Justisia.com Penggusuran kampung Tambakrejo karena terdampak proyek normalisasi banjir kanal timur (BKT) terjadi pada tanggal 9 Mei 2019 oleh Pemkot Semarang. Hingga tanggal 10 Mei 2019 telah berhasil dihimpun perjalanan keberadaan Kampung Tambakrejo hingga penggusuran terjadi yang meratakan seluruh rumah dari 97 KK tersisa.

Sejak tahun 1989 warga sudah tinggal di Kampung Tambakrejo, RT 05/RW 16 Dusun Tambakrejo, Kelurahan Semarang Utara, Kota Semarang. Sampai februari 2018 tercatat sebanyak 168 KK yang tinggal di lahan tersebut dan sebagian besar mata pencarian masyarakatnya adalah nelayan kecil

Pada tanggal 22 Januari 2018 warga menghadiri sosialisasi di Kelurahan Tanjungmas dan disitu warga baru tahu bahwa akan ada normalisasi sungai banjir kanal timur (BKT) yang akan menggusur mereka yag disampaikan oleh lurah Tanjungmas

Tanggal 1 Februari 2018 warga mendapat surat peringatan pertama dari Kelurahan Tanjungmas terkait larangan pendirian bangunan disepanjang bantaran sungai dan warga diminta untuk segera memindahkan atau membongkar bangunan tersebut. Warga mendapat surat peringatan kedua tanggal 8 Februari yang berisi warga untuk segera membongkar dan memindahkan bangunan tersebut dengan jangka waktu 4×24 jam sejak tanggal surat tersebut dibuat

Warga kembali menghadiri sosialisasi normalisasi BKT di kantor Kecamatan Semarang Utara tanggal 5 Februari yang di hadiri oleh lurah tanjungmas, Camat semarang utara, BBWS Pamali-Juana, Disperkim Kota Semarang dan masyarakat terdampak RT 05/RW 16 Dusun  Tambakrejo, Kelurahan Semarang Utara, Kota Semarang.

Bahwa dalam sosialisasi tersebut camat Semarang  Utara  mengatakan proyek normalisasi BKT ini adalah proyek nasional dan pemerintah kota hanya bertugas mengosongkan lahan disekitar sungai tersebut. Bahwa dalam sosialisasi tersebut camat Semarang Utara mengatakan warga agar segera pindah ke rusunawa dan meminta warga segera mengambil kunci rusunawa di kelurahan, selain itu juga mengatakan tidak ada ganti rugi karena warga tidak memiliki hak atas tanah di lokasi tersebut

Bahwa camat mengatakan tanggal 20 Februari 2018 adalah pengambilan kunci rusunawa. Tanggal 28 Februari warga pindah kerusunawa, dan tanggal 5 Maret 2018 akan ada pembongkaran bangunan oleh satpol PP dan pemerintah.

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 warga Tambakrejo melaukan audiensi ke Walikota Semarang yang dihadiri oleh camat Semarang Utara, BBWS Pemali-Juana, Disperkim, LBH Semarang,  Pattiro Semarang yang  diterima oleh asisten 1 Walikota Semarang. Audiensi tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan menghasilkan pengunduran waktu relokasi sampai  batas waktu yang  belum ditentukan. Asisten 1 Walikota akan menyampaikan hasil audiensi ke Walikota dan akan mengundang warga terdampak dan instansi terkait untuk melakukan audiensi lagi.

Bahwa pada awal April 2018 sebagian warga pindah di rusunawa Kudu, Kecamatan Genuk dan sebanyak 97 KK tidak mau mengambil kunci rusunawa di Kelurahan Tanjungmas karena menolak dipindahkan ke rusunawa. Hal ini pekerjaan mereka sebagian nelayan dan punya hak atas tempat tingggal dan hak mendapatkan ganti rugi.

Pada 12 Juli 2018 ketua RT, Rohmadi salah satu warga yang cukup vokal menolak penggusuran mendapat ancaman dari  2 orang yang mengaku utusan dari proyek yang mengatakan kalau tetap bertahan di Tambakrejo dan menjadi  provokator warga dia akan dimasukkan karung dan dibuang ke  laut. Satu truk Satpol PP pada tanggal 13 juli 2018 pukul 09.30, datang ke Tambakrejo dan mencoba melakukan pembongkaran terhadap rumah warga yang masih bertahan di Tambakrejo dan berhasil di hadang oleh  warga tambakrejo

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 2 warga Tambakrejo di damping LBH Semarang melaporkan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM dan KPAI. Selanjutnya 23 oktober 2018 perwakilan komnas HAM mengunjungi warga Tambakrejo untuk melakukan pra-mediasi atas laporan warga Tambakrejo yang meminta Komnas HAM menjadi mediator antara warga Tambakrejo dengan Pemkot Semarang dan BBWS Pemali-Juana.

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 diadakan mediasi di Pemkot Semarang antara warga Tambakrejo dengan Pemkot Semarang dan BBWS Pemali Juana dengan mediator Komnas HAM. Hasil mediasi tersebut telah disepakati dengan nota perdamaian mediasi tertanggal 13 Desember 2018 menghasilkan 10 point kesepakatan yang telah di tanda tangani oleh masing-masing pihak. Hasil mediasi terlapir dalam laporan yang sah.

Namun pada tanggal 3 Mei 2019 Satpol PP Kota Semarang, Camat Semarang Utara, dan BBWS Pemali-Juana datang ke Tambakrejo untuk melakukan penggusuran terhadap warga Tambakrejo namun saat itu berhasil di hadang warga Tambakrejo. Hal itu terulang kembali pada tanggal 9 Mei 2019 ratusan Satpol PP Kota Semarang menggusur Kampung  Tambakrejo dan melakukan represifitas kepada warga dan mahasiswa yang mencoba menghadang  penggusuran.

Setelah terjadi penggusuran sebagian warga Tambakrejo masih bertahan di Tambakrejo dan tidur di bawah  Jembatan Fly Ove. Hingga tanggal 10 Mei 2019 satu hari setelah terjadi penggusuran warga mulai membangun tenda tenda darurat sebagai tempat tinggal mereka di samping kanan-kiri reruntuhan.

Sumber data dihimpun oleh tim Redaksi Justisia dari: LBH Semarang, FNKSDA Semarang, Walhi Jawa Tengah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here