Kondisi politik Indonesia yang beberapa bulan belakangan sudah sedikit mereda. Hasil pemilu sudah ditetapkan, walaupun ada yang senang menyambut hasilnya, dan ada sebagian pula yang kecewa dan menerima dengan lapang dada dengan kekalahannya dalam pemilu, bahkan ada pula sebagian kecil yang tidak terima dengan putusan pemilu tahun ini.

Seyogianya, sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat antara suara politik A maupun suara politik B, tidak ada partai kuning, merah, putih, hijau ataupun biru, tidak ada lagi paslon 01 maupun paslon 02, yang ada hanyalah bunyi sila Pancasila nomor 3 “Persatuan Indonesia”.

Flashback ke masa beberapa bulan yang lalu, seiring kondisi memanasnya kondisi politik di Indonesia, banyak politisi yang mencari suara dan dukungan kepada tokoh ulama, pondok pesantren,  santri bahkan sampai lapisan masyarakat terkecil sekalipun. Sebesar berapa pun suara, bisa merubah hasil. Jadi, elit politik tidak boleh melakukan kesalahan walaupun secuil dalam meraih suara dan mendapat simpati atau pun empati dari objekkampanye.

Tidak luput pula, peran mahasiswa yang dianggap sebagai kaum intelektual dan prospek besar masa depan Indonesia. Apakah mahasiswa juga merupakan objek kampanye dari para politisi atau apakah peran mahasiswa dalam perpolitikan Indonesia. Yang jadi pertanyaan lain juga adalah seperti apa, bagaimana, dan di mana letak mahasiswa dalam perpolitikan di Indonesia pasca pemilu.

Mahasiswa yang sudah distempel kaum intelektual yang mempunyai pandangan politik sendiri, dalam artian tidak bisa terpengaruh dengan afiliasi partai politik tertentu karena memiliki pola pikir kritis dan analitis yang sangat terperinci, ataukah mahasiswa intelektual sebagai pendobrak suara politik saja, karena ketidakacuhannya dengan politik, khususnya politik di Indonesia. Hemat penulis, ada beberapa tipe dan jenis mahasiswa dalam memandang politik, sesuai dengan passion serta kecakapan dalam membaca situasi politik.

Dalam beberapa buku mengenai negara demokrasi, politik, dan kenegaraan sering ditemukan kata trias politica yang secara sederhana memiliki pengertian sebagai teori pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, di beberapa seminar dan forum diskusi, sering ditawarkan juga penta politica, yaitu pembagian kekuasaan menjadi lima jenis yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, mahasiswa, dan pers. Tentu di lima jenis kekuasaan itu mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam kehidupan berdemokrasi.

Yang menjadi perhatian dalam teori penta politica ini adalah mahasiswa. Apakah mahasiswa yang belajar menurut passion atau kecakapannya masing-masing harus terjun ke politik dan ikut ambil bagian dalam roda pemerintahan? Tentu saja jawabannya beragam, tergantung sudut pandang mahasiswa dalam melihat kondisi dan situasi politik tertentu. Namun, terjadi juga dilemma dalam hari ini, apakah mahasiswa hanya tinggal diam ketika seharusnya bergerak ketika terdapat beberapa kesalahan di dalam pemerintahan? Tentu saja jawabannya tidak.

Sangat banyak peran mahasiswa dalam roda pemerintahan tanpa harus terjun langsung ke dalam proses roda pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa elit politik. Namun, secara terkhusus peran mahasiswa dalam pola penta politica ini adalah menjadi pengontrol jalannya roda pemerintahan sama halnya dengan pers. Selain itu juga banyak peran mahasiswa yang masih belum benar-benar mahasiswa perankan. Tentu dalam menjalankan peran ini mahasiswa harus punya dasar dalam berperan. Entah dasar itu berupa pengetahuan, ideologi, analisis, rasa kritis, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri.

Dalam teori penta politica mahasiswa memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol, menyelesaikan, serta menuntut penindakan terhadap hal-hal dirasa memang terdapat banyak permasalahan dan membutuhkan penyelesaian. Dalam bergerak melawan dan mengadili rezim pemerintahan yang merupakan buah dari perpolitikan yang ada, tentu saja yang menjadi lawan adalah penguasa. Sebagai contoh ketika ada konflik sengketa tanah serta pembebasan lahan tentu yang dijadikan sebagai tersangkanya adalah pemerintah. Contoh lain seperti ketika terdapat beberapa kasus atau peristiwa yang dirasa mengurangi dan menciderai rasa keadilan. Lagi-lagi yang dijadikan kambing hitam adalah penguasa.

Di akhir-akhir ini, jika terdapat sesorang atau kelompok vocal dengan pemerintah, maka dianggap sebagai seorang atau kelompok oposan. Memang benar, politik belakangan ini, khusunya di masa beberapa bulan yang lalu adalah pertarungan antara kubu pemerintah melawan kubu oposisi. Hanya ada dua opsi, memilih salah satu atau golput. Golput bukan solusi melainkan sebuah polusi dalam kehidupan berdemokrasi.

Semisal, sekarang terjadi peristiwa yang mengharuskan darah dan keringat mahasiswa diperas untuk melawan kejahatan pemerintah, dan disaat yang sama kondisi politik masih sedikit panas. Apakah kita berada di barisan para oposisi dan vocal mengritik? Apakah sebagai kaum intelektual harus menjadi penengah dan menjadi kubu pengritik tanpa intrik politik? Apakah mahasiswa bersikap acuh karena alergi politik? Apakah mahasiswa juga ambil bagian dalam kejahatan pemerintah tersebut seolah digembala laksana barisan para itik? Pertanyaannya mengerucut menjadi satu. Haruskah mahasiswa menjadi oposan? Analisis jawaban anda sendiri!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here