Selebaran pendaftaran PKM Walisongo yang viral di media sosial.

Dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) oleh pihak UIN Walisongo guna merespon selebaran Partai Komunis Mahasiswa (PKM) Walisongo dianggap aktivis mahasiswa langkah berlebihan.

“Berlebihan ada (TPF). Mengaitkan PKM dengan PKI. Kampus adalah rumah ilmu, seharusnya mempelajari wajar sih ada partai itu. Pelajaran itu sah,” tutur Abdit saat diwawancari reporter justisia.com melalui whatsap, Selasa (05/12) siang.

Pria asal Rembang itu, menambahkan jika hubungannya dengan TAP MPR RI XXX/ 1965 terkait ideologi komunis. Justru perlu diluruskan terkait ruang lingkup serta kejelasan sasaran yang diinginkan.

“Mungkin pihak pembuat selebaran berniat untuk pelurusan persepsi sejarah komunis melalu cara ini,” jelas mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum itu

Senada dengan Abdit, Mohammad Zaenal Abidin, TPF yang dibentuk oleh pihak birokrasi hanya menuruti kemauan pihak-pihak tertentu.

“TPF itu tidak penting karena menghabiskan tenaga. Itu hanya untuk menanggapi tuntutan warganet,” ungkap pria asal Tuban.

Selain itu, PKM Walisongo juga tidak bisa mengikuti pemilihan umum di UIN Walisongo karena belum mendaftar.

“Tidak ada peserta pemilwa dengan nama Partai Komunis Mahasiswa (PKM) Walisongo,” pungkas Ketua Komisi Pemilihan Mahasiswa Muhammad Muslih, melalui pesan whatsapp kepada reporter justisia.com. (Red. Leseen)