Hilangnya Esensi Hukum dalam Agenda Politik

0
125
Sumber Ilustrasi : geotimes.co.id

Oleh : Addib Mufti

Mengutip pendapat Prof Satjipto Rahardjo, pelopor Hukum Progresif di Indonesia, hukum ada untuk menciptakan kondisi yang berkemanusiaan dan berkeadilan, memenpatkan manusia pada mertabatnya. Hukum, aturan dan norma memang sudah ada sejak manusia ada. Karena hukum di ciptakan oleh manusia, untuk mengatur kehidupannya sendiri. Aturan-aturan dan norma yang ada menjadi kesepakatan bagi mereka kelompok masyarakat yang membuatnya, secara tertulis maupun turun temurun.

Memasuki zaman yang semakin modern, kebutuhan manusia kepada hukum bertambah rumit. Hukum di butuhkan untuk memastikan keamanan segala hal. Hukum mulai bergeser, dari yang semula berupa norma-norma lokal setiap kelompok (red: suku, adat, komunitas) masing-masing, berupah menjadi hukum yang diharapkan mampu mencakup secara general, semua manusia yang ada. Hukum mulai di tuliskan, di kodifikasikan. Bahasa hukum berupa nalar keadilan di setiap individu, kebenaran hukum mulai berpatok dari apa yang di tuliskan dalam teks. Kebenaran berubah menjadi kebenaran teks.

Tentu saja, kekuatan teks tidak bisa mencakup secara keseluruhan subtansi hukum. Berakibat memunculkan salahnya sebuah pemahaman atas tafsir baca sebuh teks hukum. Hukum kehilangan sedikit esensinya.

Sejak hukum itu berubah dari subtansi keadilan, dan hidup berkeadilan menjadi teks, skema, kebahasaan, makna kita berhadapan degan subtansi pengganti (surrogate), bukan lagi barang asli. Di sini kita tidak lagi membicarakan hukum sebenarnya melainkan mayat-mayat hukum. (Satjpto Rahardjo, 10:2010).

Hukum selalu jalan beringan dengan instrument politik. Tidak jarang di temukan produk-produk hukum yang bernuansa politis, karena politik juga menentukan hukum yang di ciptakannya. Namun seharusnya atidak bisa demikian. Hukumlah yang harus menentukan politik, meski hukum adalah sebuah produk politik. Ini terjadi karena kesalahan paradigma para ahli hukum yang beralih menjadi politik, atau memang pendidikan politik hukum kita yang salah.

Dalam hukum kita mengenal istilah Hukum Pidana Politik atau kejahatan politik. Kejahatan ini bisa berupa kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, dan kejaahatan terhadap sistem kekuasaan. Yang akan kita bahas lebih dalam yaitu kejahatan oleh pemegang kekuasaan, biasainya dilakukan oleh para pemegang kuasa, politisi, dan pejabat negara.

Bentuk kejahatan ini bisa berupa kebijakan yang di pengaruhinya, upaya intervensi atas segala kebijakan yang tidak berpihak dengan rakyat, dan pelangaran-pelanggaran HAM. Itu semua dapat di kategorikan sebagai kejahatan dalam dunia politik.

Potensi kejahatan Politik dalam revisi UU Anti Terorisme

Undang-Undang Anti Terorisme No 15 Tahun 2003 yang baru-baru ini telah di revisi, ada beberapa perubahan, dan tambahan dari regulasi yang sebelumnya. Dalam perubahan tersebut, penanganan aksi kejahatan terorisme dari yang sebelumnya menjadi kewenangan Polri (Polisi) berubah, dengan menambah keterlibatkan TNI dalam menangani kasus terroriemse

Masalah terorisme sebenanrnya sebuah ancaman kriminal/ keamaanan, yang menjadi tugas dari Polri, Berbeda dengan TNI yang mempunyai tugas menjaga keamanan negara ketika ada ancaman sebuah kedaulatan negar. Dapat di sederhanakan, bahwa TNI ditugaskan dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar (eksternal), dan Polri di tugaskan ketika menghadapi ancaman-ancaman dari dalam, (internal).

Sekala persoalan terorisme, bukanlah sebuah persoalan serius yang dating dari luar. Seluruh aktor, dan pelaku kejahatan terorisme semuanya masayarakat Indonesia, meskipun tidak di pungkiri baha kelompok jaringan terorisme terhubung, terkoneksi secara solid dan luas dari dalam dan luar negeri. Hal inilah yang menjadi perdebatan, apakah pelibatan TNI dalam menangani terorisme seudah tepat ? atau malah akan mengancam kehidupan berbegara kita yang sedang dalam proses berkembang ini.

