Jalan Berliku Menego SK Rektor Soal JKN (Bag.1)

0
632
Aliansi Mahasiswa Walisongo saat turun aksi di Rektorat, jumat (12/01). dok: Ink

 

Teriakan revolusioner memekik setiap langkah perjalanan mahasiswa UIN Walisongo dari kampus III menuju kampus I. Aksi unjuk rasa itu ingin menego isi surat keputusan (SK) Rektor 389 tahun 2017.

Aliansi mahasiswa yang tergabung Keluarga Besar Mahasiswa Walisongo (KBMW) mengenakan jas almamater hijau menduduki pintu masuk gedung rektorat sejak 09.10.

Teriakan lantang dibantu pengeras suara pun terdengar hingga lantai II gedung rektorat.
“Komersialisasi pendidikan harus kita tolak. SK Rektor 389 tahun 2017 harus dibatalkan,” pekik salah satu orator aksi, kemudian disambut ucapan serentak “Batalkan,” teriak peserta aksi di depan Gedung Rektorat Kampus I, Jumat. (12/01) pagi.

Polemik itu muncul setelah pihak kampus menerbitkan SK. Rektor No. 389 tahun 2017 yang diterbitkan 4 Oktober 2017 perihal kepesertaan jaminan kesehatan nasionan kepada mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Surat yang mewajibkan seluruh mahasiwa untuk memiliki kartu jaminan kesehatan nasional (JKN).

Tak butuh waktu lama, surat kepusutusan itu menjadi acuan mahasiswa kampus untuk mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa berprestasi membuat kartu JKN.

Anjuran yang tertuang di surat nomor B-3824/Un.10.D/R.3/PP.04/11/2017 pada 13 November 2017 ditandangani oleh Wakil Rektor III Suparman Syukur perihal pencairan beasiswa prestasi.

Mahasiswa yang tidak terdaftar kepesertaan JKN pun memilih membuat kartu demi pencairan beasiswa sebanyak 2.000.000 rupiah.

Salah satunya adalah Sunandar. Mahasiswa asal semester III jurusan Jinayah Fakultas Syraih dan Hukum itu memilih mendaftar BPJS demi mencairkan uang beasiswanya.

“(Daftar JKN) syarat-syarat pencairan beasiswa,” ungkapnya.

Berbeda dengan Sunandar, Haidir Yasir dan Fatkhan Zainur Rasyid memilih tidak mendaftar kepesertaan karena tidak tercantum dalam anjuran rektorat dan uang beasiswa tetap ia dapatkan.

“Tetap dikasihkan kok, uang beasiswanya,” tutur Fatkhan Zainur Rasyid.

“Saya cuma mengumpulkan fotokopi-an karena sudah punya ASKES,” ungkap Husna Rizki Ainurahmah mahasiswa semester III jurusan Hukum Keluarga Islam saat diwawancarai reporter justisia.com melalui sambungan telepon (11/01/2018) malam.

Husna, pangilan akrabnya, mengaku saat itu ditanyakan sudah mendaftar atau belum. Ketika sudah memiliki hanya mengumpulkan salinan kartu kepesertaan JKN. Jika belum, mengisi blanko pendaftaran dan mendaftar kepesertaan JKN.

Tidak sampai disitu, usaha kampus untuk menjalankan SK Rektor tentang kepesertaan JKN bagi mahasiswa. Kepala Biro AUPK Priyono menerbitkan pengumumam nomor B-4285/Un.10.0/B1/KU.00.1.12/2017 pada 29 Desember 2017. Pengumuman yang menganjurkan mahasiswa mengunggah surat kesanggupan kepesertaan JKN-KIS bermaterai 6000 jika ingin mengakses nilai yudisium

Kebijakan itu menuai cibiran dari sejumlah mahasiswa. Mereka melontarkan ketidaksetujuannya melalui media sosial karena anjuran tersebut merugikan mahasiswa.

“Nilai kami tidak perlu diasuransikan. Yang sakit nilai kami atau kebijakan kampus ?,” ungkap sumber justsia.com yang enggan disebutkan identitasnya.

Gerak Taktis Tim Mandataris
Kebijakan yang tak berpihak terhadap mahasiswa muncul disaat lembaga intra kampus dalam masa peralihan. Vacum of power, tak menyurutkan Mandataris DEMA UIN Walisongo Sayrifudin Fahmi mengorganisir mahasiswa.

Fahmi, sapaan akrabnya, menggelar diskusi terbuka bagi civitas akademika guna membahas JKN guna inventarisisr masalah JKN, dan meminta pendapat para ketua DEMA dan mahasiswa terkait polemik JKN, Selasa (2/01/2018) malam.

