Perlindungan Data Pribadi Belum Maksimal, HMJ HPI Gelar Seminar Nasional

0
160

Semarang, justisia.com-HJM Hukum Pidana Islam (HPI) UIN Walisongo Semarang menggelar Seminar Nasional dan Diskusi Publik dengan tema “Dikala Identitas Menjadi Komonditas, Kemana Data Pribadi Kita?” menghadirkan Mashuri DISKOMINFO Jateng bidang Pelayanan Data Dan Informasi Publik, Anton muhajir SEKJEN SAFEnet, dan Windarto ahli Viktimologi serta dimoderatori oleh Hasan Ainul Yaqin mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang. Bertempat di Audit 1 Kampus 1 UIN Walisongo Semarang pada jumat 25/10/2019.

“Kondisi pada zaman dahulu, semua informasi sangat ditutupi, sangat rapat sehingga kita untuk mendapatkannya susah sekali, itu akan berbeda halnya pada masa sekarang ini. Sekarang kita butuh data apa saja mudah, semua data sudah tersaji, ini paradigma yang seharusnya kita rubah yang seharusnya tertutup menjadi terbuka. Namun ada hal-hal yang perlu dikecualikan atau disembunyikan tidak boleh diungkap secara luas,” tegas pemaparan pemateri pertama Marhuri dari DISKOMINFO Jawa Tengah.

Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau pelenyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai Undang-Undang serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Baca juga:  Millenial Digandeng Kampanyekan Inovasi Meningkatkan Perekonomian

Badan publik sendiri adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN. Badan publik memberikan informasi apabila ada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tadi dijelaskan data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan yang sifatnya privat.

Marhuri menyampaikan pidato Presiden Joko Widodo masalah kedaulatan data, dijelaskannya bahwa data ini sangat penting sekali, bahkan lebih berharga dari minyak. Data pribadi merupakan hak warga negara maka data pribadi harus dilindungi.

UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih belum ada, “Sebetulnya kita sudah ada drafnya bahkan itu sudah masuk dalam PROLEGNAS 2019, jadi Uu Perlindungan Data Pribadi harusnya sudah disahkan tapi keadaannya ada pesta demokrasi, ada pemilihan Presiden dan DPR sehingga mundur, tapi sudah kita bahas mengingat UU ini sangat penting sekali. Selama ini sudah ada tapi masih tersebar, ada yang di UU kesehatan ada yang UU telekomunikasi,” Sambung Mashuri

Baca juga:  Penangkalan Radikalisme, Polda Jateng Gandeng UIN Walisongo Gelar Seminar Kebangsaan

Hal-hal yang dikecualikan dan sifatnya privat dalam data pribadi adalah mengenai riwayat, kondisi keluarga, riwayat kondisi perawatan, kondisi keuangan dll. Data perseorangan memuat data NIK, No. KK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, golongan darah, kewarganegaraan dll.

Ditambahkan oleh Anton Muhajir, “UU yang melindungi data pribadi sudah diatur misalnya UU Perbankan, UU HAM, UU ITE walaupun sifatnya masih parsial kalau perlindungan terhadap data pribadi kita dimulai dari diri kita sendiri. Mulai melindungi akun-akun sosial media kita dengan password yang rumit membatasi untuk siapa aktifitas kita untuk privat atau publik, serta gunakan alternatif lain jangan hanya menggunakan satu aplikasi,” tutur SEKJEN SAFEnet Indonesia (Southeast Asia Freedom of Expression Network).

“Secara tidak langsung kita sendiri yang membuka informasi pribadi kita dalam media sosial misalnya facebook, instagram, akun google dan lain-lain. Kita menjual data kita seara tidak langsung data kita sudah terjual. Data-data yang sudah ada itu lalu dimanfaatkan oleh orang orang tidak bertanggungjawab demi keuntungan sendiri. Ada yang namanya pengumpul data, penjual data, pengumpul dan penjual data. Hal ini sering kita temui jika kita mendapat sms-sms seperti penawaran-penawaran seperti penawaran kredit, asuransi dan lain-lain,” tambah Windarto dari segi viktimologi.

Baca juga:  Pendaftaran Beasiswa KIP-K UIN Walisongo 2020 Dibuka

Reporter: Anisa
Penulis: Anisa
Editor: Harly

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here