Demokrasi dan Kebebasan Identitas Agama Pemimpin

0
264
sumber iluatrasi: www.rakyatjakarta.com

Oleh : Sunandar

Dewasa ini, di Indonesia banyak kalangan Muslim menuding bahwa bobroknya negara ini karena faktor teologi (ketuhanan). Asumsi bahwa pemimpin yang bukan Islam itu tidak sesuai dengan ajaran agama dan harus dibumi hanguskan dari negara ini. Dampaknya, kekerasana atas nama agama akhir-akhir ini semkakin marak tak terlelakan lagi.

Padahal dalam sistem pemerintahan demokrasi, yang juga sistem pemerintahan Indonesia, tidak memilah-milah pemimpin harus dari kalangan Muslim. Karena dalam demokrasi, semua anggota saling memandang, dan antara yang satu dengan lainnya sama di dahadapan hukum. Justru, yang dikhawatirkan dalam demokrasi itu adanya diktatorisme, feodalisme dan totalitartisme bukan soal status agama. Dan adanya demokrasi ini untuk menjamin hak sipil warganya.

Meminjam kata-katanya, Sadek Jawad Sulaiman, bahwasanya apapun bentuk diskriminasi terhadap manusia, baik yang berdasarkan, ras, gender, agama atau status sosial adalah bertentangan dengan demokrasi. Oleh sebab itu, dalam kontek menjaga kepentingan rakyat banyak, paradigma demokrasi tidak cukup hanya dipikirkan dan dirumuskan oleh pemimpin partai dan lembaga politik, namun harus melalui proses perumusan dialogis dengan rakyat banyak.

Dalam demokrasi, untuk menjadikan pemimpin yang ideal sangat sulit dan rumit sekali, harus melalui jalan yang terjal untuk kembali ke nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Karena dalam demokrasi, sang ideal tidak bisa dipaksa untuk menjadi pemimpin tetapi dialah yang terpilih. Dan ini bukan main susahnya karena Indonesia terdiri dari beragam agama, suku, ras, etnis dan Gender.

Karena kalau kita belajar dari pengalaman kiprah pemimpin Muslim yang sudah-sudah, kita sering terjebak dengan janji-janji manis mereka, tidak jarang para pemimpin muslim yang terjerat kasus korupsi, money politik, yang lebih memalukan lagi, pemimpin Muslim yang terjerat kasus asusila. Bikin malu.

Jadi, cara terbaik untuk menjadikan pemimpin ideal yang ada adalah dengan memaksa mereka untuk menjadi ideal. Tentunya dengan cara memperbaiki sistem pemerintahan demorkasi yang sudah ada. Sistem ini akan sangat ideal jika semua komponen masyarakat sipil ikut andil berpartisipasi mewujudkan negara yang demokratis. Nilai-nilai demokrasi itu universal dan hampir di setiap agama ada.

Oleh sebab itu, jikalau tidak ada pemimpin muslim yang tidak ideal, sementara ada di luar sana pemimpin non Muslim yang ideal, apa salahnya untuk memilih pemimpin ideal tesebut. Dalam tanda kutip non muslim. Karena Islam dan demokrasi itu compatibel, bukan untuk dipertentangkan. Melainkan, bagaimana Islam mengamalkan, memberikan pembenaran dalam ayat-ayat tentang keadilan, amanah, tanggung jawab, kesetaraan, dan disteribusi pendapat secara adil.

Solusi untuk mewujudkan pemimpin yang baik ideal, bangsa ini membutuhkan demokrasi liberal. Demokrasi yang benar-benar menghargai adanya kepelbagian pikiran, pandangan, sikap, dan pilihan-pilihan politik serta agama. Negara ini tidak membuthkan demokrasi ekskulif yang hanya membolehkan pemimpin negara orang muslim saja.

Pintu utama masalah hal perbedaan agama, pandangan dan pendapat yang berbeda, kepentingan politik yang beraneka ragam, Kecerdasan intelektual dan emosional yang berbeda, Situasi dan kondisi, cara dan strategi, keyakinan ideologis keberpihakan kepada instiusi politik adalah dengan jalan demokrasi. Memang, demokrasi itu produk barat, tapi selama sistem pemerintahanya di jalankan dengan baik apa salahnya. Iya kan?

Amanat demokrasi dalam kemajemukan di atas dibangun dan diwujudkan ke dalam bentuk pemilihan umum dengan sistem multipartai. Ini berarti Indonesia sedang terus berusaha menjalankan prinsip demokrasi dengan mempertahankan asas pluralisme sosial dan politik.

Memperkuat perlunya sistem demokrasi semkain kuat dengan hadis Nabi dari HR Muslim, yang berbunyi “Pemimpin yang paling baik adalah yang mencintai dan dicintai warganya,”. Jadi, Pemimpin yang demikian adalah pemimpin yang menyadari hak dan tanggung jawabnya. Dia menyadari bahwa rakyat telah memilihnya sebagai pemimpin, karena itu dia menjalankan kewajibannya terhadap rakyat. Dia tidak hanya berpikir bagaimana menarik pajak dari rakyat, tetapi juga memanfaatkan pajak itu sebaik-baiknya untuk pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia akan membangun infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan raya, jembatan, pasar, rumah sakit, gedung sekolah.