Kendal, justisia.com – Katib Aam Syuriah PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan konflik penguasaan lahan menjadi persoalan krusial yang harus segera diselesaikan. Ia sampaikan dalam acara Tasyakuran Rakyat yang diselenggarakan oleh warga Surokonto Wetan, Pageruyung, Kendal (29/6/2019).

Dalam acara syukuran atas terkabulnya grasi dua petani Surokonto Wetan yaitu Kyai Nur Aziz dan Mbah Rusmin yang terkurung di lapas selama 2 tahun lebih 2 bulan karena dianggap melakukan provokasi kepada warga untuk menduduki kawasan hutan secara tidak sah, KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa persoalan ketimpangan lahan harus segera diselesaikan.

“Tentu saja, Persoalan ini harus kita selesaikan, harus kita fikirkan bersama,” ungkap pria alumni Universitas Gajah Mada itu.

Baca juga : Menanggulangi Tekfin Bodong yang Merajalela

Menurut KH Yahya Cholil Staquf, dalam menyikapi ketimpangan penguasaan lahan perlu mendorong negara untuk membuat sistem yang mengedepankan kemaslahatan rakyat. Selain itu hal paling mendasar adalah konsensus nasional mengenai persoalan penguasan lahan.

“Harus maslahah, sesuai dengan prinsip Tasarruf al-Imam ‘ala al-Raiyati manuntun bi al-Maslahah,” ujarnya.

Pembicaraan mengenai konflik agraria dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)pun mendapat perhatian yang serius. KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa sudah ada beberapa rekomendasi untuk penyelesaian kasus ini.

Seperti hasil musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2019 yang dilansir beritasatu.com bahwa PBNU telah mengambil sikap terkait persoalan sampah yang juga bagian dari persoalan masyarakat yang harus dikupas tuntas.

Baca juga : “Faded”, Single Pertama Alan Walker yang Fenomenal

“Kita sudah membuat sejumlah rekomendasi dari beberapa muktamar dan musyawarah nasional sudah pernah ada ya. Saya kira Tentu kedepan ada banyak hal ya yang masih harus kita wacanakan termasuk soal konsesus nasional,” tuturnya

Sebagai warga nahdliyin sekaligus pengurus, KH Yahya Cholil Staquf sadar betul bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab dalam menangani persoalan yang dialami masyarakat.

“NU kompetensinya adalah soal jangkauan untuk membicarakan masalah-masalah rakyat kecil ini dengan pihak-pihak yang berwenang. Lha ini peran yang harus kita jalankan,” pungkas Dewan Pertimbangan Presiden. (Rep:Dera/Ed:Rais)

Reporter : Dera
Penulis : Dera
Editor : Rais

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here