Nyatanya pulau buatan lebih menarik untuk dihuni daripada pulau pertiwi asli

Problematika reklamasi yang membawa kabar buruk kepada rakyat kecil dan kabar baik kepada masyarakat elit, terus menegang. Drama reklamasi tentunya tidak terpisahkan dari peran pemerintah daerah setempat dan para pengembang. Barangkali ada yang belum paham mengenai reklamasi, reklamasi berasal dari bahasa inggris yaitu reclaim dan reclamation yang berarti memperbarui.

Di dalam Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial-ekonomi, dengan cara pengurugan dan pengeringan lahan atau drainase.

Lebih singkatnya reklamasi merupakan pembuatan daratan baru dari dasar laut atau sungai. Tujuan dari reklamasi ini bermacam-macam. Ada yang memperluas daratan untuk kepentingan publik karena kurangnya tempat pemukiman, ada juga untuk tempat wisata, atau bahkan untuk kawasan industri.

Beberapa tahun belakang isu reklamasi sudah dikesampingkan oleh isu politik dan isu reformasi lain yang meramaikan media. Tetapi tidak untuk masyarakat yang hidup di pesisir Jakarta yang setiap harinya merasakan dampak buruk dari reklamasi teluk jakarta. Meskipun segala tenaga telah mereka kerahkan untuk menolak reklamasi sejak tahun 2007 tetapi perjuangan mereka diakhiri dengan kado dari Gubernur DKI Jakarta kepada Pengembang berupa IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Baca juga : Raisa Bakal Manggung di UIN Walisongo Oktober Mendatang

Masyarakat tentu kecewa terhadap janji kampanye gubernur tersebut. Pasalnya bangunan yang sudah terbangun di pulau reklamasi akan dimanfaatkan untuk publik tetapi harga bangunan dan sewa disana hanya cocok digunakan untuk kalangan elit, bukan untuk warga yang terkena gusur akibat rencana reklamasi. Hal ini menjadi salah satu dampak buruk dari reklamasi, yakni penghianatan kepada masyarakat pesisir dan perusakan lingkungan hidup.

Rencana reklamasi Teluk Jakarta dimulai sejak era Presiden Soeharto ini tak lain bertujuan untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta dengan memperluas daratannya, sebagaimana yang kita lihat Jakarta sesak dengan bangunan dan manusia. Akhirnya Presiden Soeharto mengeluarkan Keppresnya dengan Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang disusul dengan Perda Nomor 8 tahun 1995.

Terlambat menyadari, ternyata kebijakan ini tidak selaras dengan Rencana Umum Tata Ruang tahun 1985-2005. Nasi telah menjadi bubur, meskipun 13 pulau buatan di Teluk Jakarta dihentikan, tetapi beberapa pulau hasil reklamasi siap huni tidak dapat dibongkar kembali karena biaya untuk reklamasi tentu triliunan dan tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk membongkarnya.

Kebijakan yang Dilanggar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pada pasal 115 yang berbunyi : “Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung. (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.”

Dengan kaitannya pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.”

Juni, 2018 Pemrov DKI menyegel ratusan bangunan yang sudah terlanjur didirikan pengembang di pulau D karena tidak mengantongi IMB. Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2002 pada pasal 7 yang berbunyi :
“Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

  1. Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
  2. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.”

Baca juga : Mila

Lambat laun akhirnya pada bulan Juni 2019 lalu masyarakat dikejutkan Gubernur DKI Jakarta menerbitkan IMB lebih dari 1000 di pulau reklamasi. Padahal setelah kita analisis, terdapat kecatatan dalam pemberian IMB tersebut. IMB diberikan ketika bangunan telah didirikan, padahal di dalam pembuatan IMB, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di dalam aturan. Beberapa syarat mengurus IMB seperti surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen, ketetapan rencana kota (KRK/RTBL), ada kajian analisis dampak dan lingkungan dan syarat-syarat penting lainnya.

Pada tahun 2015, 2016, dan 2018 isu-isu penyegelan bangunan tak ber-IMB telah dilakukan. Sampai pemberitaan di media mengenai dilayangkannya surat peringatan Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta pada tahun 2016 tentang larangan melakukan kegiatan pemasaran properti kepada perusahaan sesuai Peraturan Gubernur Nomer 88 tahun 2008 pada saat itu. Tetapi kebenaran adanya penyegelan dan pembatalan segel bangunan tak ber-IMB itu masih simpang siur. Kajian AMDAL pun belum pernah ditemukan, tetapi IMB sudah diberikan kepada pengembang. Akhirnya penolakan masyarakat pun semakin terdengar hingga detik ini.

Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan

Daratan sekitar pantai rawan tenggelam, hal ini dikarenakan adanya peningkatan muka air laut yang disebabkan adanya tumpukan bahan reklamasi. Rumah-rumah apung tentunya semakin dekat dengan air laut. Bahkan parahnya lagi jika air laut yang asin itu naik ke daratan dan mengenai perkebunan atau persawahan, tanaman akan cepat mati karena tidak bisa hidup dalam kondisi asin. Akibatnya mata pencaharian cocok tanam pun dapat musnah. Ekosistem akan rusak karena tempat hidup tumbuhan dan hewan terganggu.

Lingkungan sekitar reklamasi tidak alami kembali. Para nelayan pesisir Jakarta sudah lama merasakan dampak buruk ini. Reklamasi dapat mengakibatkan matinya ikan-ikan di laut. Dilansir dari beberapa foto dan video di media sosial, terlihat beberapa perbedaan hewan laut sebelum dan sesudah dampak reklamasi. Hasilnya mencengangkan. Bahkan, kabar buruknya jika hewan yang hidup dekat dengan tempat reklamasi dia dapat menularkan penyakit kepada orang yang memakan hewan tersebut.

Dahulu nelayan hanya perlu berlayar sekiar 2 kilometer untuk mendapatkan ikan yang cukup banyak. Saat ini nelayan harus muter beberapa kilo karena adanya sedimentasi. Akibatnya ikan-ikan berpindah lebih jauh dari pesisir pantai.

Berkurangnya hasil tangkapan nelayan ini berlanjut dengan merendahnya tingkat ekonomi masyarakat pesisir. Watchdoc dalam film dokumenternya yang berjudul “Rayuan Pulau Palsu” menggambarkan buruknya efek dari reklamasi terhadap lingkungan dan ekonomi warga pesisir. Mereka hidup bukan pada kondisi yang layak.

Ekonomi mereka semakin hari semakin rendah. Pemuda-pemudi yang diharapkan orangtuanya untuk melanjutkan kuliah terpaksa ikut berlayar demi sesuap nasi setiap hari. Inilah sisi kelam reklamasi. Kalangan elit merasa lebih sejahtera atas bangunan-bangunan megah di tanah reklamasi sedangkan kalangan masyarakat biasa akan sengsara terkena dampak reklamasi.

Penulis : Fauzia Rohmah
Editor : Afif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here