Semarang, Justisia.com – Sejumlah spanduk terpasang di beberapa titik di lingkungan UIN Walisongo, Senin (15/4/2019) pagi. Sejumlah titik yang menjadi pemasangan spanduk adalah: depan gerbang masuk kampus 3; depan lapangan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI); belakang perpustakaan pusat; dan arah keluar di dekat Juras (Jurang Asmara) kampus 2.

Spanduk-spanduk dengan tulisan menohok itu dimaksudkan kepada panitia penjaringan bakal rektor UIN Walisongo periode 2019-2023. Sebab, seperti yang tertulis di salah satu spanduk, sampai pada tahap penetapan 6 nama sebagai calon rektor sama sekali tidak ada pelibatan peran mahasiswa di dalamnya.

“Pemilihan rektor? Mahasiswa tau apa?” begitu yang tertulis di salah satu spanduk.

Alih-alih menyuarakan aspirasi untuk menghadirkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pemilihan calon rektor baru, justru muncul sejumlah tuduhan lantaran belum jelasnya siapa di balik pemasangan tulisan-tulisan melalui spanduk ini. Adalah dua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) universitas: UKM Teater Mimbar dan UKM Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat yang menjadi korban.

Pimpinan Umum SKM Amanat Ridwan mengatakan tidak benar jika ada yang menuduh pihaknya melakukan penulisan dan pemasangan spanduk-spanduk tersebut. Namun, melainkan hanya kabar angin dari mulut ke mulut yang kemudian tersebar begitu saja.

“Sejauh ini belum ada yang menuduh Amanat secara langsung kepada saya,” ujar Ridwan melalui pesan singkat via Whatsapp, Senin (15/4/2019).

Ridwan mengatakan bahwa berdasarkan keterangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (Dema U), pihak yang menginisiasi pembuatan tulisan-tulisan di spanduk itu adalah dari aliansi mahasiswa walisongo yang tergabung dalam KBMW (Keluarga Besar Mahasiswa Walisongo).

“Kalau info Dema (yang melakukan) itu dari KBMW,” terangnya.

Sementara itu, anggota Teater Mimbar Ali Khumaini sangat menyayangkan kejadian yang turut membawa nama organisasinya itu. Sebab pihaknya sama sekali tidak tahu-menahu terkait rencana pengadaan tulisan dalam spanduk seperti yang telah terpasang di lingkungan kampus. Kendati pihaknya sudah mendapat penjelasan dari Dema U terkait siapa sebenarnya di balik pengadaan tulisan-tulisan menohok di spanduk itu.

“Yo akeh (baca: banyak yang menuduh),” Jawab Ali melalui pesan Whatsapp sembari menyertakan di bawahnya tangkapan layar percakapannya dengan Admin Dema U dalam sebuah grup Whatsapp, Senin (15/4/2019) malam.

Ketika ditanya siapa yang melakukan tudingan tersebut, Ali hanya bersedia menunjukkan cirri-cirinya.

“Yo koyok sing do nyebar-nyebar berita secara gak langsung lakyo nuduh. Koyone sampean yo wes ngerti dewe lah. Golek i wae latar belakange sing nyebar berita (baca: Seperti yang nyebar-nyebar berita secara tidak langsung kan juga nuduh. Sepertinya kamu juga sudah tahu sendiri. Cari saja latar belakang orang yang nyebar berita itu),” jelasnya.

Terkait hal ini, Ketua Dema U Priyo Ihsan Aji turut membuka suara bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada UKM Teater Mimbar tidak bisa dibenarkan. Sebab yang menginisiasi adanya gerakan melalui tulisan di spanduk adalah dari KBMW sendiri.

“Itu tidak benar. Itu yang buat temen-temen KBMW. Itu hanya penyalahan pada satu pihak saja. Mimbar tidak salah,” ujar Priyo, sapaannya, saat dihubungi via pesan Whatsapp, Selasa (16/4/2019) pagi.

Priyo mengatakan bahwa adanya tulisan-tulisan melalui spanduk itu juga atas inisiatif dari dirinya.

“Iya termasuk dari usulan saya juga,” ujarnya.

Hal ini menurut Priyo dilakukan bukan tanpa alasan. Karena kepedulian yang mendorongnya bersama-sama dengan mahasiswa walisongo lain dari KBMW untuk membuat tulisan guna mengkritisi prosedur yang tidak melibatkan peran aktif mahasiswa.

“Kan pemilihan rektor mengacu kepada Peraturan Menteri Agama [nomor 68] di mana yang milih rektor itu dari pusat (Kemenag). Maka, tugas kita adalah mengawal. Nanti harapannya dari tulisan-tulisan itu panitia pemilihan rektor membuatkan forum debat, yang mana dalam forum itu mahasiswa juga dilibatkan,” jelas Priyo.

“Karena pemilihan rektor itu ada enam calon. Maka dari itu mereka harus punya visi misi dan gagasan. Masak sekelas pemilihan lembaga intra kampus saja diadakan debat masak sekelas rektor dibiarkan, dipilih langsung, dan mahasiswa apatis. Bagaimana ini jiwa aktivis pada mahasiswa mulai luntur. Beda dengan sebelum nama IAIN berubah jadi UIN,” tambahnya.

