“Media Sosial Hanya Alat, Kontak Antar Manusia Tetap yang Utama”

0
1391
Foto Umelto Labetubun (dok. pribadi/FB)

Justisia.com – Pria kelahiran tahun tujuh puluhan itu kini tinggal di Irak. Bekerja sebagai konsultan keamanan membawa dirinya untuk mengetahui berbagai hal secara dekat tentang perang yang terjadi di kawasan tersebut.

Selain itu, ia aktif membagikan cerita seputar Negara Islam Irak da Suriah (NIIS), terorisme di Timur Tengah, hingga perjalanan kehidupannya di akun pribadi media sosialnya. Cerita tersebut menarik karena ditulis langsung oleh orang yang mengalami kejadian di lapangan serta menjadi khazanah pengetahuan tentang konflik di Timur Tengah selama ini.

Aku koneksikan dulu dengan komputer biar membalasnya mudah, balas Umelto Labetubun kepada repoter Justisia.com melalui whatsapp saat akan melakukan wawancara , Jumat, (10/11) malam.

Bang Alto, sapaan akrabnya, memberikan pandangannya mengenai pemuda Indonesia yang tertarik terjun ke dunia jihad. Ia juga memaparkan berbagai hal tentang propaganda terorisme ditengah teknologi yang semakin memudahkan penyebarannya. Berikut paparan Alto saat diwawancarai reporter Justisia.com.

Kenapa pemuda Indonesia tertarik ke Timur Tengah (Irak dan Syiria) untuk jihad, disebabkan oleh faktor ekonomi atau ideologi ?

Jadi keterlibatan (pemuda) Warga Negara Indonesia (WNI) dalam konflik di Timur Tengah termasuk di Asia Tengah itu trend tertingginya saat Perang Mujahidin melawan Uni Soviet (sekaran Rusia) di Afganistan tahun 70-80 an. Saat itu banyak pemuda-pemuda asal Indonesia yang berangkat ke sana dengan tujuan untuk berjihad.

Pemuda inilah yang kemudian hari kembali ke Indonesia melahirkan Komando Jihad yang menginisiasi peledakan Borobudur pada tahun 80-an. Termasuk juga Jamaah Islamiyah yang terkena dengan aksi bom Bali di tahun 2002. Era berikutnya, NIIS yang tumbuh sejak tahun 2012 sebagai pecahan al-Qaeda.

Dua kategori WNI yang bergabung dengan ISIS. Pertama, mereka yang ingin hidup di wilayah Islami. Biasanya kelompok ini berangkat menuju medang bersam keluarganya. Kedua, pemuda memang ingin bergabung NIIS untuk berjihad.

Kesemuanya- kategori pertama dan kedua- pulling factor (faktor penarik) untuk bergabung dengan NIIS karena ideologi bukan ekonomi.

Berapa jumlah WNI yang di sana dan rata-rata yang pergi ke wilayah NIIS itu lulusan universitas atau SLTA ?

Jumlah WNI di sini mendekati 1000-an yang berupaya bergabung dengan NIIS data per-2016. Sekitar 400- an ditahan di Istanbul, Turki kemudian dideportasi sebelum sempat bergabung. Sekitar 300-an masih di dalam wilayah NIIS sedangkan dari 100-an bebeapa memilih kembali ke Indonesia setelah bergabung dan ada juga memilih menetap tinggal di wilayah NIIS.

Tingkat pendidikan mereka variatif. Ada yang lulusan universitas seperti mantan direktur badan usaha milik negara (BUMN), Bahrun Naim juga lulusan universitas. Tapi assessment aku paling rendah dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Bagiamana mereka membentuk jaringan dari dunia pendidikan, pengajian atau pesan berantai sehingga membentuk jihadis yang sporadis dan menggelora seperti itu ?

Proses radikalisasi itu terjadi dikarenakan, pertama melalui perkenalan dengan ide-ide radikal. Kegiatan ini dominan terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh orang Indonesia. Kedua, mereka (jihadis) mengalami persentuhan langsung propaganda luar ala NIIS.

