Abdulloh An-Naim dan Dekonstruksi Syariat

0
98
Gambar: Law.Emory.Edu

Oleh: Sadad Aldiyansyah

Lahir di Sudan pada 1946. Memiliki nama Abdulloh Ahmad An-Naim. Sekilas tentang rekam jejak pendidikannya, ia pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi di University of Cambridge English (1976), dan meraih gelar doktoralnya di bidang hukum kriminal di University of Edinburgh, Skotlandia.

Disertasinya membahas tentang “Perbandingan Pra-Percobaan Criminal: Hukum di Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan”. Sempat dipercaya menjadi direktur eksekutif pengawas HAM di Washington, interval 1993-1995.

An-Naim adalah murid dari Mahmud Muhammad Toha, seorang politisi yang diregang nyawanya di tiang penggantungan akibat tuduhan murtad yang dituduhkan ke padanya.Sejak muda Naim sudah menjadi pengikut setia Mahmud Toha; melalui partisan partai Republican Brotherhood salah satunya.

Ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang mendapat perlakuan diskriminatif. Bahkan pelaku diskriminasi itu dari umat Islam sendiri. Hal ini yang kemudian mendorongnya untuk memunculkan paradigma “dekonstruksi syariah” sebagai bentuk penghargaan tehadap hak-hak asasi kemanusiaan.

Dalam bukunya yang berjudul “Toward an Islamic Reformation”yang menyerukan perubahan hukum Islam terkait dengan konstitusi, hukum kriminal, hubungan internasional, dan hak-hak asasi manusia (HAM). Ia meyakini bahwa hukum Islam dalam bidang ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan standard hukum internasional.

Karenanya, Naim menafikan kesakralan syariat, karena menurutnya syariat tidak bersifat Ilahiyyah melainkan hasil dari proses penafsiran, qiyas, dan sebagainya terhadap teks Al-Quran, sunnah, dan tradisi yang lain.

Ia juga mengatakan bahwa syariat, sebagaimana sistem perundang-undangan lainnya, adalah mengikuti kedinamisan perkembangan umat. Syariat adalah hal yang konstektual sehingga tidak harus mengartikan persis dengan teks tersebut. Semisal Al-Quran tidak hanya ditafsirkan secara teks, tetapi yang di balik teks tersebut terkandung makna apa yang bisa dikontekskan dengan realitas keadaan.

Ia mengusulkan penggunaan metode hermeneutika sebagai langkah untuk membaca tujuan serta kandungan normatif yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana orang Kristen telah menggunakannya untuk membaca kitab Bibel mereka. Namun dalam hal ini bukan berarti mengabaikan adanya perbedaan mendasar yang ada pada kedua kitab suci ini.

Setelah itu Abdulloh An-Naim mengatakan untuk melakukan dekonstruksi syariat atau revolusi syariat. Dalam hal ini menasikh bukan berarti pembatalan syariat namun penundaan. Seperti misal ayat madaniyyah diganti dengan ayat makkiyah karena ayat madaniyah menurut Abdulloh An-Naim terlalu deskriminatif untuk orang yang tidak beriman, sedangkan jika menggunakan ayat makkiyah tidak, karena sifatnya universal, sehingga tidak terjadi deskriminatif.

Dalam pandangannya, sekularisasi adalah suatu kenyataan; pemisahan antara agama dan negara. Karena ketika agama dipisahkan dengan negara maka tidak akan ada pendiskriminasian atau tidak pilih kasih kepada agama tertentu saja. Namun, di sini yang dimaksud An-Naim negara yang sekuler bukan berarti negara yang sepenuhnya lepas dari agama, tapi menyelipkan atau memasukkan nilai-nilai syariat Islam ke dalam negara tersebut.