sumber ilustrasi: riaubarometer.com

Oleh: Salwa Nida

Menyongsong pesta rakyat tahun 2019, maka kita akan mengenal istilah threshold dalam sistem pemilu. Threshold atau dalam Bahasa Indonesia disebut ambang batas dapat dipahami sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimun dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Threshold pun diistilahkan minimum barrier (batas minimum). Istilah threshold juga sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas bagi calon presiden yang disebut presidential threshold. (materi seminar nasional yang diselenggarakan fakultas ilmu hukum undip, 2017)

Berpijakan pada pasal 6A ayat 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Maka perihal pemilu diatur dalam UU No. 42 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Khusus mengenai ambang batas calon Presiden atau Wakil Presiden (presidential threshold) tercantum dalam pasal 9 undang-undang tersebut.

Polemik Presidential Threshold di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (rechstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat), dan pemerintahan yang berdasar sistem konstitusi (undang-undang dasar), bukan absolutisme (kekuasaan tanpa batas). Berkenaan dengan presidential threshold yang masih menuai polemik, keberadaan Presidential Threshold semestinya disesuaikan dengan konstitusi, mengingat Indonesia merupakan negara hukum. (Soemantri, 2016:1)

Presidential threshold yang tercantum dalam pasal 9 UU No 42 Tahun 2008, menjelaskan bawa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR-RI, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam memandang Presidential Threshold ini maka kacamata konstitusi tak dapat dilepaskan. Sehingga Presidential Threslod inipun harus dilihat dari prinsip due process of law yang mengandung makna tidak ada suatu proses hukum, proses politik, atau proses demokrasi, yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. (Shantika, 2013:2)

Kendati demikian, putusan mahakamah konstitusi 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai presidential threshold menyatakan 1). presidential threshold merupakan norma konkret penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, legal policy terbuka dari pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, serta amanat dari pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kebijakan legislasi dan kebijakan threshold dalam pemilihan umum 2). Dengan adanya Presidential threshold maka demokrasi sepenuhnya telah diserahkan kepada rakyat yang berdaulat 3). Dukungan kuat terhadap presiden maupun wakil presiden sedari awal melalui partai politik dalam pemilu 4). Kewenangan terbuka dari pembuat undang-undang sebagai legal policy yang tidak bisa dibatalkan oleh MK, meskipun Presidential Threshold sebagai substansi dari UU pilpres dianggap buruk, namun tidak bisa dinilai selalu inkonstitusional.

UU No. 42 Tahun 2008 mengalami polemik pro dan kotra dikalangan pengamat konstitusi setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 14/PPU-XI/2013 tentang uji UU No. 42 Tahun 2008. Polemik muncul, karena putusan MK berkenaan pemilu serentak (antara pemilu legislatif dengan presiden dan wakil presiden) yang dapat dilaksanakan tahun 2019 dan seterusnya. MK memutuskan bahwa pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya MK memerintahkan agar pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014. Perlu diingat kembali bahwa pasal 9 mengandung substansi Presidential Threshold. Sehingga terlepas dari polemik pro kontra pemilu 2014 yang dianggap inkonstitusinal, maka pemilu tahun 2019 yang akan datang memerlukan kesiapan serta regulasi yang baik. (Sodikin, 2014: 169)

Lebih lanjut putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013, secara eksplisit telah menghapuskan ketentuan presidential threshold dengan alasan sebagai berikut: Pertama, kursi dan suara pemilihan umum legislatif 2014 telah dipakai dalam penyelenggaraan pilpres pada tahun yang sama. Kedua, pemilu 2014 dengan pemilu 2019 merupakan dua pemilu yang terpisah dan berbeda. Dengan demikian belum sepantasnya menjadikan presidential threshold sebagai dasar dalam pemilu 2019. Ketiga, jika pemerintah menjadikan pemilihan umum legislatif 2014 sebagai dasar untuk pemilu 2019, maka tidak bisa dipastikan peserta pemilu (partai politik) dua pemilu tersebut sama. Jika ada peserta yang berbeda akan timbul ketidakadilan. (materi seminar nasional yang diselenggarakan fakultas ilmu hukum Undip, 2017)

Penetapan Presidential Threshold diperkirakan akan memunculkan capres cawapres yang jumlah maksimalnya hanya dua, kemungkinan besar pula akan mengerucut menjadi dua. Artinya, medan persaingan calon presiden hanya akan diisi partai-partai besar saja. Padahal bisa jadi calon presiden yang diajukan tidak melalui proses seleksi di lingkup partainya secara demokratis, melainkan sekadar ditetapkan karena yang bersangkutan merupakan sosok sentral partai. Selain itu, hal yang tak bisa dipungkiri bahwa partai di Indonesia masih elitis-oligarkis.

Argumentasi lain juga mengatakan perlunya presentase tertentu dalam pencalonan presiden bertujuan agar nantinya presiden tidak menjadi minority president yang lemah apabila berhadapan dengan parlemen. Namun pada dasarnya, efektifitas sistem presidensial bukan bergantung dari besarnya presentase dukungan pengajuan capres, melainkan pada besarnya fraksi pendukung presiden di parlemen.

Bagi mereka yang menolak presidential threshold, maka hal tersebut tak lepas dari argumentasi bahwasannya konstitusi telah menentukan kualifikasi bagi pencalonan presiden maupun wakil presiden melalui pasal 6A. Pasal 6A ayat (2) telah menetapkan pengusulan capres serta cawapres, pasal 6A ayat (3) mengatur tentang penetapan presiden dan wakil presiden melalui hasil pemilu. Sedangkan dalam pasal 6A ayat (5) mengatur tentang tata cara pelaksanaan undang-undang yang bertalian dengan pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Sehingga penetapan threshold tidaklah tepat, sebab semua persyaratan tentang calon Presiden maupun calon Wakil Presiden telah diatur dalam UUD NRI 1945, begitupun tata cara pemilihannya. (Shantika, 2013:3)

Peran Penting Partai Politik dalam Sebuah Negara

Negara yang berasaskan demokrasi akan menempatkan hak pada posisi yang utama. Berkenaan dengan hal tersebut, maka partai politik merupakan implementasi dari bentuk kebebasan dan identik dengan negara demokrasi. Adapun peran penting dari partai politik sebagai lakon khusus yang tak dapat digantikan dengan organisasi lainnya diantaranya: 1). Partai politik merupakan alat penyatu berbagai kepentingan dan nilai yang ada masyarakat, kemudian ditransformasikannya dalam platform pemilu untuk menarik banyak suara dari masyarakat guna menduduki sebuah parlemen. Apabila telah berhasil menduduki parlemen, maka parpol harus mampu mempengaruhi proses politik dan kebijakannya. 2). Partai politik merupakan satu-satunya pihak yang mampu menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam kebijakan politik serta legislasi yang mengikat. Hal tersebut berlaku apabila telah mendapat posisi yang kuat di parlemen daerah maupun nasional. (Meyer, 2008:27)