Menyikapi Bahlul Masail dan Bathsul Masail Konbes NU: Kafir atau Non Muslim

0
159
Munas Alim Ulama & Konbes NU 2019 Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah di di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat./Foto: NusantaraNews.co

Oleh: Abdullah Faiz

Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia merupakan keberhasilan juru dakwah dari masa ke masa, melihat statistik perkembangan ummat Islam di dunia, Indonesia lah yang mampu bergumul mengakulturasikan adat dan budaya dengan ruh keislaman sehingga mampu mengembangkan peradaban Islam dengan peradaban lainnya.

Oleh karena itu ummat muslim Indonesia mudah membangun minat non muslim untuk masuk dan memeluk agama Islam. Pada abad ke 8 sampai ke 12 Islam telah tampil sebagai avant-garde dunia yang paling maju, diukur dengan standar apapun Islam lah yang menjadikan ilmu pengetahuan bercorak kosmopolitan.

Namun setelah abad ke 12 sampai ke 16, Islam seperti kehilangan jati dirinya, pada saat itu dunia Islam dari segi pemikirannya tampaknya berada dalam keadaan terpuruk, dengan sedikitnya karya-karya intlektual besar yang dilahirkan hingga saat ini.

Perbedaan paham yang tersebar di Indonesia memicu terjadinya perdebatan yang tidak kunjung selesai setiap aliran mencari celah kesalahan aliran yang lain, bahkan lebih disayangkan lagi bila sampai menjustifikasi “mereka kafir” dalam arti yang bukan satu aliran di anggap kafir, sehingga kita kehilangan jati diri kita sebagai ummatan wasathon.

Ini adalah satu di antara beribu-ribu factor penghambat kemajuan Islam dan pengembangan intlektualitas keislaman.

Bahlul Masail dan Bahtsul Masail

Belum lama, setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengadakan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU 2019 , mengeluarkan hasil Bathsul Masail yang memicu polemik publik yaitu satu pembahasan penting dalam tema “Negara, Kewarganegaraan, Hukum dan Perdamaian” tentang penggantian istilah “kafir” dengan istilah non muslim/muwathinin dalam literatur fiqih siyasah, bukan dalam hal ideologi.

Hemat kami ini bukanlah hal yang baru tetapi kelanjutan dari visi kebangsaan NU sejak dahulu kala. Dilanjutkan fatwa Hadratussyekh Hasyim Asyari menyebut Indonesia ini sebagai daarus salam (negara perdamaian) bukan daarul Islam.

Kalau kita kupas kitab Ahkamas Shulthaniyah dari segi isi: terkait kafir harbi merujuk orang kafir yang agresif karena harus diperangi; kafir dhimmy merujuk ke orang kafir yang tinggal di negara Islam yang tunduk dan dilindungi dengan membayar jizyah; kafir muahad merujuk ke orang kafir yang dilindungi karena mengikat perjanjian; kafir mustaman merujuk ke orang kafir yang datang ke negara Islam untuk meminta perlindungan.

Semua katogori ini adalah kategori sosiologis-politis bukan teologis. Karena dalam kitab ini hanya mengategorikan negara sebagai istilah daarul harbi dan daarul Islam. Kategori dalam literatur fiqih siyasah Ahkamas Shulthoniyah tentang sosial politik yang memiliki pembagian tergantung sikap sosial, itu lebih mengacu pada negara yang berbasis khilafah atau daulah islamiyyah dengan menjadikan orang Islam sebagai pemain utama dalam kekuasaan negara dan pemerintahan, status orang kafir tergantung sikapnya seperti keterangan di atas.

Pertanyaanya apakah kategorisasi ini relevan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia…? Apakah non muslim di Indonesia boleh kita sebut kafir sedangkan mereka tidak membayar jizyah ..? begitu seterusnya.

Dalam Kitab Tafsir Al Qordhowi penjelasan tentang ayat adab berdakwah untuk bisa memilih kata yang baik, tidak diperkenankan menyebut dengan kata kafir (dalam hal muamalah sosial) meskipun kita tahu mereka kafir (dalam hal teologis).

Sama halnya ketika kita bediskusi dengan non muslim tidak diperkenankan menyinggungnya dengan kata kafir. Al Quran pun mengajarkan kita untuk memanggil non muslim tidak dengan panggilan “Yaa Kafir” akan tetapi cukup dengan Yaa bani Adam, Yaa Ahlal Kitab, Yaa Ayyuhan Naas atau Yaa ibady. Lebih logisnya Al Quran tidak menggunakan kata kafir kecuali di dua Surat yaitu surat At-Tahrim ayat 7 dan surat Al-Kafirun ayat 1-6.

Dalam hal ini bukanlah perevisian kata kafir namun cuma pemilihan kata untuk menyesuaikan kondisinya. Orang yang mengingkari risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW tetap disebut kafir secara teologis namun secara fiqih siyasah Indonesia berdasarkan kategori sosial-politik cukup di sebut non muslim atau mustauthinin karena terdapat unsure kekerasan teologis. Gagasan ini sebenarnya sudah seringsekali dimunculkan oleh pemikir-pemikir muslim bahkan penulis dari Mesir Fahmi Huwaidi di dalam bukunya Muwathinun La Dhimmiyun namun baru secara personal dan baru kali ini dikemukakan oleh kelembagaan sehingga menjadi one trending topic.

Musyawarah waqiiyyah ini sebenarnya sebuah pemikiran besar dengan kita membuka kembali proses nabi ketika mendirikan Negara Madinah. Kaum muslimin dan Yahudi dengan beragam suku dan Agama, di dalam naskah Piagam Madinah disebut sebagai Ummatan Wahidah perlu kita koreksi kata ummat di situ ternyata kita terlalu sempit dalam mendefinisikan ummat yang secara inklusif hanya merujuk umat Islam saja.

Hasil Bahtsul Masail yang dilaksanakan oleh para alim ulama ini bukanlah seperti musyawarah biasanya, anggotanya juga bukan ulama abal-abal, mereka minimalnya memiliki ahli di bidangnya masing-masing. Pengembangan pola pikir ini dengan mudahnya dibantah oleh sekelompok orang dengan argumen yang tidak sepadan dengan output ketidak setujuan yang tidak wajar.

Inilah bentuk degradasi intlektual yang sangat tajam, kurangnya memahami tekstual dan kontekstual dalam mengamalkan kitab-kitab klasik sebagai khazanah keislaman. Mungkin ini juga termasuk hilangnya faktor jati diri Islam yang sebenarnya atau lebih tepatnya kita sebut Bahtsul Masaail dibantah oleh bahlul masaail.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here