Golput Bukan Netral

0
248
Sumber ilustrasi: Opini.id

Oleh: M. Rifqi Arifudin

Golongan putih adalah isu yang lekat jika pemilu akan dilaksanakan. Golput merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh mahasiswa dan pemuda sebagai upaya untuk memprotes pemilu pertama kali 1971 atau era orde baru.

Zaman itu walaupun pemilu diserahkan penuh kepada rakyat, namun masyarakat tidak percaya terhadap asas yang ada. Sebab, sebelum pemilu dilaksanakan sudah mafhum partai yang akan menang adalah partai dengan lambang pohon beringin.

Hal ini yang menggerakan Arief Budiman sebagai pemimpin gerakan golongan putih untuk memprotes sistem pemilu yang ada. Golongan putih bisa dikatakan sebagai lawan tandingan terhadap partai dominasi saat itu, yaitu golongan karya lambat laun mulai muncul banyak perdebatan mengani gerakan golput.

Di satu sisi ada pihak yang setuju dan tidak sedikit pula yang menentang gerakan tersebut. Dalam pasal 19 ayat 1 berbunyi “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih,” pasal ini adalah yang dijadikan klausul pembenaran logika untuk golput.

Kata “hak” dimaknai sebagai pilihan pribadi untuk menyalurkan suaranya dalam pemilu atau tidak . Singkatnya dalam klausul tersebut hak bukanlah sebuah kewajiban dan di sisi ini negara memberikan kewenangan kepada pemilih dan tidak bersifat mengikat atau memaksa.

Penjelasan golput di atas merupakan golput ideologis. Golput ada macam-macam. Ada pula golput karena teknis, artinya ada suatu kondisi dimana tidak memungkinkan pemilih untuk menyalurkan haknya. Contoh paling sederhana adalah seorang pemilih sedang sakit kritis dan sangat tidak memungkinkan untuk hadir ke tempat pemungutan suara.

Golput ideologis maupun teknis tidak memiliki dampak yang cukup berarti dalam hasil pemilu nantinya.

“Dari dua jenis golput itu sebenarnya tidak memiliki dampak sosial dan politik sama sekali. Karena memang itu tidak tidak dilandasi sesuatu ideologi tertentu”  ujar Abu Rohmad, Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang.

Haris Azhar dalam video wawancara dengan Panji Pragiwaksono yang diungah pada platform youtube pada tanggal 18 Maret 2019 mengatakan, jika golput bisa dijadikan alat untuk menetralisir kondisi politik negeri ini yang kacau. Namun asumsi tersebut dibantah oleh Abu Rohmad, beliau tidak setuju jika golput dijadikan alat untuk meredam suasana politik yang kian hari  semakin keos.

“Memang golput itu hak, sebagaimana memilih adalah hak. Sepanjang diantara calon yang ada  itu terdapat harapan untuk terjadinya sebuah perubahan yang baik, semestinya hak memilih yang telah diberikan harus digunakan” ujar pria asli Jepara.

Sependapat dengan pernyataan di atas, golput bisa berdampak baik maupun buruk tergantung bagaimana calaon pilihan yang ada.

“Filsafat politik memandang golput itu bisa baik bisa buruk. Tergantung pada calonnya,” tukas Muhyar Fanani, Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang.

Jika tujuan golput untuk menetralisir, caranya tidak demikian. Berikan suara pemilih kepada calon yang dianggap memiliki sedikit kesalahan. Demokrasi mau didukung dengan apa jika tidak memilih. Jika hendak menetralisir bukan netral yang demikian, netral itu memang demokratis, tetapi tidak memilih itu bukanlah demokratis. Tujuan golput pada zaman orde baru memang sangat relevan dilakuan, karena memang kondisinya yang justru sangat tidak demokratis.

Sangat merugi jika hak untuk memilih yang kita punya tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Negara tidak sedikit menghabiskan uangnya untuk hajat besar ini. Kita sebagai rakyat tentunya harus ikut mensuksekan gelaran tersebut. Khawatirnya adalah jika nantinya calon yang terpilih justru yang kurang baik , semakin lama saja cita-cita demokrasi yang di inginkan tercapai. Menyesal-lah kalian dikemudian hari. MAMPUS!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here