Semenjak kebijakan mengakses nilai mengharuskan mendaftar JKN-KIS muncul. Pria asal Demak mengaku, dirinya seringkali ditanya terkait prosedur pendaftaran kepesertaan JKN oleh mahasiswa.

“Sehari, bisa 300 chat masuk menanyakan (JKN),” tuturnya saat menyampaikan konfrensi pers di auditorium II Kampus III, Kamis. (11/01/2018) sore.

Kebijakan mendadak yang dilakukan oleh kampus bukan tanpa sebab. Pihak UIN Walisongo telah menandatangani MOU dengan BPJS pada tahun 2016.

“UIN Walisongo telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak BPJS pada tahun 2016,” ungkap Fahmi sebagaimana dikutip dalam press release Sikap Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan UIN Walisongo Semarang yang dikeluarkan oleh Mandatari DEMA UIN Walisongo pada 3 Januari 2017.

Saat reporter justisia.com mencoba klarifikasi pasca unjuk rasa KBMW terkait poin apa saja di dalam nota kesepahaman UIN Walisongo dengan BPJS. Pihak rektorat memilih bungkam terkait hal tersebut.

Selain tidak terbuka perihal isi nota kesepahaman, pihak kampus pun tidak transparan terkait sosialisasi program kepesertaan JKN terhadap mahasiswa.

Meskipun, pihak rektorat mengklaim pernah melakukan sosialisasi dan melibatkan mahasiswa dengan menghadiran pihak BPJS pada tahun 2017 bertempat di lantai 3 ruang sidang doktor Gedung Kopertais Kampus 1 UIN Walisongo

Wakil Rektor II Bidang Admistrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Imam Taufiq saat di klarifikasi soal sosialisi program JKN, ia mengatakan sudah melakukan sosialisasi sejak lama dan mengajak diskusi Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan Senat Mahasiswa (Senat) Universitas. “Jadi sosialisasinya sudah lama bukan terkesan mendadak diakhir semester,” tegasnya.

Bukan hanya bersama Dema dan Senat Universitas saja tapi kita juga mengundang Dekan, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III ditiap masing-masing fakultas malahan sampai beberapa kali kesempatan, ujar pimpinan Ponpes Darul Falah Be Songo kepada reporter justisia.com di kantornya setelah acara audiensi di Gedung Rektorat UIN Walisongo, Kamis (4/1).

Imam Taufiq menegaskan kembali sudah melakukan sosialisasi beberapakali, dan ia hadir secara pribadi sebanyak 2 kali kesempatan sosialisasi.

Saat reporter justisia.com melakukan konfirmasi Ketua DEMA UIN Walisongo 2017 Afit Khomsani tentang pelibatan mahasiswa dalam susksesi BPJS di UIN Walisongo, ia mengaku tidak pernah dilibatkan.

“Tidak ada info apapun dari rektorat terkat sosialisasi (JKN) kepada mahasiswa, atau mengintruksikan perwakilan mahasiswa terkait kebijakan (JKN) tersebut. Saya (DEMA) tidak mendapatkan undangan atau acara apapun terkait sosialisai tersebut,” kata Dema UIN Walisongo, Afit Khomsani saat dihubungi reporter justisia.com melalui WhatsApp, Selasa (02/1/2018).

Selain Afit, Ketua Senat UIN Walisongo Khoirul Anwar pun tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi BPJS ini sebagaimana tertuang dalam press release Sikap Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan UIN Walisongo Semarang yang dikeluarkan oleh Mandatari DEMA UIN Walisongo pada 3 Januari 2017.

Kejanggalan itu pun pernah ditanyakan oleh Fahmi. Saat ia meminta bukti acara sosialisasi. Pihak kampus terkesan enggan menyampaikan kepada kami.

“Saya tanya bukti fotonya bisa diperlihatkan ke kami. Awalnya mau menunjukkan, tapi langsung mengalihkan topik pembicaraan,” tuturnya (10/01/2018)

Sampai aksi selesai, pihak rektorat tidak memberikan keterangan terkait sosialisasi program BPJS dan poin nota kesepahaman kepada peserta aksi.

Sosialisasi Berkedok Audiensi
Tak kehilangan akal, pihak kampus melakukan sosialisasi berkedok audiensi bertempat di lantai II ruang sidang Gedung Rektorat Kampus I, Kamis, (4/01/2018).

