Pelacur Juga Manusia

0
362
sumber ilustrasi: kabarmuslimah.com

Kalau kita berani bahwa orang yang beragama non Islam itu masuk neraka, atau seorang pencuri itu tak akan masuk surga, maka berarti kita telah berani memegang jabatan tuhan, sebab hanyalah tuhanlah yang tau kemana tiap tiap orang itu dimasukkan(catatan Ahmad Wahib dalam pergolatan pemikiran Islam) begitu juga terhadap seorang pelacur yang bukan kekuasaan kita menjustifikasi salah atas tindakanya.

Persoalan prostitusi bukan wacana baru yang asyik untuk diperbincangkan oleh khalayak manusia, baik masyakat, kaum agamawan, ataupun pemikul kebijakan itu sendiri yang dalam hal ini adalah pemerintah. Prostitusi yang dianggap saru dan tabu dalam masyarakat, harus kita ubah menyikapi hal yang serius untuk dijadikan bahan renungan, obrolan dan menanyakan pada hal yang dianggap penting khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar kita tidak terjebak memberi stigma buruk terhadap pelacur sebagai pelaku prostitusi.

Mengapa prostitusi itu ada, apa latar belakangnya ? Apakah ada dampak yang diakibatkan karena prostitusi yang semakin mewabah baik kepada pelaku sendiri atau kepada publik? Jikalau memang ada, perlukah diberantas keadaan yang sudah mewabah itu untuk diminimalkan atau bahkan dihilangkan disekitar kita ? Dan siapa yang berhak untuk melakukan itu semua? Lantas apakah menjadi selesai praktik prostitusi jika negara melarangnya akan adanya prostitusi melalui penutupan lokalisasi dan lain sebagainya? Kalimat pertanyaan inilah yang cukup mewakili pertanyaan pertanyaan yang masih terjadi kebingungan dan kemandegan dibenak kita dalam menanggapi prostitusi adalah hal yang negatif. Karena bagaimanapun juga sosok pelacur juga manusia yang perlu kita perhatikan aspek kemanusiaannya.

Pelacur dan kehadiran negara

Prostitusi tak bisa dilepaskan dari keadaan manusia yang secara rasional memang mengimpikan kesenangan dan kepuasan dalam hidup. Hanya saja, cara dan faktornya yang membedakan dalam meraih kepuasan hidup tersebut. Bagi seorang pendidik, mungkin mencerdaskan anak didiknya adalah salah satu bentuk kepuasan dan keberhasilan, bagi pedagang, pembisnis, pengusaha, keuntungan yang banyak salah satu bentuk kepuasan dalam mencapai kesenangan hidup, namun bagi PSK kesenangan hidup, disaat anggota tubuhnya laku bagi orang lain, baik sebatas memenuhi gaya hidup semata, terlebih karena faktor dorongan ekonomi yang secara terpaksa menjual diri demi memenuhi keberlangsungan hidupnya.

Di pendahuluan buku Jakarta Undercover disebutkan, mereka tak lagi dengan akal sehat, tapi menggunakan pijakan kelamin sebagai pijakan berfikir. Uang, keluarga, jabatan, nama baik, bukan lagi menjadi persoalan besar. Yang penting bisa bersenang senang yang merenggut keuntungan dan meraih kenikmatan hidup sepuas puasnya.[1] Potret realitas semacam ini yang terjadi di linkungan prostitusi. Meskipun begitu, dalam hak asasi manusia disebutkan, bahwa orang tidak berhak untuk melakukan diskriminasi terhadap orang atau kelompok dengan alasan perbedaan jenis kelamin, orientasi seksual, agama, suku, warna kulit, dan status perkawinan.[2]

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan UUD 1945 pasal 28 I dijelaskan , setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.[3] Termasuk para pelacur yang membutuhkan perhatian bagi khalayak umum atas perlakukan semena-mena dengan dilecehkan, dipinggirkan, dan mendapat klaim sebagai sampah masyarakat. Dibalik itu semua, penulis bukan berarti menyetujui perbuatan yang amoral tersebut, hanya saja menaruh perhatian serius bahwa mereka juga manusia yang jangan sampai dihiraukan aspek kemanusiaannya. Sebab, selain mengacu pada aktivitas yang dilakukan, juga menelusuri lata belakang mengapa perbuatan melacur itu dilakukan.

Ekonomi faktor utama

Pilihan menjadi pelacur sebenarnya ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya karena tekanan ekonomi. Pelacur bukan manusia yang diuntungan dalam pembangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koch, mengungkapkan, bahwa perempuan adalah komoditi ketika kebutuhan ekonomi tidak bisa didapatkan, maka jalan satu satunya adalah menjual diri. Tidak lepas dari itu, ketimpangan sosial juga dapat mempengaruhi maraknya prostitusi dan pelacuran. Menurut analisis Marxian. Disparitas ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin, antara majikan dan pekerja, akan melahirkan alienasi/keterasingan.[4]

Pada sektor keluarga, bapak yang menjadi kepala keluarga bertanggung jawab atas ekonomi keluarganya, ketika kebutuhan belum sepenuhnya digapai. Istripun turun tangan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, ketika keduanya masih belum bisa teratasi, maka anak turut andil untuk mengurangi beban keluarga. Ketika beban tidak memperoleh penyaluran yang maksimal baik minimnya sumber daya manusia atau kurangnya perhatian dari pemerintah, maka tiada jalan lagi selain menjadi pelacur, yang tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi, tetapi menjanjikan upah yang memadai.

Tulisan ini hanyalah sebatas pendahuluan yang masih perlu diluruskan, disempurnakan dan dikontruksi ulang dalam mengonanikan pikiran melalui diskusi. Mengutip pendapatnya Jurgen Habermas dalam memberi perlindungan terhadap pelacur dan sejenisnya, dengan teorinya ruang publik sebagai medium aspiratif kritis mampu berdaya guna untuk saling menggerakkan sesama manusia, terlebih bila mampu mendesak pemerintah supaya serius memberi perlindungan dan bersikap adil terhadap semua, khususnya terhadap pelacur yang kian kali mendapat stigma buruk dari masyarakat. [Inunk/ J]

 

 

[1] . Moammar emka. Karnafal malam Jakarta Undercover 2. Jakarta: Gagas Media. 2007 hal XI

[2] . Moammar emka. Karnafal malam Jakarta Undercover 2. hal 208

[3] . Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945

[4] . Nur Syamsuddin. Agama Pelacur. Yogyakarta : Lkis. 2010. Hal 69