Islam datang untuk keadilan. Kedatangan ajaran Islam juga merupakan revolusi terhadap tatanan masyarakat arab yang saat itu mengalami kejahiliyahan. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Balad kondisi kejahiliyahan digambarkan sebagai, fenomena ketidak adilan, antara si kaya dan si miskin, ketidakadilan antara penguasa dan rakyat jelata, ketidakadilan antara bangsawan dan budak beliannya. Tak terkecuali ketidakadilan dalam masalah ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria yang dipicu oleh konflik seputar hewan ternak, mata air maupun padang rumput, konflik ini sering dikenal dengan istilah “ayyam al-Arab”. (Anggraini 2016: 1)

Keadaan tersebut terus berlanjut sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam untuk menyelamatkan, membebaskan, menghidupkan kembali keadilan dalam bentuk yang paling konkrit. Islam datang untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan. Dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur’an yang memerintahkan berbuat keadilan dan menantang kedzaliman.

Konsep keadilan yang dibawa Islam dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air adalah bahwa Islam menerima adanya pemilikan pribadi, namun menolak monopoli. Dapat dilihat dalam literatur ilmu Fiqih juga menerangkan tanah dapat dimiliki pribadi (haqqu al-tamlik), di sisi lain juga ada tanah yang dimiliki oleh pemerintah tapi juga diatur untuk kepentingan umum (al-hima’).

Sejarah peradaban Islam mencatat betapa pentingnya persoalan agraria ini, tercermin dari kerasnya nada Rasulullah SAW saat merespon orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya terhadap orang lain dengan cara yang bathil:

“Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh sahabat Sa’id bin Zaid setelah mengalami konflik sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uways, yang mengadukan permasalahan ini ke Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat khalifah dinasti Umayyah. Said bin Zaid merasa dirampas haknya oleh Arwa binti Uways sampai mengucapkan kutukan bahwa, jika memang benar haknya dirampas, “Semoga Allah membutakan matanya dan mematikannya di tanahnya”, yang kemudian dikabulkan. Arwa buta di sisa umur hidupnya sampai meninggal.

Kerasnya nada Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa problem agraria telah hadir sejak era zaman rasul, dan terus berlarut-larut terulang di kalangan umat muslim pada setiap periode-periode setelahnya. Persoalan agraria semakin menjadi-jadi sehingga membutuhkan respon yang lebih serius dan komprehensif.

Hadist tersebut, dan latar belakang periwayatannya yang mengikutinya kemudian, telah menunjukkan bahwa mulai dari awal, misi dakwah Islam telah menyentuh dimensi materiil dalam kehidupan sosial, yaitu berupa tanah sebagai prasyarat bagi kehidupan dengan segala lika-liku permasalahannya. Dengan kata lain ajaran Islam telah bersentuhan secara materialis dengan fakta bahwa prasyarat kehidupan itu dapat saja berjalan tidak adil dan sarat akan konflik. Maka dari itu Islam mau tidak mau juga harus mampu menjadi problem solving untuk mewujudkan tatanan sosial dimana keadilan dapat terwujud dan dimungkinkan (Fayyadl, dalam anggraini 2016).

Persoalan Agraria Pada masa Rasulullah

Awal periode Madinah pun dimulai semenjak Nabi Hijrah ke Madinah, ini pula menjadi awal terbentuknya sebuah Negara yang dijalankan dengan syariat Islam. Mula-mula yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin (orang Makkah) dengan kaum Anshor (orang Madinah). Berbekal persaudaraan yang sudah terjalin ini, kemudian Nabi mulai menanamkan kesadaran kepada kaum Anshor untuk memberikan sebagian tanah garapannya atau ladang supaya diberikan kepada kaum Muhajirin.

Mengingat kondisi kaum Muhajirin yang rentan, tidak punya tempat tinggal maupun harta maka Nabi melakukan ini. Demikian halnya dengan kepentingan pembangunan masjid, kaum Anshor dengan rela menyerahkan tanahnya. Dari Ibnu Abbas ra ketika Rasulullah sampai di Madinah, maka masyarakat Madinah telah menyerahkan seluruh tanah yang tidak terjangkau air kepada Rasulullah sehingga beliau dapat mengelolanya (Al-Qasim, Setiawan Budi, 2006: 45-46).

