Retno Saraswati: Presidential Threshold Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi

0
451
Prof Retno Saraswati. foto: istimewa

Justisia.com – Ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, yang lebih kita kenal dengan istilah “Presidential threshold”, masih menjadi perdebatan yang panjang. Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi belum memutuskan hasil uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengenai Presidentiaal threshold.

Guru Besar Tata Hukum Negara Uiniversitas Diponegoro, Retno Saraswati, mengatakan, sistem Presidential threshold (PT) tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Dengan adanya uji materi tentang UU Pilpres, muncul putusan MK Nomor 14/PUU-XI/ 2013, menyatakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dilaksanakan secara serentak pada penyelenggaraan pemilu 2019. Tetapi untuk PT bersifat open legal policy, atau kebijakan hukum yang terbuka. Dengan seperti itu, PT tidak bertentangan dengan konstitusi,” ucapnya.

Banyak yang mengatakan bahwa PT bertentangan dengan konstitusi, karena melanggar hak warga negara. Perlu diketahui, pelaksanaan hak warga negara sebetulnya bukan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi UU. Dalam pasal 28J ayat 2, disebutkan, pelaksanaan hak dan kebebasan warga negara itu tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang, dalam permasalahan ini yaitu tercantum dalam UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum..

“Saya analogikan begini, syarat menjadi Presiden RI berumur 30 tahun. Itukan ada ketentuan, kalau tidak dibatasi, anak umur 16 tahunpun bisa mencalonkan. Hal itu bukannya membatasi hak, melainkan untuk kematangan. Begitu juga yang terjadi dalam PT,” katanya.

Retno menambahkan, diberlakukannya PT bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Selain itu bertujuan untuk penyederhanaan partai politik di DPR dan parlemen. Dan di parlemen ada sistem parliamentary thresehold.

Dalam pasal 6a dijelaskan, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Mengenai mekanisme, ada dan tidaknya PT tidak diatur dalam pasal tersebut. Jadi bersifat open, diberlakukan PT tidak melanggar, tidak diberlakukan PT juga tidak melanggar. Jadi bisa ditafsirkan berbeda-beda. Diharuskannya PT untuk menguatkan sistem pemerintahan dan penyederhanaan partai politik.

“Dengan adanya batas 20% untuk mengajukan calon Presiden, diharapkan paling tidak ada dukungan 20 % untuk pemerintah di parlemen. Kalau dukungannya semakin banyak, maka kinerja presiden akan lebih mudah dikerjakan, banyak persetujuan dalam mengambil keputusan, tidak banyak konflik, dan tidak banyak hal-hal yang menghambat kebijakan pemerintah. Harapannya seperti itu, untuk penguatan pemerintahan,” tegasnya.

Retno mengatakan, sistem PT memang menguntungkan partai-partai besar, tetapi partai-partai kecil yang tidak bisa memenuhi syarat bisa bergabung menjadi satu koalisi. Dengan seperti itu, justru menjadi cambuk bagi partai-partai kecil untuk pemilu selanjutnya harus bisa memenangkan dan bisa memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden.

“Semua permasalahan ini tergantung pada putusan MK. Karena untuk saat ini kan belum diputuskan. Apapun putusan Mk, itulah hukumnya. Putusan Mk seharusnya tidak melampaui, artinya harus segera diputuskan sebelum pemilu 2019 dilaksanakan, agar pemilu serentak pada tahun 2019 tidak terjadi masalah. Jika diputus pasca pelaksanaan pemilu 2019, maka yang dipakai sementara untuk pemilu 2019 yaitu PT. Dan putusan tersebut bisa dipakai untuk pemilu selanjutnya,” tutupnya. (red: aris)