Menggugat Konsep Negara Kesejahteraan Melalui Jalan Kiri

0
95
ilustrasi : medistron

Oleh: M. Ainul Yaqin

Kita memerlukan kiri yang menyadari bahwa menjadi radikal tidaklah berarti
meneriakkan slogan yang paling militan atau melakukan tindakan yang paling ekstrem,
yang hanya sedikit orang yang setuju, dan yang membuat takut mayoritas, tetapi radikal
adalah mampu menciptakan ruang-ruang untuk bertemunya dan bergabungnya dalam
satu perjuangan sektor-sektor terluas yang dimungkinkan. Menyadari bahwa ada banyak
dari kita yang berada dalam perjuangan yang sama itulah yang membuat kita kuat;
inilah yang meradikalkan kita. ∼(Inamul Mushoffa: Peneliti Intrans Institute Front
Nahdiyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Malang Raya)∼

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.1 Artinya, negara dalam segala
aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara
kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad
ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah
yang Kapitalis-Liberalis.

Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat:
Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition
which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and
the coorporation for other ends than more existence and propagation.2

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk
mencapai Social Welfare, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong
masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai
tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenai social welfare ini hampir sama dengan
pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual
keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara
layak.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan
kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat
bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara
modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas The risk of unemployment, accident,
ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare
provisions of the state.3

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan
keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya
rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan.
Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi
manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan
dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam
konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib
mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai
negara kesejahteraan.

Perubahan Sekitar
Kehidupan masyarakat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat tersebut merupakan
fenomena sosial yang wajar, karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak
terbatas. Bagi Marx, perubahan sosial dipacu dengan penggunaan ilmu pengetahuan
dan teknologi sehingga dapat mempercepat pergerakannya. Sebagai akibatnya
masyarakat merasakan perubahan yang cepat dan mendasar.

Dalam menganalisis perkembangan masyarakat, karl marx menegaskan bahwa berubah dan berkembangnya masyarakat itu ditentukan oleh caranya memproduksi barang-barang material Kita telah melihat bahwa keterasingan manusia adalah hasil penindasan satu kelas oleh kelas lainnya. Emansipasi dari keterasingan itu hanya dapat tercapai melalui perjuangan kelas. Namun, kata Magnis, ciri sebagai kelas, baru terpenuhi secara sempurna apabila golongan itu juga menyadari dirinya dan memiliki semangat perjuangan sebagai kelas.4

Analisis Marx Atas Produk Kapital
Ada dua aspek dari teori kapital dalam arti yang sebenar-benarnya: nilai-surplus
(eksploitasi) dan sirkuit kapital (peredarannya). Kedua hal ini akan diperkenalkan
secara terpisah, lalu digabungkan secara bertahap dalam analisa terhadap fenomena yang lebih kompleks. Akhirnya, kita membahas tiga kelompok besar mekanisme dasar yang terkait secara langsung dengan genggaman kapital pada berfungsinya ekonomi: (1) kompetisi, (2) akumulasi, perubahan distribusi dan teknologi, serta (3) krisis dan siklus bisnis.5

Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin penulis sedikit memperjelas definisi daripada
kapital itu sendiri. Marx mendefinisikan kapital sebagai nilai (akan didefinisikan di
bawah) yang terlibat dalam proses ekspansi-diri yang dinamis.

Apabila kita memikirkan bentuk-bentuk penampakan spesifik yang pada
gilirannya dan dalam perjalanan hidupnya, diambil oleh nilai yang memperbesar-
dirinya, kita mencapai penjelasan berikut: kapital adalah uang, kapital adalah komoditi.
Meski demikian, di sini, yang sebenarnya menjadi subyek dari proses adalah nilai, yang ketika mengambil bentuk uang dan komoditi secara bergantian, ia mengubah besarannya sendiri, menghasilkan nilai-surplus dari dirinya, yang dianggap sebagai nilai yang orisinil. (Bab 4, jilid 1)

Teori Marx tentang kapitalisme menunjukkan bahwa sekalipun mekanisme
eksploitasi kapitalis melalui relasi sosial kerja upahan yang didasarkan pada persamaan
hukum yang formal antara pekerja dan majikan, tidak begitu terlihat nyata, para
kapitalis juga mengambil waktu kerja surplus dari pekerja. Kapitalisme, dengan
demikian, merupakan satu tahap spesifik dari sejarah masyarakat berkelas. Organisasi
kapitalisme yang terdesentralisasi dan sangat kompetitif menciptakan insentif yang
sangat kuat untuk perkembangan pesat kekuatan produksi melalui pertumbuhan
penduduk, inovasi teknik, dan pembagian kerja yang meluas, tetapi ia tidak bisa
mengontrol kekuatan yang pertumbuhannya telah ia rangsang sendiri.6

Krisis Parsial dan Over Produksi
Marx mengidentifikasi sebuah kategori krisis yang baru, krisis overproduksi
umum, di mana semua industri terkena secara bersamaan. Marx tidak menolak
keberadaan krisis yang bersifat spesifik di industri-industri tertentu, yang ia sebut
sebagai krisis parsial, tetapi membedakan dua jenis situasi ini, parsial dan umum, dan
secara khusus lebih menaruh perhatian pada yang terakhir.

Penyebab pokok dari krisis: profitabilitas dan kebutuhan sosial. Marx menggambarkan krisis umum overproduksi sebagai ciri kapitalisme. Dalam kapitalisme, tujuan produksi bukanlah pemuasan kebutuhan penduduk, tetapi pengambilan keuntungan. Penyebab pokok dari krisis dalam kapitalisme adalah keterputusan antara produksi dan kebutuhan sosial ini:

Alasan (penyebab) utama dari semua krisis selalu masih kemiskinan dan konsumsi massa yang terbatas, yang bertentangan dengan dorongan produksi kapitalis untuk mengembangkan kekuatan produktif seolah-olah hanya kekuatan konsumsi absolut masyarakat yang menjadi batas mereka.

Tulisan ini berangkali tak cukup membahas secara detail cara kerja kapitalisme dalam menyebabkan sebuah ketimpangan yang ada. Penulis hanya ingin menegaskan bahwa hadirnya seuah ketimpangan zaman ini yang semakin hari semakin buruk disebabkan oleh sistem kapitalisme yang sejak awal berkontradiksi dengan sekitar. Hal ini tertunya jauh dari konsep yang telah kita dicita-citakan bersama sebagai negara kesejahteraan (walfare state). Jika semakin hari kapitalisme tidak segera dihentikan, maka kita sama halnya dengan orang yang kelaparan hanya berdoa agar ada hidangan berupa makanan yang turun dari langit tanpa kita harus berbuat sesuatu.

  1. Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010, hlm. 225.
  2. Ibid., hlm. 9
  3. Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987, hlm. 7.
  4. Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 111-112.
  5. Grard Dumnil dan Duncan Foley, Analisis Marx Atas Produk Kapitalis, Indoprogress, 2015, hlm. 6-7
  6. Ibid.,hlm. 11-13