Beberapa hari yang lalu Indonesia telah menggelar pesta demokrasi. Pemilihan Presiden beserta wakilnya dan jajaran anggota legislatif dilakukan serentak di seluruh penjuru Negeri. Berbagai visi dan misi serta janji diumbar di berbagai gelanggang. Termasuk janji-janji terkait dengan penyelesaian persoalan agraria.

Dua kandidat presiden yang mempunyai posisi sama kuat memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaian konflik. Lantas bagaimana masa depan reforma agraria pasca pemilihan umum ini?

Dianto Bachriadi, peneliti di Agrarian Resouce Center (ARC) Bandung sekaligus profesor tamu di Universitas Kyoto Jepang mengungkapkan bahwa konflik agraria pasca pemilu akan tetap sama.

“Tidak ada perubahan. Siapapun yang berkuasa. Wong keduanya mempunyai watak yang sama. Mereka akan membangun rezim yang sama,” ungkap Dianto Bachriadi di Bogor, Pekan lalu saat mengisi pelatihan di Sayogjo Institute.

Pria yang kerap disapa Kang Gepeng tersebut menjelaskan bahwa ada 2 faktor kuat yang menyebabkan konflik agraria akan tetap sama di masa yang akan datang.

Pertama, karakter Orang-orang yang berada dalam lingkaran kedua kandidat tersebut secara umum adalah sama. Tidak adanya keberanian untuk keluar dari kotak permasalahan agraria yang fundamental.

Kedua, lingkungan eksternal yang terlalu besar, bagi Dianto itu adalah Suatu kepemimpinan yang sulit. Kendati salah satu mempunyai nilai lebih, akan tetap saja. Hal ini dikarenakan visi yang dibangun adalah visi yang instrumental dalam arus besar perubahan.

Pun dengan masa depan reforma agraria. Akan sulit memprediksi bagaimana keberlanjutan  reforma agraria yang akan datang. Hal ini mengingat bahwa ada beberapa  faktor yang mempengaruhi keberhasilan reforma agraria.

“Tidak bisa di ramalkan atau di prediksi reforma agraria kedepannya mau seperti apa. Dia bergantung atas beberapa faktor,” tutur pria kelahiran Lahat itu.

  Dianto menejelaskan, faktor penting dalam menjalankan reforma agraria yang pertama adalah tingkat pengorganisasian rakyat dan kedua intensifitas gerakan rakyat.

Faktor paling utama itu adalah seberapa kuat pengorganisasian rakyat bisa mendorong pemerintah menjalankan reforma agraria yang tentunya mempunyai keadilan, menghapuskan ketimpangan. Ia bisa mengembalikan tanah-tanah yang selama ini dirampas dan yang seperti kita diskusikan dan tentunya seberapa kuat gerakan rakyat bisa melakukan upaya-upaya untuk merebut tanah mereka dan memproduksinya sendiri dan mereka kuasai,”jelas pria itu seraya membenarkan posisi duduknya. Dianto mengimbuhkan, dalam perjuangan agraria tidak bisa lagi mengharapkan koalisi-koalisi lembaga non-pemerintahan yang dianggap sebagai pejuang agraria ynag telah ada.

“Hlo kenapa saya bilang seperti itu karena, sudah terjadi perbedaan antara gagasan sama praktek yang mereka lakukan,” tukasnyaPria berusia 54 tahun itu.

Membaca kondisi reforma agraria pasca pemilu, Dianto menegaskan bahwa jalan terakhir dari reforma agraria adalah revolusi.

“Iya mau bagaimana lagi, yang penting pengorganisasian masa yang kuat, gerakan rakyat yang kuat dan terakhir revolusi,” pungkasnya. (Rep: Dera/Ed: Afif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here