Justisia.com Penentuan iddah bagi laki-laki tidak secara eksplisit dijelaskan oleh para ulama klasik. Karena indikator dari massa iddah sendiri sesuai dengan tujuannya yakni pembersihan rahim, yang mana dalam hal ini yang memiliki rahim hanyalah perempuan sedangkan laki-laki tidak. Dengan begitu tidak ada istilah bagi laki-laki untuk iddah namun yang ada adalah masa penantian.

Begitupun penjelasan dari salah satu ulama yaitu Wahbah Zuhaili bahwasannya iddah bagi laki-laki tidak ada, penantian tersebut adalah penantian yang wajib dilalui karena mani syari. Ulama dari kalangan hanafiyah menyebut masa penantian tersebut bukan iddah secara syari.

Selain pendapat diatas juga masih ada pendapat lain yang mendukung adanya masa penantian yang secara jelas diistilahkan iddah. Seperti ulama dari kalangan Malikiyah yang mengutip pendapat Al-Jaziri bahwa masa penantian bagi laki-laki disebut dengan iddah.

Begitupun pendapat dari as-Syafiiyyah yang dikutip oleh ad-Dimyati dalam kitab ianatuth thalibin. Alasan pemberlakuan iddah oleh ulama salaf terletak pada mani syara yaitu pelarangan menikahi mahram serta membatasi jumlah istri hanya empat saja. Senada dengan alasan tersebut Wahbah Zuhaili menambahkan dalam argumennya bahwa laki-laki tidak boleh langsung menikahi perempuan yang tertalak tiga sebelum adanya muhallil.

Lain daripada itu ulama kalangan Hanafiyyah yang dikutip dari pendapat Al-Jaziri mewajibkan masa menunggu bagi laki-laki yang hendak menikahi saudara perempuan yang tertalak untuk meredam gejolak cemburu yang dialaminya. Dalam hal ini ulama kalangan Hanafiyah tidak sekedar memproduk hukum Islam melainkan juga memikirkan aspek sosial masyarakat.

Iddah yang telah disinggung dalam paragraf sebelumnya cenderung terhadap mani syara. Meskipun terdapat pertentangan dalam menyebut masa penantian ini, yang jelas seorang laki-laki pun sebaiknya memiliki masa menunggu.

Sebab seiring berjalannya waktu apabila legitimasi yang ada hanya diterapkan kepada perempuan maka akan menimbulkan ketimpangan sosial atau perlakuan diskriminatif dimasyarakat. Dengan begitu pencetusan kewajiban iddah bagi laki-laki bisa dianggap sebagai reformasi terhadap hukum Islam sendiri.

Alasan pokok apabila iddah bagi laki-laki ini diberlakukan ialah pembagian beban yang sama rata antara suami dan istri setelah berpisah (cerai). Beban secara psikis serta beban dalam menjalani iddah akan dipikul oleh keduanya sehingga akan meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial serta perlakuan diskriminaif di masyarakat.

Argumen yang senada dengan pendapat diatas diungkapkan oleh Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shodiq, bahwasannya iddah merupakan masa transisi bagi mantan suami atau mantan istri akibat perceraian, baik cerai talak atau cerai mati serta telah memiliki ketetapan dari pengadilan agama.[1]

Tambahan argumen juga datang dari Siti Musdah Mulia yang berpendapat bahwa iddah sendiri memiliki makna yang mendalam, tidak hanya menggunakan ukuran seksualitas dan kehamilan. Melainkan juga mencakup psikologis, tenggang rasa, serta solidaritas yang harus dibangun setelah adanya perceraian tersebut.

Selanjutnya ia menegaskan bahwa iddah merupakan masa transisi satu pasangan (akibat cerai mati) atau kedua pasangan (akibat cerai talak) untuk berfikir lebih jernih dan lebih bijak dalam mengambil keputusan berikutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut penting adanya iddah bagi laki-laki.[2]

Ketetapan iddah bagi laki-laki tidak memiliki landasan hukum dari nash. Akan tetapi para pengamat terhadap pentingnya iddah bagi laki-laki ini melihat konsep ini tidak hanya berdasarkan kacamata teologis dan yuridis formal semata. Terlebih juga melakukan pendekatan filosofis yang mendalam terhadap maqashid syariah dari adanya masa iddah ini.[3]

Pro dan kontra tentang adanya konsep iddah bagi laki-laki cukup hangat, karena konsep baru ini serasa tidak memiliki landasan yang jelas. Padahal apabila ditelisik lebih dalam, maka realitas hukum dalam masyarakat mengalami perubahan. Perubahan ini diakibatkan pengaruh globalisasi, evolusi serta revolusi. Disamping itu juga mustahil tidak terjadi perubahan pola masyarakat sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.

Meskipun perubahan kadangkala direncanakan, namun seringkali perubahan ini terjadi alamiah. Seperti halnya pendapat Abu Ala Al-maududi yang dikutip oleh muhammad fauzi bahwa manusia dengan segala kedalaman keilmuan tentang alam dan hakikat-hakikat ilmiah, menyebabkan bertambahnya pula pemahamannya tentang menginterpretasi makna-makna keagamaan. [4]

Selaras dengan pendapat sebelumnya, Saifullah dalam bukunya yang berjudul Refleksi Sosiologi Hukum berpendapat, jika hukum tidak mengikuti realita di masyarakat alias berubah maka akan menemui berbagai kendala terkait keadilan serta penegakan hukum sendiri. Selama perubahan itu sejalan dengan koridor hukum yang ada serta responsif dengan perkembangan masyarakat maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat.[5](Salwa/ Red: Syaifur)

[1] Muhammad Zain Dan Mukhtar Al-Shodiq, Membangun Keluarga Yang Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam Yang Kontroversial Itu, (Jakarta: Graha Cipta, 2005). H. 67

[2] Siti Musdah Mulia, Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia Dalam Sulistiowati Irianti (Ed), Perempuan Dan Hokum: Menuju Hokum Yang Berprespektif Kesetaraan Dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) H. 107

[3] Isna Wahyudi, Fiqh Idah Klasik Dan Kontemporer, (Yogyakarta: Lkis, 2010), H. 141

[4] Muhammad fauzi, agama dan realitas social, renungan dan jalan menuju kebahagiaan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). H. 84

[5] Saifulloh, refleksi sosiologi hokum, (Bandung: Refika Aditama, 2007). H. 26

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here