Berita hoaks dan saat pemilu bak satu kesatuan yang seharusnya diwaspadai oleh media. Keberadaan buzzer juga turut serta dalam menggulirkan berita bukan lagi menjadi kekuasaan media. Namun tugas media tetap sama yaitu memberitakan secara netral dan independen.

“Sebenarnya media harus memberitakan semua pihak. Apabila ada buzzer itu kemampuan di luar media, tanggung jawab media tetap harus netral dan independen tidak berpihak kemana-mana, sehingga mampu memberitakan semua pihak tanpa berat sebelah. Ini berkaitan dengan etika,” tutur Wisnu saat ditemui di kantor Kompas Jateng (4/3).

Direktur The Tamborae Institut tersebut juga menambahkan, hoaks dan buzzer memiliki perbedaan. Hoaks termasuk perilaku kriminal, sedangkan buzzer merupakan tindakan kriminal. Buzzer memanfaatkan keuntungan dari situasi politik yang keruh, sehingga ia mampu mendapatkan gaji yang tinggi.

“Problemnya, apakah pembuat hoaks bisa dikiriminalkan?. Nah, saat ini hal itu yang menjadi perdebatan dilematis. Saya sendiri sebagai aktivis kebebasan berekspresi tidak setuju apabila pembuat hoaks dikriminalkan, karena akan berdampak ke jurnalis,” papar pria yang pernah tinggal di Salatiga tersebut.

Menurutnya profesi jurnalis harus diupayakan dan harus tetap ada. Mereka harus dilindungi. Melindungi kinerja jurnalis sama saja mendukung kebebasan pers. Jadi pondasi yang paling penting ialah bagaimana kebebasan pers diperjuangkan.

Jurnalis Tombak Kebebasan Pers
Menyoal tentang beberapa jurnalis yang dijerat kasus pencemaran nama baik, Wisnu menanggapi jurnalis tidak boleh dipidanakan yang terkait pekerjaannya. Jurnalis memiliki prosedur sendiri ketika melakukan kesalahan jurnalistik tidak dapat dikriminalkan dan dipidanakan.

“Kalo jurnalis harus mengurus orang-orang yang menuntut pencemaran nama baik, mereka tidak bisa bekerja. Jurnalis harus dilindungi pekerjaannya. Kecuali jurnalis tadi melakukan penipuan, pemerasan. Itu termasuk tindakan kriminal dan acuannya bukan lagi UU Pers namun KUHP. Namun jika melakukan pekerjaan jurnalisme, karyanya tidak boleh dikriminalkan,” imbuh alumni Universitas Gajah Mada (1985).

Direktur eksekutif pertama dari LeSPI ini juga menyebut, kasus yang dihadapi oleh seroang jurnalis inisial (ZA) tidak boleh dikriminalkan. Kesalahan datang dari yang mengkriminalkan yaitu pihak kepolisian. Polisi semestinya tidak menggunakan KUHP/UU ITE sebagai pisau, melainkan menggunakan UU Pers sebagai dasar hukum yang tepat.

Pers Kampus Memulai Kebebasan Pers
Pria yang pernah menimba ilmu di ICS, Toronto Canada ini juga menyatakan. Pers kampus harus tetap ada dan tetap eksis. Disanalah mahasiswa bisa berkekspresi, dan berlatih jurnalistik dan kebanyakann yang sukses didunia wartawan adalah mereka yang punya pengalaman menjadi jurnalis kampus.

Pria yang juga bekerja sebagai konsultan media ini menyarankan, sebaiknya mahasiswa yang tidak aktif di pers kampus juga diajak andil dalam menyuarakan kebebasan pers. Sedangkan mahasiswa yang telah bergabung dalam jurnalis kampus harus terus mempelajari etika jurnalisme, dasar jurnalisme dengan mengundang para pakar/senior untuk datang dan memberikan pelatihan.

“Pers kampus harus tetap hidup tidak hanya sebagai tempat latihan. setidaknya juga bekerja mengungkapkan kebenaran di kampus atau peduli dengan masalah-masalah sosial misal hoaks,” ungkap pria yang menjadi dosen di SWC Salatiga (1985-1996).


Ia juga mengimbuhkan, lewat kepeduliannya dan sikap kritisnya mahasiswa bisa membuat tulisan yang baik. Bahkan mengkritisi kebijakan pendidikan baik dari kampus maupun undang-undang mampu diberitakan. Caranya tetap dengan menjalankan etika jurnalistik.

“Mahasiswa bisa membuat tulisan dengan baik lewat kebijakan pendidikan yang merugikan mahasiswa, baik yang datang dari kampus atau undang-undang itukan bisa dikritisi. Caranya diwawancara dengan baik, atau ditulis dengan baik. Pers kampus harus tetap hidup dengan menjalankan etika jurnalisme,” pungkas Wisnu T Hanggoro (Rep: WA/Ed: AF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here