Aliansi Semarang Raya Adakan Konsolidasi Aksi

0
1599

Justisia.com – Aliansi Semarang Raya mengadakan konsolidasi akbar di UIN WaliSongo, diikuti BEM  Uunnes, Undip, UIN Ws, Unwahas, Unissula, Upgris, dan STIE.

Kesepakatan dari hasil konsolidasi tersebut sekaligus untuk merencanakan aksi REFORMASI DIKORUPSI yang akan dilakukan pada Selasa (24/09, bertempat di Gubernuran Jateng.

Koordinator Aksi Cornelius Gea, menghimbau kepada peserta aksi agar tak melakukan tindak kekerasan.

“Aksi ini harus kita sepakati supaya tidak ada tindakan bar-bar yang berpotensi memancing kerusuhan dengan aparat, sepakat? Sepakat!,” ungkapnya.

Koordinator Lapangan, Eka Gusti mengajak kepada seluruh mahasiswa UIN Walisongo untuk mengikuti aksi di depan Gubernuran.

“Saatnya mahasiswa berkontribusi dan suarakan keluh-kesah rakyat di Gubernuran Jateng pada hari Selasa, (24/19) besok

“Konsolidasi sekaligus aksi besok ini murni sepenuhnya perjuangan untuk melawan ketidak adilan yang semakin gamblang dipertontonkan di negeri ini,” tuturnya.

Aksi ini sebagai bukti kepada pemerintah. kekuatan mahasiswa selalu agen perubahan harus diperhitungkan.

“Sekarang, seakan-akan pemerintah sedang mengentengkan power mahasiswa selaku agent of change dan meninabobokan mahasiswa dengan jargon-jargon SDM unggul, permintaan pasar pekerjaan dengan persaingan ketat, masa depan gemilang dan lain sebagainya sampai lupa perannya sebagai agent of change,”  harap Eka Gusti

Baca juga:  Islamic Studies: Belajar Pemikiran Keislaman Kritis

Beberapa point yang akan disuarakan dalam aksi tanggal 24 september antara lain:

Tuntutan di bidang Hukum :

  1. RKUHP yang memberangus hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak kebebasan pers, hak-hak kaum perempuan, memidanakan anak-anak terlantar dan gelandangan, tidak dibatalkan, hanya ditunda pembahasannya dan berpotensi dibahas lagi dalam waktu dekat.
  2. RUU Pertanahan yang pro investor dan memberangus hak-hak rakyat atas tanah (seperti memidanakan warga yang tidak mau digusur tanahnya).
  3. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sebenarnya penting untuk melindungi korban kekerasan seksual diabaikan oleh DPR RI di tengah masa habis jabatannya.
  4. UU ketenagakerjaan yang lebih memihak pemodal dan merugikan buruh.
  5. UU KPK yang memperlemah agenda penindakan kasus korupsi telah disahkan (18/9) setelah melewati pembahasan hanya dalam waktu 13 hari dan tanpa prolegnas terlebih dahulu.
  6. RUU Pemasyarakatan yang dinilai menguntungkan narapidana kasus korupsi.
  7. Iuran BPJS dinaikkan sehingga mempersuliat akses rakyat untuk menikmati layanan penyembuhan yang memerlukan penyembuhan medis.
  8. UU ITE terkait pasal-pasal multitafsir dan berpotensi disalahgunakan.
  9. UU SDA (sumber daya air) yang disahkan diam-diam (20/9) yang merujuk pada legitimasi privatisasi sumber daya air untuk kepentingan investasi di tengah kekeringan yang melanda beberapa daerah di Indonesia.
Baca juga:  Bawaslu dan YPK eLsa Uji Publik Hasil Riset "Infeksi Demokrasi"

Tuntutan di bidang HAM:

  1. Kriminalisasi terhadap petani.
  2. Bebaskan aktivis papua Veronika koman, advokat dan Surya Anta beserta aktivis lainnya yang memperjuangkan demokrasi Papua.
  3. Fenomena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan dan Riau terjadi secara berulang-ulang karena kepentingan korporasi di sektor kehutanan dan perkebunan pembakar hutan.
  4. Usut tuntas kasus HAM masa lampau (Tahun 65 sampai 98).

Tuntutan di bidang pendidikan:

  1. Pendidikan demokratis, gratis, dan transparansi keuangan perguruan tinggi.
  2. Penghapusan komersialisasi pendidikan perguruan tinggi.
  3. Kegelisahan guru-guru berkaitan dengan kesejahteraan guru honorer, berikan jaminan kesejahteraan kepada guru honorer.
  4. Pengangkatan golongan K2 ke PNS.
  5. Pendidikan dasar dan menengah, persoalan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here