Pro Kontra Mengenai Pasal Tentang Zina RKUHP

0
244
narasumber dan panitia acara Walisongo Lawyers Club.

Justisia.com Rancangan KUHP yang menyelipkan Pasal tentang zina menuai pro dan kontra di kalangan narasumber di acara Walisongo Lawyers Club yang diselenggarakan FKHM bekerja sama dengan HMJ Hukum Pidana Islam mengangkat tema Life Style Seks Bebas di Era Melenial. Semarang, Selasa (24/04).

Pasal 483 ayat 1 huruf e tentang zina dalam RKUHP tersebut, dinyatakan bahwa laki laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

Narasumber dari Wakil Komisi A DPRD Jawa Tengah Bambang Joyo Supeno, sangat mengapresiasi atas upaya diperbaharuinya KUHP produk Belanda tersebut, khususnya mengenai legalnya perbuatan zina yang tidak menyerap nilai pancasila di dalamnya.

“Pembaharuan KUHP sangat dibutuhkan untuk dirumuskan, sebab KUHP warisan Belanda itu ada kekurangannya, tidak sebagai system pidana yang utuh, tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia,” terang politisi asal Partai Amanat Nasional tersebut.

Sependapat dengan Bambang, pakar Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang, Rokhmadi menyatakan perlunya pembaharuan dalam KUHP, yang melegalkan perbuatan Zina. Menurutnya, perbuatan Zina bertentangan dengan hukum Islam dan bertentangan dengan pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berbeda dengan Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Teodorus Yosep Parera, ia tidak sepakat melarang perbuatan Zina yang diatur dalam RKUHP. Seksual merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. “Kebutuhan manusia ada dua, makan minum dan seksual,” jelasnya.

Ia menambahkan, Sex bebas merupakan wilayah privat yang tidak boleh dimasuki orang lain, “karena wilayah privat maka tidak boleh sembarang orang masuk ke kawasan orang lain, ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 167 KUHP,” terang pria berbadan tegap tersebut.

Selanjutnya Yosep menegaskan, RKUHP tentang Zina sangat rentan ketika dihadapkan pada wanita pekerja sek komersial.

“PSK rata rata berpendidikan rendah, diantara mereka menjajahkan tubuhnya kebanyakan karena terhempit kepentingan ekonomi, tetapi mana ada Negara hadir memberikan perlindungan terhadap mereka, maka RKUHP kalau diterapkan sangat rentan pada posisi mereka,” Tegasnya.

Hukum ada bukan tanpa tujuan, tujuan diperbaharuinya KUHP berkaitan tentang Zina, Guru Besar Hukum Pidana UNDIP Eko Suponyono angkat bicara yaitu demi menjaga harkat martabat manusia. Maka menurut Eko sapaan akrabnya, tindak pidana zina yang diatur dalam Rancangan KUHP terdapat kepentingan hukum dilindungi

“Dilarangnya zina dalam pasal tersebut, kepentinganya menghargai nilai kesucian manusia, selama nilai kesucian itu dilindungi, maka tidak ada orang yang tidak menghargai nilai kesucian,” kata pria yang meraih gelar Profesor 2017 lalu. (Ink)