Menuju Indonesia Merdeka, Ekonomi Menjadi PR Negara

0
75

Justisia.com – Menuju tujuh puluh tiga tahun usia Indonesia merdeka, Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Erpan Faryadi mengatakan bahwa Indonesia hanya merdeka dari segi konstitusi. Sementara dari segi ekonomi masih dalam taraf menuju merdeka atau PR bagi negara ini.

“Secara politik, kita sudah memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945. Tapi secara ekonomi kita belum sama sekali merdeka,” ungkapnya saat mengisi materi diskusi Critical Agrarian Studies, di kantor ARC Bandung, Rabu (8/8).

Bangsa Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi yang sangat signifikan. Perekonomian bangsa hanya digerakkan oleh sebagaian kecil kaum menengah keatas. Untuk menstabilkan ekonomi bangsa, maka perlu mengangkat perekonomian kelas menengah kebawah.

Pria yang sekaligus Sekertaris Jendral KPA tersebut mengatakan kelas dan buruh, golongan ini yang paling penting diangkat hidupnya supaya ekonominya bergerak secara stabil.

Dilain sisi bangsa Indonesia masih mempunyai problem yang besar dalam sektor agraria. Berkurangnya lahan pertanian menjadi salah satu faktor penghambat produksi pangan.

“Jadi, sekali lagi pangan itu kan diproduksi di lahan pertanian dan lahan pertanian kita semakin menyusut. Jadi kalau lahan pertanian menyusut produksi pertanian termasuk produksi pangan itu pasti otomatis menyusut,” kata Erpan.

Erpan menambahkan bahwa alihfungsi lahan yang luar biasa setiap tahunnya belum bisa dihentikan dan belum ada upaya perluasan lahan pertanian sampa saat ini.

“Sampai saat ini kita belum ada upaya untuk menambah lahan pertanian yang layak,” imbuhnya.

Pria yang sekaligus menjadi Pengurus Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria itu menambahkan, berkurangnya lahan pertanian membuat cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi Negara swasembada pangan mustahil terjadi. Apabila tidak ada upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Maka perlu mendongkrak kesejahteraan kaum tani dan buruh.

“Untuk mendongkrak perekonomiannya sebagai petani adalah berikan mereka lahan atau tanah dan bagi buruh adalah berikan upah yang layak. Hanya dengan dua cara itu ekonomi bisa terdongkrak dan langgeng pertumbuhannya,” tegasnya.

Namun Erpan sangat menyayangkan kedua hal tersebut belum menjadi fokus pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. “Kalau sekarang kan dua hal itu belum ada,” tukasnya. (Dera/Syaifur)