Propaganda NIIS melalui media sosial hanya sebagai alatnya, tetapi tetap harus ada kontak manusia dengan manusia di Indonesia. Saat seseorang sudah terdoktrinasi dan berjihad ke wilayah NIIS akan berlanjut ke tahap selanjutnya.

Ketiga, kegiatan untuk perjalanan ke daerah tujuan, misalnya ke Syiria dan atau Mosul. Membutuhkan kerjasama antara simpatisan NIIS yang bermukim di Indonesia, Turki, serta Syria.

Dari tahapan di atas, pesan berantai hanya salah satu cara propaganda NIIS. Orang tidak akan radikal hanya dengan membaca pesannya saja. Justru orang menjadi radikal kalau dia bersentuhan langsung dengan orang yang sudah radikal serta terdoktrinasi.

Pesan-pesan ajakan jihadis yang menggelora tidak dapat dicegahdenngan perangkat berupa Perppu 1/2002 yang kemudian di undan-undangkan menjadi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme tidak memberikan dasar bagi aparat untuk melakukan pencegahan.

Teroris bisa ditindak dengan undang-undang tindak pidana terorisme kalau sudah melakukan tindak pidana. Jadi orang-orang yang membuat propaganda terorisme belum bisa ditindak undang-undang terorisme karena belum memenuhi unsur pidana.

Di era milineal, bagaimana cara komunikasi dan propaganda mereka beradaptasi dengan era yang serba terbuka ini ?

Taktik yang mereka pakai disebut taktik asimetris aias non-konvensional. Kalau konvensional adalah perang dimana tentara bergerak ke sebuah sasaran tertentu secara terbuka, sedangkan, perang asimetris menggunakan taktik tertutup. Misalnya melakukan bom bunuh diri atau penembakan di lokasi tertentuu dengan kendaraan seperti mobil sebagai sarana teror. Cara seperti adalah produk dari sebuah operasi teror. Untuk mencapai proses itu makan gerakan oganisasi teroris butuh proses perencanaan. Kita biasa mengerti operasi klandestein alias tertutup.

Mereka beradaptasi dengan media sosial seperti telegram karena cukup terenkripsi. Namun, mayoritas mereka menggunakan handy talkie (HT). Pada tingkat ekstrem mereka tidak menggunakan alat komunikasi dan hanya kurir saja.

Sedangkan, untuk propaganda mereka menggunakan video serta publikasi majalah daring. Namun seperti saya sampaikan sebelumnya, penggunaan media visual saja tidak cukup. Butuh kontak manusia dengan manusia untuk membuat radikal dan bergabung dengan NIIS.

Bagaimana perangkat hukum kita untuk menangani terorisme dari pencegahan hingga penindakan ?

Pemerintah sudah bagus, namun masih lemah dalam pencegahannya. Pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme itu ruang lingkupnya adalah radikalisasi. Proses tersebut dilakukan kepada orang yang sudah radikal.

Bagi saya ini terlambat, karena kalau sudah radikal apalagi sudah menjadi teroris maka ada kemungkinan sudah menimbulkan korban jiwa. Seharusnya pemerintah merevisi aturan tersebut dengan mengedepankan unsur deterrence dan cegah atau tangkal atau familiar anti radikalisasi dan kontra radikalisasi.

Anti radikalisasi adalah mencegah dan tidak memberi ruang untuk ide-ide radikal itu muncul. Kontra radikaisasi adalah melawan ide-ide radikal dengan kontra-narasi. Paham lawan paham.

Kedepan harus bagaimana pemerintah melakukan pencegahan terorisme dengan pola-pola baru ?

Akan ada evolusi dari gerakan terorisme khususnya di Indonesia. Mereka aka lebih mengedepankan indoktrinasi ideologi lebih dari teror. Dari situlah mereka butuh resource yang tidak sedikit.

Jadi sudah tepat undang-undang pelarang organisasi masyarakat radikal itu keluar, karena menjadi sebuah deterrence terhadap muncul serta berkembangnya gerakan terorisme. (red: Lessen/ed: Muft)