Apakah Jual Beli Data Pribadi Melanggar Hukum?

1
748

Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berdasarkan pada pancasila. Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang sama. Menegakan hukum, merupakan jaminan Negara atas keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Hukum positif di Indonesia yaitu hukum pidana yang berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya terdapat aturan mengenai kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana sering disebut sebagai hukuman sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan di mana aturan pidana itu menjelma.

Dalam kasus yang marah terjadi jual beli data pribadi ternyata bukan hanya melanggar hak asasi pemilik data, tetapi juga ada hukuman berupa pidana tas kejahatan ini. Data pribadi biasanya disalahgunakan untuk kepentingan komersil.

Baca juga: Mengimpor Rektor?

Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Baca juga:  Kekhawatiran Kunjungan Wisatawan China ke Sumatera Barat

Data pribadi yang disediakan sebuah situs tak hanya berupa nama, nomor KTP, limit kartu kredit, jumlah deposito, nomor kartu kredit, nomor ponsel, dan alamat, bahkan menyediakan jenis bisnis. Data pribadi ini merupakan data milik nasabah kartu kredit, di mana praktik ini sering atau biasa terjadi di dunia perbankan.

Data pribadi yang kualitasnya bagus bisa dijual Rp 1 juta untuk 50 data, atau Rp 20.000 per data. Data tipe ini dilengkapi informasi gaji dan ditambah informasi keuangan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan jual beli data nasabah juga dilakukan secara online. Harganya jauh lebih murah lagi. Setiap data yang dijual mulai dari Rp 0,1 hingga Rp 16 per data. (kompas.com)

Baca juga: Di Balik Kehidupan Orang Pedalaman

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan jual beli data pribadi adalah kegiatan yang melanggar hukum dan merupakan sebuah penyalahgunaan. Ada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang akan tertuang dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Untuk perlindungan data pribadi sendiri secara umum sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Baca juga:  Mengimpor Rektor?

Khusus yang terkait dengan bidang telekomunikasi dan media, sudah ada Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Penulis: Anisa Yuliani

Editor: Afif

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here