Vhihara Vidyasasana, salah satu dari empat Vhihara Umat Budha yang ada di Desa Candi Garon, Sumowono, Kab Semarang. Foto: Ceprudin. Istimewa

Justisia.com – Warga, begitu sebutan untuk para penganut kepercayaan Sapta Darma. Di Desa Candi Garon, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, terdapat kelompok masyarakat yang masih setia menganut agama kepercayaan ini. Selain itu terdapat beberapa agama yang berbeda, Islam, Budha, dan Kristen.

Titarno, Mugiyo. dan Yoko, beberapa pemuda penganut Kepercayaan Sapta Darma yang menemani Tim Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) selama bersilaturahmi di tokoh-tokoh agama setempat. Dengan semangat mereka mengantarkan kami ke beberapa orang yang kami temui. Salah satu dari mereka Titarno, menyampaikan bahwa dalam ajaran mereka ada pesan (perintah) untuk menghormati dan menghargai orang lain.

“Disini di (dusun Candi), masyarakatnya menerima baik, bagi masyarakat yang menerima menganut kepercayaan, di dusun Candi Alhamdulillah tidak ada diskriminasi antar pengnut kepercayaan dan keagamaan,” seloroh Titarno saat berbincang-bincang dengan Tim KBB di sanggar Warga Sapta Darma, Sabtu (4/11).

Menurutnya, ajaran Sapta Darma sudah ada sejak generasi kakek mereka.

“Kalau perkembangannya kurang tau, pokoknya itu sudah ada sejak kakek saya masih hidup, sekitar tahun 1970 an,” imbuhnya.

Semua Agama Mengajarkan Kebaikan

Ditengah kondisi kerukunan yang terjaga, ada salah seorang warga muslim di desa setempat, sempat membagi sumbangan (sodaqoh) ke beberapa tempat ibadah lainya, tanpa memandang latang belakang agama apa yang berbeda. Terhitung ia berbagi sedekah ke, Masjid, Gereja, Vihara dan Sanggar (tenpat ibadah warga Sapta Darma)

“Semangat saya kalau kita mati kita meninggalkan sedikit amal budi, yang kita bawa mati. Kedua untuk nabung di akhirat (nanti), dengan beramal dan beribadah. Bagi saya rumah ibadah apapun itu baik, kalau itu tidak baik mungkin orangnya saja. Kalo semua agama menunjukan kebenaran. Jadi intinya ini semangat kerukunan,” ujar Tri Utami, yang berbagi sedekaah saat mempunyai hajatan, tanggal 26 April lalu.

Ia mengatakan bahwa ide untuk berbagi rezeki ke tempat ibadah yang berlainan adalah pesan salah seorang kiai di tempat pengajian yang ia ikuti. Karena memang ia sering mengikuti pengajian-pengajian yang di gelar di Masjid desa setempat.

“Hal ini saya dapatkan dari pengajian, waktu pak kiyai bilang, beramal seribu akan berbuah sepuluh ribu (begitu kata pak kiyai), asal niat kita ikhlas. Selain itu karena kerukunan beragama disini itu damai,” sambung ibu satu anak ini, saat Tim KBB berkunjung kerumahnya.

Perangkat Desa yang Mengayomi

Eko Sugiyanto, Kadus Candi bercerita banyak kala ditemui oleh Tim KBB ditengah aktifitasnya. Ia menerangkan bahwa di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini, posisi perangkat desa sangat menentukan kondisi masyarakatnya.

“Aparat tidak boleh mendiskriminasi, dan harus di tengah-tengah, itu (paling) aman. Kita sekedar mendengar saja dan mengolah (permasaahan). Kita (perangkat) harus bisa menempatkan diri, kegiatan kita ikuti. Sebagai kadus tentu tidak boleh ngadus-i salah satu golongan (agama) saja. Selama saya dapat undangan (acara) saya tetap hadir,” ujar Kadus yang disaat luang mengurusi ayam-ayam potong ternaknya..

“Setiap orang tetap menjalankan sesuai agamnya masing-masing, tidak perlu orang lain. Sekarang mari kita cari kesamaan di antara kita saja, jangan malah cari perbedaan. Karena jelas kita berbeda mau bagaimana lagi, kita tetap berbeda. Jadi dicari kesamaannya saja, tapi jangan sampai melanggar aturan dan larangan itu dosa,” terangnya lagi.

Mencari Solusi

Selain bertugas sebagai aparatur desa, banyak juga permasalahan yang timbul di masyarakat harus juga mereka selesaikan. Permasalahan yang paling sulit ketika ada bebapa masyarakat mengajukan izin untuk mendirikan tempat ibadah baru.

“Satu aliran sudah ada (tempat ibadah), saja berangkatnya masih plinlan. Kalau saya dimintai izin yang lain (non-muslim) ketika saya tidak boleh nanti bagaimana, dikira diskriminasi, mungkin kalau muslim saya bisa menolaknya. Akhirnya ya sudah tidak maslalah. Tapi dengan syarat jangan bilang kalau itu untuk tempat ibadah, bilang saja untuk giliran (ibadah muter), karena memang secara aturan tidak boleh,” tegasnya.

Eko sapaan akrabnya, menambahkan ketika ada persoalan tapi secara aturan tidak bisa, namun karena masyarakat tidak tahu aturan, akhirnya aparat desa yang harus menyelesaikan.

“Sebenanrnya pemerintah itu tepat, tapi kan pemerintah tidak sampai kebawah yang di benturkan akhirnya kita (perangkat), namanya masayarakat gak mau tau undang-undnag itu seperti apa. mereka mikirnya kok mendirikan tempat iadah untuk sembahyang kok ndak boleh, padahal yang melarang bukan kita, tapi aturan,” imbuhya dengan sedikit tawa kecilnya.

Segala keputusan berani yang diambil, semata untuk menjaga kerukunan dan kerukunan warganya meskipun bisa diktakan melangkahi aturan yang pemerintah.

“kebijakan (keputusan) itu dengan sangat sadar untuk membuat kerukunan agar tidak ada kecemburuan, Cuma itu saja,” pungkasnya.

Untuk di ketahui, di Desa Candi Garon terdapat 5 Gereja, 6 Masjid, 4 Vhihara, dan 1 Sanggar, kebragaman ini memang sudah terjalin lama sejak leluhur mereka, tinggal pertama kalinya di Desa Candi Garon ini. (Red: Mufti)