Kabar terakhir yang disampaikan Priyo jajaran rektorat mengadakan rapat terkait tindak lanjut permintaan pelibatan mahasiswa dalam pemilihan rektor baru, Selasa (16/4/2019). Namun, terkait simpulan yang dihasilkan dari rapat tersebut sampai berita ini dimuat belum ada kabar lebih lanjut.

Ketika Prosedur Berbicara

Lantas apa yang telah termaktub dalam Peraturan Menteri Agama No. 68 Tahun 2015 yang disinggung oleh Ketua Dema U tadi di atas? Secara garis besar peraturan tersebut mengatakan bahwa pemilihan rektor baru suatu PTI (Perguruan Tinggi Islam) tidak lagi dilakukan secara demokratis melalui voting atau pemungutan suara senat universitas melainkan digantikan oleh menteri agama melalui cara penetapan.

Seperti kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin kepada Republika, Rabu (6/1/2016), “Jadi, senat tidak lagi memilih secara voting, tapi senat hanya memberi pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kualitatif itu hanya menjelaskan tentang kandidat. Bagaimana kualitasnya, integritasnya, kompetensinya, leadership-nya, networking-nya, dan lain-lain,”.

Hal ini pula yang dijelaskan oleh Ketua Panitia penjaringan bakal rektor UIN Walisongo periode 2019-2023 Khairul Anwar. Wakil Dekan III bagian kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) ini mengatakan bahwa sesuai prosedur, mahasiswa tidak akan dilibatkan dalam penentuan calon rektor nantinya. Sebab pada saat dijumpai ia mengonfirmasi, bahwa Senin (15/4/2019) sore, 6 nama calon rektor akan masuk ke tahap sidang senat universitas.

“Nanti sore ini akan diadakan rapat senat mengenai bakal calon rektor, di mana setelah tahap rapat ini yang mana akan menjadi calon rektor,” ujarnya.

Selama ini, sambungnya, keterlibatan mahasiswa dalam pemilihan rektor sama sekali tidak pernah ada. Karena dengan demikian, proses penentuan rektor bisa berjalan lebih kondusif. Selain karena UIN Walisongo lebih mengedepankan proses akademik daripada politik.

“Demokrasi itu kan ada yang langsung dan tidak langsung. Maka suara kita sudah diwakilkan oleh para senat. Sebab senat itu wakil kita yang dipilih oleh kita atau dosen. Selain itu, menteri pun pasti akan memilih yang terbaik,” terangnya.

Ia mengatakan pesan yang disampaikan melalui tulisan di spanduk yang digalang oleh aliansi KBMW kurang tepat dilakukan. Pasalnya, ada banyak media yang semestinya dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan seperti yang demikian.

“[…] Mengapa mereka tidak menggunakan saluran resmi untuk menyampaikan aspirasinya? Sebab dengan cara ini, tidak jelas maksudnya. Bukankah mereka memiliki dema sema, yang menjadi tampungan agar menyampaikan suara mahasiswa maunya seperti apa, figur yang bagaimana, lalu nanti didialogkan dengan senat, dan disampaikan pada saat rapat. Maka aspirasi mereka akan tersampaikan tanpa kita melakukan kesalahan,” ujarnya ketika dijumpai di kantor FEBI, Senin (15/4/2019).

Dalam Peraturan Menteri Agama yang sama, Khairul Anwar juga menuturkan bahwa terkait penjaringan bakal rektor, terdapat beberapa tahapan, di antaranya: yang pertama adalah pendaftaran bakal calon yang dilakukan secara terbuka. Bagian ini merupakan tanggungjawabnya beserta jajaran panitia lain.

“Tahap pertama adalah penjaringan. Ini adalah bagian saya. Saya menjaring yang sesuai berdasarkan persyaratan dan sifatnya terbuka bagi yang memenuhi persyaratan. Maka ada satu bakal calon rektor dari luar yaitu bapak achmad Gunaryo yang menjabat sebagai Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI,” ujarnya.

Kemudian, imbuhnya, setelah penjaringan, hasilnya akan disampaikan kepada senat universitas untuk mendapat pertimbangan. Lalu senat mengadakan rapat mengenai penilaian kualitatif dan secara tertutup. Hasil pertimbangan ini akan disampaikan kepada menteri. Dan menteri akan membuat Komisi Seleksi yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, profesional, dan Kemenag guna melakukan seleksi calon rektor. Pada tahap terakhir Komisi Seleksi akan menyerahkan calon rektor dan wakilnya kepada menteri untuk ditetapkan, paling banyak tiga orang.

Namun, dalam artikel berita yang sama, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan tidak setuju terhadap sistematika pemilihan rektor yang baru ini. Sebab, kendati sudah mencoba menghilangkan unsur nepotisme yang kerap terjadi antara senat universitas dengan bakal rektor namun justru menciptakan unsur kenepotismean yang lain: yaitu lingkup senat dan kemenag. Karena penetapan rekomendasi ditentukan oleh senat dan yang paripurna adalah oleh kemenag sendiri. (Rep:Riska,Nandar,Sadad,Afif/Red:Am)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here