Malang, justisia.com-Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur menggelar acara Halaqah Internasional pada Rabu (27/11/2019) di Kabupaten Malang dengan mengangkat tema tentang peluang dan tantangan implementasi kalender hijriyah global.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintahan yang mana dalam hal ini diwakili Nur Khozin selaku Kasubdit Pembinaan Syari’ah dan hisab rukyah Kementrian Agama Republik Indonesia.

“Setelah acara ini saya harap ada rekomendasi yang diajukan ke MUI dan Kemenag akan siap melaksanakannya,” ungkapnya.

Wakil dari Kementrian Agama itu berpendapat bahwa yang seharusnya melakukan kajian dan observasi adalah para ulama dan akademisi yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator agar berjalannya kajian-kajian dan observasi yang hendak dilakukan.

Mengenai implementasi kalender hijriyah global yang dihasilkan pada konferensi di Turki pada 2016 lalu, Nur khozin berpendapat bahwa perlu adanya persiapan yang matang terkait dengan unifikasi kalender hijriyah tersebut seperti perlu adanya kriteria tanggal yang sama karena konferensi semacam ini sudah pernah diadakan di Indonesia pada tahun 1978 tapi kembali keputusan diserahkan ke masing-masing negara.

Di Indonesia sendiri terkait masalah penentuan awal bulan hijriyah masih ada beberapa golongan yang memegang erat kepercayaanya dan tidak ikut pada keputusan pemerintah. Terutama pada saat menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal.

“Kami juga ikut senang dengan adanya rukyah yang mana secara tidak langsung itu memajukan pemikiran dan teknologi yang ada di Indonesia karena setiap waktu para ahli Falakiyah terus membuat temuan-temuan baru untuk memudahkan kegiatan rukyah itu sendiri,” pungkasnya.

Reporter: Yusuf
Penulis: Yusuf
Editor: Harly

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here