Acara yang berlangsung selama 02 jam 14 menit 14 detik itu dibawakan oleh Kepala Bagian Akademik dan Mahasiswa Haris tercatat mengucapkan penjelasan teknis tentang JKN bagi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang sebanyak 4 kali.

Selain itu, dalam sambutannya Wakil Rektor III Suparman Syukur juga mengucapkan sekali kalimat tersebut. Reporter justisia.com tidak pernah mendengarkan ada ucapan audiensi polemik JKN-KIS dalam acara tersebut.

Selain ucapan, di dalam acara tersebut mahasiswa justru lebih banyak mendengarkan paparan Relationship Officer Kantor Cabang BPJS Kota Semarang selama 58 menit. Sedangkan dialog dengan mahasiswa hanya 40 menit dan hanya 7 mahasiswa yang diperkenankan bertanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Cabang Semarang BPJS Bimantoro yang hadir dalam acara tersebut. Justru mengancam pihak UIN Walisongo jika tidak berhasil mewujudkan program JKN-KIS.

“Institusi bisa ditegur atau di bawa ke kejaksaan. Program ini amanat undang-undang. Kalau tidak dilaksanakan terkena sanksi. Lihat di PP.88 2013. Sudah tertera disitu,” jelasnya seraya memandangi Wakil Rektor II dan III.

Pria lulusan UNS itu menambahkan bahwa UIN Walisongo telat dalam menerapkan program JKN-KIS bagi mahasiswa ketimbang kampus-kampus lain di Semarang.

“UIN rada telat soal penerapan BPJS. Kampus-kampus negeri seperti UNDIP, UNNES, POLTEKES , AKPOL, beberapa lain sudah dari dahulu. Untuk ukuran sekolah tinggi telat, namun tak ada kata terlambat,” ungkapnya.

Fahmi kecewa dengan forum kali ini, justru menunjukkan pihak rektorat tertekan oleh BPJS.

“Forum audiensi dari pukul 9 sampai 12 mahasiswa dipaksa mendengarkan sosialisasi JKN-KIS. Kita tidak bisa menekan (birokrasi dan BPJS). Justru, rektorat tertekan oleh BPJS jika tidak melaksanankan (kebijakan ) ini akan ada sanksi,” ungkap Fahmi saat dimintai keterangan usai acara tersebut. (04/01/2019)

Pasca acara tersebut pihak DEMA UIN Walisongo menyampaikan nota keberatan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di wajibkan kepada seluruh mahasiswa. Nota keberatan DEMA Universitas disamaikan melalui surat No 001/A/DEMA-U/I/2017 pada 5 Januari 2018 dan akan mengadakan aksi masa apabila tidak ada perubahan peraturan terkait JKN.

Dalam surat tersebut di disampaikan beberapa alasan keberatan terhadap kampus terkait program kepesertaan JKN ini.

“Tidak ada hubungan antara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kebutuhan akademik dan tidak semua mahasiswa sepakat soal itu, maka mahasiswa tidak boleh dipaksakan untuk membuat JKN,” ujar Fahmi di kutip dari surat tersebut.

Selain itu, DEMA meminta agar kepesertaan JKN tidak diterapkan pada mahasiswa angkatan 2011-2017.

DEMA menyatakan secara tegas, menolak kepesertaan JKN untuk mahasiswa angkatan 2011-2017, dikarenakan telah muncul dana alokasi poliklinik untuk kesehatan mahasiswa dalam rincian BKT Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, ujar Fahmi, dalam poin kedua penolakan JKN.

Selain menyampaikan dua poin penolakan kepesertaan JKN, DEMA merekomendasikan beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan kampus. Salah satunya merekomendasikan agar kebijakan JKN-KIS diberlakukan untuk mahasiswa baru angatan 2018.

“Pemberlakuan JKN-KIS diperuntukan bagi mahasiswa baru angkatan 2018 mendatang dan akan diberlakukan mulai tahun akademik 2018/2019,” imbuhnya, di kutip dari surat yang sama.

Selain itu, DEMA Universitas menyatakan akan menggelar aksi masa dalam waktu dekat, apabila tidak ada perubahan aturan sejak surat mereka keluarkan.

“Apabila dalam kurum waktu 724 jam sejak surat ini disampaikan tidak ada perubahan atau perbaikan kebijakan, maka kami atas nama DEMA UIN Walisongo 2018 beserta DEMA F di lingkungan UIN Walisongo akan menggelar aksi masa,” tutup Fahmi, dalam mengahiri surat tersebut. (rep. RFS, FTI, ESN/ed.ESN)