Cacing dalam Kaleng, Bukti Pemerintah Lalai Terhadap Rakyat

0
218
sumber ilustrasi: www.inibaru.id

Oleh: Dwi Rahayuningsih, S.Si*

Beberapa pekan ini, media dihebohkan dengan temuan cacing pada sejumlah makanan kaleng. Disinyalir ada 16 merk impor dan 11 merk produk dalam negeri pada makarel kaleng. Lebih heboh lagi ketika Menteri Kesehatan Nila F Moeloek yang menyebutkan bahwa cacing merupakan sumber protein dan tidak berbahaya jika dimakan. Pernyataan Menkes ini sontak membuat netizen heboh, bagaimana mungkin seorang Menteri mengatakan hal itu?

Pernyataan serampangan yang dilontarkan oleh Menkes jelas membuat rakyat membuka mata. Pasalnya cacing yang terdapat dalam makan kaleng tersebut merupakan cacing yang bersifat parasit. Dapat membahayakan jika masuk ke dalam tubuh manusia. Sejumlah ahli akhirnya angkat bicara mengenai hal ini. Karena temuan cacing ini jelas merugikan rakyat, terutama rakyat kecil sebagai konsumen terbanyak dari makanan ini karena harganya yang terjanngkau.

Kelalaian Pemerintah

Menurut Dr.dr.H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP, cacing yang ditemukan dalam ikan kalengan adalah cacing dengan nama Anakis sp. “Larva cacing ini jika tertelan oleh manusia dalam keadaan hidup dapat menempel di dalam lambung dan usus halus menimbulkan berbagai keluhan. Diantaranya nyeri perut, mual, muntah, kembung, diare berdarah, dan deman tidak terlalu tinggi. Selain itu keberadaan larva cacing ini dalam tubuh manusia dapat menyebabkan reaksi alergi pada tubuh manusia yang bisa berakibat fatal” ujarnya di Jakarta, Sabtu (31/3).

Lolosnya produk makanan yang mengandung cacing atau zat lain yang berbahaya dalam peredarannya, merupakan bentuk dari kelalaian pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melayani dan memberikan yang terbaik bagi rakyat. Kelemahan ini terjadi karena aturan yang diterapkan pemerintah merupakan aturan kapitalis yang tidak pro rakyat.

Pasar bebas merupakan salah satu turunan dari sistem kapitalis sekuler ini. Dimana semua negara bebas untuk ekspor dan impor barang ataupun jasa dari dan ke luar negeri. Termasuk produks makanan olahan. Dimana setiap produk yang berasal dari luar negeri atau produk dalam negeri yang pemiliknya swasta atau asing, harusnya mendapatkan pengawasan yang ketat untuk bisa beredar di negara ini. Namun faktanya, pemerintah justru memudahkan setiap hal yang berhubungan dengan asing. Impor makanan, impor bahan baku makanan, bahkan impor buruh sekalipun.

Lemahnya pengawasan pemerintah dalam hal ini juga memicu terjadinya praktek kecurangan. Beredarnya beras plastik, telur palsu, caos oplosan, permen narkoba, dan semacamnya adalah buktinya. Lagi-lagi rakyatlah target konsumennya. Siapakah yang akan dirugikan? Rakyat. Apakah Menkes yang sudah memberikan pernyataan bahwa cacing dalam ikan sarden berprotein tinggi juga ikut mengkonsumsi? Tentu saja tidak. Bahkan ketika ditantang oleh netizen juga tetap bergeming.

Islam Melindungi Hak Konsumen

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Termasuk urusan pangan. Sepanjang sejarah Islam berkuasa, Khalifah senantiasa memperhatikan urusan rakyatnya. Terlebih dalam hal jual beli produk makanan. Rasulullah SAW telah mengangkat pengawas pertama dalam pemerintahan Islam pasca Fathul Makkah, Said bin Said bin al Ash.

Tugasnya adalah mengawasi aktivitas di pasar Mekkah. Mengontrol timbangan dan takaran, mencegah terjadinya monopoli, mengawasi kebersihan pasar dan masjid, mengawasi para pegawai dan kuli panggul agar konsisten dalam bekerja. Pengawasan yang dilakukan sangat detil sampai ke masalah yang sangat rinci.

Pernah juga suatu masa Rasulullah mengangkat seorang wanita bernama Samura binti Nahik al Asadi. Bahkan beliau tetap menjadi qadli pada masa Khalifah Umar bin Khathab. Istilah hisbah berarti pengawasan, sehingga orang yang diangkat sebagai pengawas disebut qadli hisbah. Pada masa selanjutnya tugas qadli hisbah berkembang tidak hanya mengurusi kecurangan di pasar saja, tetapi lebih detil lagi.

Pengawasan ini akan mampu menghilangkan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh para produsen atau pengusaha makanan serta penjualnya. Sehingga rakyat sebagai konsumen akan tetap terjaga dan terlindungi dari segala bentuk yang merugikan. Hal seperti ini hanya dapat dilakukan pada pemerintahan Islam. Karena setiap muslim paham bahwa berbisnis tidak hanya soal untung rugi, namun berkaitan erat dengan surga dan neraka.

Sistem kapitalis sekuler tidak memiliki konsep sedemikian indah. Yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana caranya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Karena itulah prinsip ekonomi yang mereka terapkan. Meski harus mengorbankan rakyat, tidak jadi masalah.

So, campakkan sistem kapitalis. Ganti dengan sistem yang melindungi dan menyejahterakan umat. Hanya Islam satu-satunya sistem yang memiliki aturan yang begitu lengkap dan sempurna. Terbukti selama 13 abad Islam mampu memimpin dunia, dengan bagian dunia bernaung di bawahnya. Saatnya mengembalikan kejayaan Islam dengan menerapkan Islam kaffah. Wallahu alam bish-shawab.

*(Aktivis Revowriter dan Anggota Taktik Community)