Apa yang telah dilakukan Rasulullah tadi menunjukkan terjadinya praktek landreform pertama dalam sejarah peradaban Islam, yang dilakukan secara sukarela. Namun, seiring bertambahnya jumlah umat Islam, mau tidak mau Rasulullah harus membuat kebijakan yang mengikat untuk mengokohkan kondisi ekonomi umat Islam. Diantara kebijakan yang dibuat Rasulullah adalah pemberian tanah dari tanah terlantar dan kebijakan menetapkan tanah untuk kepentingan umum (al-hima).

Dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid, ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan pemberian tanah, salah satunya yaitu Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwa Rasulullah telah mengkapling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan Anshor yang bernama Sulaith (Al-Qasim, , Setiawan Budi, 2006: 367), kemudian juga pemberian tanah kepada Zubair ra sebagaimana Hadist yang disampaikan dari Asma’ binti Abu Bakar ra bahwa Rasulullah telah memberikan kapling tanah kepadanya di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma (Al-Qasim, Setiawan Budi, 2006: 367). Dan masih ada beberapa riwayat lain yang menunjukkan pemberian dan pengaplingan oleh Rasulullah.

Di sisi itu, Rasulullah juga berupaya menuntaskan permasalahan seputar pertanahan. Di  antaranya persengketaan yang terjadi antar seorang lelaki yang telah menanam pohon kurma di atas tanah milik seorang lelaki Anshar yang berasal dari Bani Bayadh. Akhirnya Rasulullah memutuskan agar lelaki pemilik tanah tetap mengambil tanahnya. Sementara itu Rasulullah memutuskan agar lelaku yang menanam pohon kurma di atas tanah orang lain untuk mencabut pohon kurma yang telah ditanamnya. 

Sebagaimana Hadist, dari Hisyam bin Urwah ra dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kedzaliman untuk mengambil dan merampasnya”, (Al-Qasim, Setiawan Budi, 2006: 372). Dalam Hadist lain, dari Rafi’ bin Khudaij dari Rasulullah saw, beliau bersabda, “Barang siapa yang bercocok tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin mereka, maka pemilik tanah berhak membiayai tanaman itu. Sementara penanam tidak ada hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang telah diusahakannya”, (Al-Qasim, Setiawan Budi, 2006: 372).

Di tengah-tengah fenomena penguasaan oleh individu yang didapat dari pemberian tanah maupun pengelolaan tanah kosong, maka Rasulullah juga mengambil kebijakan dan menetapkan tanah larangan (hima’) untuk kepentingan umum, mengingat untuk menjaga kestabilan ekonomi umat Islam dan menghindari ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah (Anggraini  2016: 15). Adapun Rasulullah menetapkan Hima’ atas air, padang rumput dan api. Karena ketiganya merupakan sumber publik dan sumber penghidupan orang banyak, Rasulullah juga melarang privatisasi atas ketiganya. Maka, Rasulullah menetapkan hima atasnya dengan alasan agar masyarakat pada umumnya tidak terdzalimi. 

Konsep penting dari penyelesaian persoalan Agraria pada masa Rasulullah tentu tidak bisa terlepas dengan ruang dan waktu zaman itu, sedangkan Islam adalah agama yang haq disisi Allah azzawajalla, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran

“Sesungguhnya agama yang haq di sisi Allah hanyalah Islam” (Qs Ali Imran: 19)

Maka, para cendekiawan muslim harus menggali substansi yang terkandung dalam ajaran Islam dan mampu merelevansikannya di masa kini. Konsep ajaran islam tidak tepat kiranya jika dikatakan hanya menyentuh dimensi ritual dalam bentuk peribadatan mahdloh, lebih jauh dari itu bahwa ajaran Islam menyentuh seluruh aspek. Bahkan dalam kehidupan bernegara termasuk penataan sumber daya agraria.

Bercermin pada gambaran kehidupan sejak zaman Rasulullah pun sudah memberi isyarat bahwa dalam dimensi sosial manusia sangat mungkin berjalan secara tidak adil, ketimpangan sosial terjadi di sana-sini. Kehadiran Islam diharapkan dapat menjadi problem solving sehingga dibutuhkan respon yang serius dan lebih komprehensif.

Penulis: Rusda Khoiruz Zaman
Editor: A.M.

Daftar Pustaka

  1. Anggraini, Gita. Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria. Yogyakarta: STPN Press, 2016.
  2. Al-Qasim, Abu Ubaid. Kitab Al-Amwal. Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani, 2006.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here