Kiai Berpolitik, Antara Mewarnai dan Diwarnai

0
175
sumber ilustrasi: pelitabanten.com

Oleh: Abdullah Faiz

Sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, setiap kali pesta demokrasi di gelar para ulama (baca: Kiai) dan tokoh agama akan banyak didatangi politisi. Bahkan tidak sedikit kiai dan tokoh agama yang terjun langsung menjadi kandidat atau anggota dewan dalam kontestasi demokrasi.

Keterlibatan kiai dalam politik Indonesia merupakan bagian yg tidak dapat di pisahkan dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Sudah sejak lama kiai turut berperan dalam panggung perpolitikan seperti Haji Agus Salim, KH Wahid hasyim dan puncaknya pasca reformasi KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden Indonesia ke-4. Akhir-akhir ini kembali ramai di perbincangkan mengenai kiai dalam perpolitikan nasional untuk meraup suara agar dapat duduk di kursi kekuasaan.

Gus Dur bagi banyak kalangan, di nilai sebagai salah satu kiai yang mampu mengambil peran di kancah politik nasional, meski waktu itu masih banyak dikuasai oleh politisi politisi berlatar belakang bangsawan, pengusaha dan militer, dari situ membuktikan bahwa ummat Islam tidaklah gagap dalam politik.

Belum lama ini kita di gegerkan dengan berbagai isu khususnya isu masalah agama ada penistaan agama, hingga memunculkan fatwa dari golongan tertentu yang mengharamkan memilih paslon non muslim. Hingga pembakaran bendera simbol golongan tertentu yang menyulut perdebatan. Saat ini kita sedang menyaksikan tidak seperti biasanya saat ulama tidak lagi mengurusi soal keumatan, namun juga berusaha turut andil dalam mendamaikan gejolak perpolitikan

Ulama yang tergabung dalam elite politik dapat mengangkat prestasi ummat Islam yang selama ini dikenal tidak terlalu berbaur dalam urusan berpotilik. Tentu sangat memudahkan untuk kemajuan ummat Islam sendiri. Namun di samping itu sejalan pekembangan perpolitikan yang lebih terbuka sehingga aktor aktor politik dari kalangan Islam sebagian tenggelam, bahkan mereka tidak lagi bersuara sama sekali karena masih berpegang pada nilai politik lama. Tidak sedikit ulama, akhirnya di jadikan alat politik pemangku kepentinga agar mendapatkan kursi di pemerintahan. Apalagi pradigma perpolitikan hari ini yang dinilai keras dengan menghalalkan segala cara demi meraih harapan.

Ulama dalam Arti Luas

Secara lughowi ulama adalah bentuk plural dari kata alim yang berarti orang yang berpengetahuan, ahli ilmu atau ilmuan. Namun di Indonesia disalah gunakan yang asalnya plural menjadi personal. Menurut Said Aqil Siradj dalam bukunya Islam Kebangsaan mengatakan, kata ulama hanya di gunakan dua kali dalam al-Quran. Pada QS al-Syura 197-198 dan QS al-Father 28.

Kedua ayat yang tertera dalam surat di atas memakai trem ulama dalam cakupan yang luas. Ulama tidak hanya terbatas pada kiai atau muballig umat Islam saja tapi juga berlaku untuk orang orang ilmuan Bani Israil. Dapat di pahami setandar yang di pakai di sini bukan hanya ulama setelah mengalami degradasi yang cukup tajam. Dimana ulama itu hanya disandang oleh orang-orang yang hanya menguasai satu fan ilmu atau mereka yang profesinya manggung berceramah yang mampu mentakfirkan seorang muslim dan sebagainya. Demikian ini merupakan penyempitan makna dari kata ulama.yang masih belum di ketahui oleh sebagian ummat Islam.

Sedangkan kiai adalah ejaan Jawa yang digunakan untuk sebutan orang yang dituakan atau yang dihormati dalam kata lain sama dengan ulama.

Islam dan politik

Dalam kitab Ahkam al-Sultoniyyah karya al-Mawardi dan juga Said Aqil Siradj dalam bukunya berpendapat “Kedatangan Islam tidaklah terlepas dari tiga elemen utama yaitu aqidah (keyakinan dan keimanan), syariah (peribadatan secara vertikal ataupun horizontal) dan siyasah (poltitik ketatanegaraan). Elemen pertama sangat nampak sewaktu nabi masih di Makah selama 13 tahun menyesuaikan kondisi masyarakat Makkah yang masih jahiliyyah. Elemen syariah dan siyasah baru tercover semasa priode dakwah di Madinah. Jika semasa di Makkah Nabi baru sebagai pemimpin agama maka priode Madinah selain menjadi pemimpin agama Nabi juga bertindak sebagai pemimpin Negara”.

Sementara itu nuansa politis kehadiran Islam jika diamati seksama sebenarnya telah hadir bersamaan berkembangnya Islam dimasa permulaan.

Pemaknaan Ulama Suu (buruk) dalam Politik

Nabi SAW bersabda “Ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia jika mereka bergaul dan asyik dengan dunia maka mereka telah menghianati Rasul karena itu jauhilah” (HR Al-Hakim ). Dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asyfiya disebutkan ulama suu yaitu mereka yang mempunyai niat jahat yang dengan ilmunya bertujuan untuk kesenangan dunia mendapatkan pangkat tahta dan kedudukan dalam pemerintahan.

Di negri kita ini sering kali mendefinisikan ulama yang pro-pemerintahan dianggap ulama suu atau ulama jahat yg gila kekuasaan, bila berkaca kutipan hadist dan kitab di atas sudah jelas ulama suu itu ulama yg dengan ilmunya hanya di pentingkan demi duniawi mencakup tahta, jabatan, dan keasyikan kekuasaan. Maka tidaklah benar anggapan yang demikian.karena ulama itu di samping mengayomi ummat juga harus mengurusi perkembangan politik yg menjamin kehidupan masyarakat. Dalam Akhkam Assultoniyyah, Imam Mawardi berpendapat ulama itu penerus Rasul yang harus menjaga tiga elemen warisan Nabi yaitu aqidah, keimanan syariah peribadatan, dan siyasah politik ketatanegaraan yang semuanya untuk kemaslahatan rakyat.

Peran ulama dalam dunia perpolitikan

Peran ulama ulama dalam perpolitikan nasional sudah menjadi kewajiban kolektif yang perlu digagas kembali agar nilai kesalehan teraktualisasi secara menyeluruh, Ulama harus membuka diri berani melawan konsep politik kekuasaan dengan politik yang baik. kepentingan yang dibawa harus lebih mengena hati masyarakat.

Aksi ulama di dunia politik sudah menjadi keniscayaan bukan lagi menjadi alat politik kaum elite bukan juga merebut kekuasaan atau telibat arus politik praktis kepentingan individual, aksi politik ulama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.intinya gagasan atau cita-cita politik harus bernuansa sosio religius nasionalis berfokus pada perbaikan sosial dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Dan juga harus memihak pada kemaslahatan rakyat dalam kaidah fiqih di sebutkan Tasharuful Imam ala Ruiyyah Manuthon bil Maslahah berarti kebijakan pemimpin harus berpihak pada kemaslahatan rakyatnya.

Demikian agar peran ulama di kancah perpolitikan tidak lagi sebagai alat suara dan pemangku kepentingan satu golongan atau partai umat Islam harus mampu mengejawentahkan pradigma politik berasal dari nilai nilai kebaikan.