Semarang, Justisia.com – Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia gelar acara Bedah Majalah edisi ke-51 dengan tajuk “Eks Sukamiskin Berebut Memimpin” sebagai peringatan 26 tahun kelahiran lembaga.

Acara yang dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini menghadirkan sejumlah ahli di bidangnya, yaitu Pemimpin Redaksi Majalah Justisia edisi 51 Mufti Muaddib, Akademisi Universitas Semarang Dr. Junaidi, MH, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ikhwanudin, serta Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang Edi Faisol.

Pemimpin Redaksi Majalah Justisia edisi 51 Mufti menerangkan, pengambilan tema terilhami dari agenda lima tahunan atas sistem demokrasi di Indonesia yang kebetulan pada tahun 2019 dilaksanakan serentak, antara lembaga legislatif dan eksekutif.

“Karena menjelang tahun ini, terutama dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif, isu eks koruptor sempat kembali mencuat, artinya banyak pihak yang mempersoalkan terkait pencalonan caleg eks koruptor,” ujar Addib, sapaannya saat dijumpai di Aula Lab. Dakwah UIN Walisongo, Rabu (10/4/2019).

Hal tersebut juga untuk menanggapi aturan PKPU. Maka dipilihlah tema tersebut untuk menggarap problematika caleg eks koruptor sebagai bentuk kontribusi mahasiswa untuk memberikan pandangannya dalam perdebatan eks koruptor kali ini.

“Juga sebagai ikhtiar ideal kita bersama untuk memberikan sumbangsih dalam hal penanganan korupsi dan menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih dari korupsi,” lanjut pria asal Purworejo ini.

Proses pengerjaan Majalah berlangsung sekitar 4 sampai 5 bulan, dan yang terlibat dalam pengerjaan tersebut adalah semua redaksi Justisia dengan redaktur majalah.

“Sudut pandang yang kita berikan dan yang terlibat pendapatnya lalu kita masukkan Majalah adalah pendapat dari unsur KPU karena sebagai pihak terkait yang mengeluarkan aturan PKPU. Selanjutnya kita elaborasikan dengan beberapa pengamat politik seperti dari Pukat UGM dan dari KPK sendiri sebagai lembaga yang menangani dan menindak kejahatan korupsi,”.

Selain itu, dalam Majalah juga memberikan pandangan dari segi hukum islam, yaitu terkait bagaimana memilih seorang pemimpin yang ideal, seperti apa selain juga kita tetap mempertahankan identitas kita sebagai bagian dari Fakultas Syariah dan Hukum. Juga memberi komentar bagaimana hukum positif menghadapi problematika tersebut, terutama sejak lahirya PKPU.

“Apa yang menjadikan kepentingan kita untuk mengerjakan majalah ini adalah sebuah public interest, artinya kepentingan publik untuk memberikan pendidikan politik pengetahuan tentang dunia politik dan lain sebagainya. Dengan begitu, kami harap masyarakat jadi tahu dan mereka mampu bijak dalam menentukan sebuah pemimpin. Mereka tidak serta merta memilih siapa pun untuk menjadi pemimpin,” pungkas Addib.

Sebagai peserta, Mirdatul Umraini, mahasiswa asal Riau berpendapat bahwa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi lagi, kita harus lebih teliti dalam memilih siapa yang hendak menjabat nantinya.

Begitu juga Aziz, mahasiswa semester 6 dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora ini mengatakan bahwa korupsi di Indonesia ini seolah sudah menjadi budaya, tapi tetap kita kembalikan kepada orangnya, yang korupsi kemungkinan besar adalah orang yang bagus intelektualnya, tetapi tidak diimbangi dengan kebijaksanaan. (Rep:Arifan,Asrul/Red:Am)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here