah dulu, masalah baik atau tidak kita perbaiki lagi,” katanya.

Senada dengan Prof. Barda Nawawi Arif, Ketua Tim Perumus Buku 2 RKUHP, Prof. Muladi mengatakan RKUHP adalah kodifikasi total terhadap KUHP peninggalan Belanda. Menurutnya, KUHP sudah tidak senafas dengan masyarakat Indonesia.

Mantan Rektor Undip ini mengatakan, orang yang tetap mempertahankan KUHP berarti cinta Kolonial.

Adapun RKUHP sudah disusun oleh pakar hukum pidana Indonesia sejak 1964, di antaranya oleh Prof. Satochid, Prof. Mulyatno, Prof. Sudarto, Prof. Reslan Saleh, Prof. Oemar Sino Aji, Prof. Andi Zainal Abidin, Prof. Lobby Lukman, Prof. Budiono, Bapak Haris, Bapak Anwar, Prof. Muladi, dan Prof. Barda Nawawi Arif. (Rep:Ink/Ed:A.M)

Reporter: Inunk
Penulis: Inunk
Editor: Afif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here