Justisia.com Dua petani Surokonto Wetan, Kiai Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin yang divonis penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 10 Miliar akhirnya resmi dibebaskan. Hal tersebut diketahui setelah beredar Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 8/G Tahun 2019 Tentang Pemberian Grasi tertanggal 13 Mei 2019.

Kabar tersebut dibenarkan Koordinator LBH Semarang, Zainal Arifin, bahwa memang grasi dari Presiden untuk pembebasan petani Surokonto Wetan sudah diberikan.

“Ya,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi justisia.com melalui pesan singkat, Kamis (16/05) malam.

Dalam salinan putusan yang diterima menyatakan bahwa menghapuskan pelaksanaan sisa masa pidana yang dijalani dan penghapusan pidana denda. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sebelumnya berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Mereka dianggap telah mengorganisir orang untuk memasuki kawasan hutan serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal kawasan yang mereka masuki itu adalah tanah yang dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1970. Tetapi dijadikan hutan karena tukar guling dengan wilayah pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Koordinator LBH Semarang, Zainal Arifin menyatakan bahwa permohonan grasi Kyai Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin sudah diajukan melalui Lembaga Pemasyarakatan Kendal tertanggal 21 Juni 2018 dengan menyertakan persyaratan sebagaimana diatur oleh Permenkumhan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi. Permohonan tersebut kemudian telah ditindaklanjuti dengan dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Dalam mengajukan grasi ini YLBHI bersama PBNU beberapa lembaga yang turut serta mendukung perjuangan ini, LAKPESDAM PBNU, LBH Semarang, WALHI, Sajogyo Institute, FNKSDA, Keuskupan Agung Semarang, Pelita Semarang, Jaringan Gusdurian. (red: Mf/ed: Am)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here