TNI hanya akan dilibatkan dalam operasi militer negara, meski ada pasal yang menjelaskan pelibatan TNI tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Yaitu pada Pasal 7 Ayat 2 UU OMSP, dan hal ini hanya boleh di lakukan setelah mendapatkan restu melalui keputusan presiden terlebih dahulu, sebagai keputusan politik presiden.

Perlunya Netralitas Aparatur Negara

TNI dalam sebuah negara berkembang seperti Indonesia selalu dianggap sebagai kelompok yang berbahaya. Sebagai pemilik power (dengan kekuatan senjata mereka) akan sangat rawan di salah gunakan ketika tidak ada regulasi ketat yang membatasinya.

Selama prosesnya TNI hanya di latih untuk mengadapi persoalan bahaya ancaman yang serius. Menjadikan didikan karakter TNI yang lebih bersifat responsive, menyelesaikan persoalan dengan gaya perang, tidak secara persuasive apalagi dengan prosedur-prosedur hukum yang ada.

Sebagai contoh akibatnya, pelanggaran-]elanggaran HAM banyak yang menyerret aktor-aktor dalam TNI yang menjadi pelaku di baliknya. Ini membuktikan keberadaan TNI ditengah masyarakat yang menjadi bagian dari penertiban keamanan masyarakat sangat tidak sesuai.

Selain berbahaya, TNI juga rawan dimanfaatkan oleh rezim berkuasa untuk kepentingan politik, dan mempertahankan kekuasaannya. Indonesia mempunyai pengalaman itu semua. Tiga puluh dua tahun berkuasa rezim Orde Baru secara totalitas memenfaatkan keberadaan TNI untuk berkuasa, menjadikan pengalaman beruk bagi Indonesia. TNI sebagai penjaga kedaulatan negara terlibat dalam politik praktis, menjadikan Dwi Fungsi Abri (sekarang TNI) menjadi tidak jelas.

Sehinnga netralitas TNI dari unsur politik dan kepentingan sangat di perlukan. Semua hal buruk yang pernah dialami Indonesia tidak boleh terulang

Tekanan Politik dalam Teks Hukum

Teks-teks hukum (legal formal) akan menjadi sangat berat dan menentukan. Segala keputusan hukum akan disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan. Hukum pergi dari esensi keadilan dan kemanusiaan. Beralih dalam pekentingan elit-elit kuasa.

Hukum memang tidak lepas dari upaya politik. Pelibatan TNI dalam segala operasi selain perang harus mendapat keputusan langsung dari presiden. Keputusan tersebut sbersifat politis. Semisal dalam perkara terorisme di atas. Ketika keputusan tertulis sudah final, akan di jadikan sebuah alasan yuridis bagi TNI untuk melakukan tugasnya yang rawan kesalahan tersbut.

Implikasi buruk dari sebuah aturan, meski aturan tersebut dapat kita pahami bersama untuk sebuah keadilan, belum tentu demikian. Hal demikain masuk dalam kejahatan politik, atau hukum pidana politik. Semisal dalam UU Anti Terorisme nanti, dalam pelaksanaanya menimbulkan banyak masalah itu merupakan sebuah kesalahan politik yang melahirkan aturan tersebut.

Sebagai contoh penanganan / prosedur penangkapan terhadap pelaku terorisme harus tetap manusiawi, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Tida boleh lantas pelaku terorisme dengan dalih telah membunuh banyak orang dengan serta merta dapat di bunuh begitu saja. Mereka tetap berhak untuk hidup sebagai hak dasar manusia yang tidak boleh dilanggar. Soal ia nanti di hukum mati atau tidak biarlah keputusan hukum yang mentukan dan berbicara.

Maka penangkapan pelaku terorisme tetap prosedural, tanpa menghilangkan nyawanya. Salah satu kasus yang pernah terjadi penangkapan terduga pelaku terorisme di Sukoharjo, dengan nama Suyono oleh tim Densus 88 berakhir pada kematiannya. Meski pada saat itu Suyono masih sebagai terduga teroris. Namun selang dua hari dari penangkapannya ia dikembaikan ke keluarganya dengan kondisi tewas, dan bukti visum menyebutkan telah terjadi kekerasan terhadap korban.

Hal-hal sederhana ini yang menjadi alasan mengapa banyak ahli menilai pelibatan TNI sangat berbahaya, beresiko dan terlalu berlebihan.meski mereka berjata sudah sesuai dengan SOP yang ada tapi tidak memastikan hal itu dapat sesuai dengan nilai-nilai ketika di laksanakan.

Semua hal dapat terjadi, yang perlu di ingat bahwa tidak ada satu hal dapat berdiri sendiri. Semua pasti behubungan dan ada kaitannya. Agenda-agenda politik, hukum ekonomi akan selalu bernegosiasi dengan kursi-kursi kekuasaan melalui aliran-aliran modal yang bercucuran. Dan ada satu kebutuhan elit di balik setiap keputusan.